SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo Tolak Program Makan Bergizi Gratis: Kantin Sehat Lebih Teruji

BANGKAPOS.COM--Di tengah gencarnya pemerintah pusat mendorong pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah, sebuah sikap tegas datang dari SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Solo.

Alih-alih bergabung, pihak sekolah justru menyatakan menolak untuk ikut serta.

Alasannya sederhana namun mendasar mereka lebih percaya dengan sistem kantin sehat yang telah dibangun hampir satu dekade terakhir.

Kekhawatiran Orang Tua Jadi Alasan Utama

Kepala SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Sri Sayekti, mengungkapkan keresahan para orang tua murid menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan.

Kasus keracunan massal yang sempat menimpa sejumlah siswa di sekolah lain peserta MBG, menurutnya, telah menimbulkan kekhawatiran serius.

“Pada kenyataannya, melihat kondisi di lapangan sekarang ini, banyak wali siswa merasa khawatir anak-anaknya mengalami kejadian serupa,” ujar Sri Sayekti, Senin (29/9/2025).

Salah satu orang tua murid, Siti Nurjanah, menyebut kasus keracunan di daerah lain cukup membuatnya waswas.

“Kami mendukung sekolah untuk tidak ikut MBG. Anak-anak sudah terbiasa dengan makanan dari kantin sehat sekolah, jadi rasanya lebih aman,” katanya.

Kantin Sehat yang Sudah Teruji

Penolakan SD Muhammadiyah 1 Ketelan bukan berarti mereka menolak upaya peningkatan gizi anak.

Sejak 2015, sekolah ini telah mengelola program kantin sehat yang berdiri dengan standar keamanan pangan ketat.

Berbeda dengan kantin sekolah kebanyakan, kantin sehat di sini memiliki legalitas lengkap, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), hingga Sertifikat Kompetensi Penjamah Pangan (SKPP).

“Sejak dulu sertifikat itu bagian dari membangun ekosistem kantin sekolah. Jadi bukan karena ada program MBG baru kami mengurusnya,” jelas Sri Sayekti.

Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) di dapur sekolah diterapkan dengan disiplin.

Mulai dari penerimaan bahan, pengelolaan, distribusi, hingga pembersihan, semua dilakukan sesuai aturan yang ditetapkan.

Proses Disiplin Sejak Pagi Buta

Setiap hari, aktivitas di dapur sekolah sudah dimulai sejak pukul 05.30.

Pegawai kantin hadir lebih awal untuk menyiapkan bahan, lalu mulai memasak tepat pukul 06.00.

Menjelang siang, sekitar pukul 11.00, makanan yang sudah matang diantarkan ke depan kelas masing-masing.

Baru pukul 12.00 siswa diperbolehkan menyantapnya, setelah berdoa bersama dan mengambil peralatan makan pribadi.

“Setelah makan, mereka mencuci sendiri piringnya, lalu melaksanakan salat Zuhur. Dengan begitu, anak-anak tidak hanya makan sehat, tapi juga belajar disiplin dan mandiri,” tutur Sri Sayekti.

Uniknya, sejak awal sekolah mewajibkan siswa membawa alat makan pribadi.

Aturan ini, menurut sekolah, mampu menanamkan rasa tanggung jawab sekaligus menjaga kebersihan.

Meski demikian, kantin tetap menyediakan cadangan untuk mengantisipasi insiden.

Dukungan Kompak Wali Murid

Sikap penolakan terhadap MBG ternyata tidak hanya datang dari pihak sekolah, melainkan juga dari para orang tua siswa.

Dalam sebuah pertemuan resmi, para wali murid sepakat menyatakan keberatan jika sekolah dipaksa ikut program tersebut.

Bagi mereka, sistem kantin sehat yang sudah terbukti selama hampir sepuluh tahun dianggap lebih meyakinkan.

“Kami percaya dengan pola makan yang sudah diatur sekolah. Anak-anak tetap sehat, dan sampai sekarang tidak pernah ada kasus keracunan,” ungkap Bambang, salah satu wali murid kelas 5.

Fondasi Kesehatan untuk Prestasi

Sri Sayekti menegaskan bahwa inti dari keputusan ini adalah menjaga kesehatan siswa.

Menurutnya, kesehatan adalah fondasi utama agar kegiatan belajar mengajar berjalan optimal.

“Core bisnis sekolah adalah pembelajaran. Kantin sehat hanya salah satu pilar yang mendukung pembelajaran.

Dengan anak yang sehat, prestasi akademik maupun non-akademik bisa tercapai,” katanya.

Program MBG Dihantam Kritik

Program MBG sendiri tengah menuai kritik di berbagai daerah. Baru-baru ini, belasan siswa di Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat, mengalami keracunan massal akibat dugaan saus kedaluwarsa dalam menu MBG.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, bahkan membuka kemungkinan adanya langkah hukum terhadap pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jika terbukti lalai.

“Penghentian operasional dapur SPPG adalah bagian dari evaluasi BGN,” katanya.

Selain di Sulbar, sejumlah dapur SPPG di daerah lain juga dihentikan sementara menunggu investigasi dari BPOM dan Dinas Kesehatan.

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari TribunSolo)