Profil PT Tinindo Internusa, Smelter yang Disita Negara dan Masuk Agenda Kunjungan Presiden Prabowo

Sementara dari sisi korporasi, dana hasil korupsi mengalir ke beberapa perusahaan fiktif dan koperasi karyawan dengan nilai mencapai lebih dari Rp 14 triliun.

Jaksa menegaskan, praktik kolusi antara oknum pejabat, pengusaha, dan jaringan perantara inilah yang menyebabkan tata niaga timah nasional rusak selama hampir satu dekade.

Prabowo Akan Evaluasi Tata Kelola Timah Nasional

Kunjungan Presiden Prabowo ke Bangka Belitung bukan hanya bersifat seremoni, melainkan menjadi langkah strategis pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pertambangan nasional, khususnya di sektor timah.

Kepala Sekretariat Presiden menyebut bahwa Presiden ingin memastikan seluruh aset negara hasil sitaan dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat, bukan menjadi beban negara.

“Presiden ingin melihat langsung bagaimana proses pemulihan aset berjalan, dan memastikan pengelolaannya nanti benar-benar produktif,” ujarnya.

Selain meninjau smelter, Prabowo juga dijadwalkan memimpin rapat terbatas bersama para menteri, Gubernur Babel, serta direksi PT Timah Tbk untuk membahas strategi nasionalisasi dan integrasi industri timah.

Penataan Industri Timah untuk Kepentingan Nasional

Dengan dukungan lintas lembaga Kejagung, TNI, BPKP, dan pemerintah daerah pemerintah berkomitmen membangun kembali kepercayaan publik terhadap industri timah nasional.

Langkah ini diharapkan tidak hanya menekan praktik ilegal, tetapi juga meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat PAD Babel, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

“Kita ingin memastikan hasil bumi yang besar ini tidak lagi bocor ke luar negeri, melainkan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” tutup Gubernur Hidayat Arsani.(*)

Bangkapos.com/Adi Saputra, Zulkodri/Tribunnews.com/Fahmi Ramadhan)