Sosok Andi Azwan Pembela Jokowi, Sentil Keterlibatan DPR Dalam Proyek Whoosh

BANGKAPOS.COM - Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kembali disorot terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whossh.

Proyek prestisius di masa pemerintahan Jokowi itu kini menimbulkan masalah yaitu potensi utang Rp 116 triliun.

Jokowi disorot karena dirinyalah yang menghendaki proyek tersebut direalisasikan, meski ditolak oleh Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan.

Baca juga: Awal Mula Proyek Whoosh Hingga Jokowi Merespons: Hmmm?

Menteri Jonan pun dipecat setelah menolak proyek infrastruktur strategis nasional tersebut.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM RI (Menkopolhukam) Mahfud MD  mengungkap bahwa anggaran proyek Whoosh diduga kuat dimark-up beberapa kali lipat, berdasarkan informasi terpercaya yang didapatnya.

Namun hal ini katanya harus diselidiki lebih jauh, untuk mendeteksi kemana uangnya dilarikan dan dinikmati siapa saja.

Baca juga: Andi Azwan Tegaskan Tudingan Beathor Soal Pencetakan Ijazah Jokowi Bohong: Omong Kosong, Mau Pansos

Dugaan itu, katanya diperkuat lagi dari pernyataan pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo dan Anthony Budiawan di salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu, yang akhirnya mengkonfirmasi apa yang dulu sudah didengarnya dan terberitakan sejak 5 tahun lalu.

Di tengah sorotan tajam proyek Whoosh, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Andi Azwan, pasang badan membela Jokowi.

Andi Azwan yang notabene loyalis Jokowi, menyebut bahwa istilah 'dipaksakan' tidak tepat untuk menggambarkan pembangunan proyek Whoosh yang digagas Jokowi.

Menurutnya, proyek kereta cepat tersebut, sudah menjadi kesepakatan Jokowi selaku presiden RI saat itu dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR).

"Saya rasa bukanlah dipaksakan. Saya rasa ini sudah merupakan kesepakatan bersama antara Presiden dengan DPR juga," kata Andi, dikutip dari tayangan iNews Room yang diunggah pada Kamis (16/10/2025).

"Kan tidak mungkin ada suatu project besar yang menggunakan dana-dana dari masyarakat, itu tidak dibicarakan dengan partnernya, DPR, dan itu sudah suatu kesepakatan bersama."

"Prosesnya juga kan tadinya kan B2B, busines to business, yang mestinya memang harus dilanjutkan secara demikian."

Kemudian, Andi Azwan menyatakan dukungan kepada Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak pembayaran utang proyek Whoosh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya juga mendukunglah apa yang dikatakan Pak Purbaya, kalau ada utang, ya bukan masyarakat yang menanggung, APBN... tapi  perusahaanlah dan Danantara sebagai pemilik BUMN seharusnya bisa mencari solusi tentang hal itu," ujar Andi.