Reaksi Kepala BGN Usai Insiden Wartawan Dicekik Pegawai SPPG Saat Liput MBG: Nanti Ada Klarifikasi

BANGKAPOS.COM -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana bereaksi terkait insiden wartawan yang dicekik SPPG saat meliput Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG terus jadi polemik hingga hari ini.

Termasuk soal keracunan MBG hingga menunya yang dinilai tak layak konsumsi terjadi di berbagai daerah.

Baca juga: Dua Cucu Mahfud MD Jadi Korban Keracunan MBG di Yogyakarta, Muntah-muntah dan Dirawat 4 Hari di RS

Terbaru MBG memunculkan banyak masalah di lapangan, termasuk isniden wartawan yang dicekik SPPG saat hendak meliput.

Kejadian tersebut terjadi di SDN 01 Jakarta Timur, yang membuat wartawan meliputnya.

Ternyata, hal itu justru bikin kesal pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gedong 2 yang menyajikan MBG untuk siwa di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. 

Mereka pun bertindak kasar berupa mencekik wartawan yang meliput.

Terkait hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana coba meluruskan.

Merespons peristiwa itu, pihaknya akan segera mengklarifikasi SPPG Gedong 2 mengenai dugaan kasus penganiayaan tersebut. 

"Nanti ada klarifikasi," kata Dadan dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (1/10/2025).

Namun demikian, Dadan masih belum bisa merinci apakah pelaku penganiayaan merupakan oknum dari pegawai SPPG Gedong 2.

Dia masih akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu.

Terjadi dugaan keracunan pada siswa di SD Negeri 01 Jakarta akibat menyantap menu MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gedong 02, Pasar Rebo, Jakarta Timur. 

Pada Selasa (30/9/2025) saat wartawan hendak mencari tahu lokasi dapur MBG yang makanannya disajikan di SD Negeri Gedong 01 Jakarta Timur, terjadi aksi intimidasi dan penganiayaan.

Seorang wartawan dicekik oleh satu pegawai SPPG ketika mencoba mengambil video di luar lingkungan SPPG. 

Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 yang menargetkan 82,9 penerima mulai dari siswa SD hingga SMU atau sederajat.

Program ini bertujuan untuk memastikan anak Indonesia memiliki gizi yang cukup dan seimbang sebagai pondasi penting bagi tumbuh kembang anak.

Dari data Badan Gizi Nasional (BGN), setidaknya ada 70 kasus insiden keamanan pangan MBG 2025, dengan korban keracunan 5.914 orang penerima manfaat.

Terkait banyaknya siswa yang keracunan MBG, wartawan pun terus menyorotnya.

Program MBG Versi Mahfud MD

SPPG yakni dapur atau unit operasional dalam program MBG pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah dan ibu hamil.

Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD, menilai program MBG merupakan langkah mulia yang harus didukung.

Namun, ia tidak menampik tata kelolanya mendesak untuk segera diperbaiki agar tidak menimbulkan masalah di lapangan.

Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam podcast Terus Terang yang tayang di channel Youtube pribadinya Mahfud MD Official seperti dilihat Tribunnews.com, Rabu (1/10/2025).

“Program makan bergizi gratis ini program paling bagus, mulia menurut saya," ujarnya. 

"Karena kita bayangkan ada jutaan anak-anak kita yang tidak bisa makan, sehingga menurut saya program makan bergizi gratis ini program yang sangat mulia dan harus kita dukung bersama-sama,” lanjut Mahfud.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peristiwa keracunan yang terjadi di sejumlah sekolah tidak boleh dianggap sekadar angka kecil.

Baginya setiap korban yang berjatuhan menyangkut nyawa manusia.

“Memang itu menjadi sorotan nasional, meskipun itu benar cuma 0,00017 persen kata Presiden dan kecil sekali memang jika ditotal sekarang," ucapnya. 

"Tapi kan juga jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu aja bisa tidak sampai satu persen aja orang sudah ribut," lanjutnya. 

"Karena itu menyangkut nyawa dan kesehatan. Jadi bukan persoalan angka, tapi ini harus diteliti lagi masalahnya,” kata Mahfud.

Menurut Mahfud, ada masalah serius dalam tata kelola MBG.

Menurutnya, banyak pertanyaan muncul di lapangan terkait siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab.

“Tetapi memang perlu diperbaiki tata kelolanya, sangat perlu mendesak diperbaiki tata kelolanya karena banyak pertanyaan di bawah sebenarnya penyelenggara di bawah itu siapa pada tingkat bawah," ucapnya. 

"Pemerintah daerah tidak tahu, karena sejak awal tidak dilibatkan tapi ketika ada masalah keracunan mereka yang turun,” jelas Mahfud.

Ia mencontohkan kondisi guru yang bukan panitia MBG, namun tetap diminta mengganti perlengkapan yang hilang atau ikut membersihkan peralatan makan.

“Ada yang satu sekolah guru tidak digaji, tidak jadi panitia tapi ikut membersihkan piring-piring ompreng," ujarnya. 

"Lalu ada yang hilang suruh dia yang suruh ganti padahal dia bukan panitia,” pungkasnya.

Prabowo Janji Evaluasi Program MBG

Sebelumnya pihak Presiden RI Prabowo Subianto berjanji akan evaluasi program MBG. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden dari kemarin memang memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail bahkan sangat teknis. Misalnya, berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan,” ujar Mensesneg usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, di Jakarta, Minggu (28/09/2025).

Mensesneg menambahkan, di dalam ratas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaporkan mengenai sejumlah langkah yang telah dirumuskan untuk memperkuat tata kelola program MBG.

“Yang paling utama adalah keselamatan anak-anak kita,” imbuh Mensesneg.

Sebelumnya,  Menko Pangan dalam keterangan persnya menyampaikan sejumlah langkah yang diambil pemerintah untuk penguatan tata kelola MBG. Langkah tersebut yaitu:

Pertama, menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dievaluasi dan diinvestigasi secara menyeluruh. Evaluasi dilakukan, antara lain, terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG.

Kedua, mewajibkan SPPG untuk melakukan sterilisasi seluruh alat makan.

Ketiga, mewajibkan SPPG untuk memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah.

Keempat, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.

Kelima, mengoptimalkan peran puskesmas dan usaha kesehatan sekolah dalam melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

Keenam, memastikan seluruh kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya berperan aktif dalam proses perbaikan.

“Semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” tandas Menko Pangan.

(Bangkapos.com/Wartakota/Tribun Jakarta)