Rapat Perdana Purbaya Sadewa Sebagai Menkeu di DPR, Langsung Kena Tegur: Boleh Koboi Asal Ada Isinya

Ia ditegur Komisi XI DPR dalam agenda Pengantar RKA Tahun 2026 pada Rabu (10/9/2025).

Penulis: Fitri Wahyuni | Editor: Rusaidah
Kolase YouTube DPR RI | Kompas.com/Isna
MENKEU PURBAYA SADEWA -- (kiri) Purbaya Sadewa / (kanan) Rapat kerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (10/9/2025). 

Purbaya Yudhi Sadewa dinilai mengecilkan suara rakyat terkait tuntutan 17+8.

Dalam pernyataannya, Purbaya menyebut 17+8 Tuntutan Rakyat datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini. 

"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," ujar Purbaya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025) seperti dimuat Kompas.com. 

Baru sehari menduduki kursi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa sudah diminta mundur dari jabatannya tersebut.

Pernyataan itu meluncur dari mulut Purbaya Yudhi Sadewa Kepala Kajian Strategis BEM Universitas Indonesia (UI), Diallo Hujanbiru

Pemintaan itu dilayangkan Diallo saat aksi demo #RakyatTagihJanji yang diinisiasi mahasiswa UI dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta di depan Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

Massa mahasiswa UI serta mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mulai tiba sekitar pukul 14.30 WIB di depan Gedung DPR RI.

Mereka menuntut agar DPR RI memenuhi tuntutan rakyat 17+8, yang mana sebagian poinnya sudah deadline sejak 5 September 2025.

Diallo secara tegas menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut bahwa 17+8 Tuntutan Rakyat hanya mewakili suara sebagian rakyat kecil.

"Baru satu hari menjabat, dia sudah mengeluarkan pernyataan yang sangat mengecewakan dan menyakitkan. Dia mengecilkan suara masyarakat dan penderitaan yang nyata," ungkap Diallo.

Ia menambahkan, suara masyarakat yang kini menuntut perubahan bukanlah muncul tanpa sebab. Keputusan untuk turun ke jalan adalah bentuk dari keputusasaan atas ketidakadilan struktural dan ketimpangan kesejahteraan.

"Mereka bobrok. Mereka membunuh saudara-saudara kami secara sistemik. Mereka tidak memberikan hak dasar rakyat. Jadi kalau Purbaya tidak paham, mending mundur saja," tukasnya.

(Bangkapos.com/TribunnewsBogor.com/Kompas.com)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved