Sosok 10 Menteri Kinerja Terburuk di Pemerintahan Prabowo - Gibran Versi Celios, Bahlil Nomor 1

Dikutip dari Tribunnews.com, selain menjadi dosen IPB, Dadan pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan Banau Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.

3. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai (-79 poin)

Natalius Pigai yang lahir di Paniai, Papua Tengah, pada 25 Desember 1975, adalah salah satu tokoh yang dikenal kritis dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Sejak usia muda, Pigai sudah menunjukkan tekad kuat dalam membela hak-hak masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Pigai adalah lulusan Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta, tempat ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintah (S.I.P.).

Selain menempuh pendidikan formal, Pigai juga rajin memperkaya pengetahuannya melalui berbagai pelatihan dan pendidikan non-formal.

Pada 2003, ia mengambil pendidikan statistika di Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikannya sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2005.

Pigai juga menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010-2011.

Karier profesional Pigai dimulai sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1999 hingga 2004.

Selama periode tersebut, ia terlibat dalam berbagai isu penting, termasuk sebagai moderator dialog interaktif di TVRI dari 2006 sampai 2008.

Kontribusinya terus berlanjut saat ia menjadi konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2010-2012.

Sebagai putra asli Papua, Pigai tidak pernah melupakan tanah kelahirannya.

Ia aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada hak-hak kelompok terpinggirkan, seperti Yayasan Sejati dan Yayasan Cindelaras.

4. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni (-56 poin)

Raja Juli Lahir di Riau pada 13 Juli 1977. Kini, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang didirikannya bersama sejumlah politikus muda lainnya.

Lahir dalam keluarga terpandang di Riau, Raja Juli Antoni mendapatkan pendidikan agama yang kuat sejak dini.

Ayahnya, Raja Ramli Ibrahim, merupakan tokoh Muhammadiyah di wilayah Lubuk Jambi.

Raja Juli melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.

Pendidikan pesantren membentuk pemahamannya yang mendalam tentang Islam, terutama dalam kajian Al-Qur’an dan Tafsir.

Ia lulus dari IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Jakarta) pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul "Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci."

Setelah lulus, kesempatan internasional menghampirinya. Ia meraih beasiswa Chevening untuk melanjutkan studi magister di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris.

Di sana, ia menyusun tesis tentang konflik Aceh dengan judul "The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process".

Minatnya pada resolusi konflik semakin diperkuat ketika ia melanjutkan studi doktoral di Universitas Queensland, Australia, dengan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS).

Disertasinya berjudul "Religious Peacebuilders" meneliti peran agama dalam menciptakan perdamaian di kawasan konflik seperti Mindanao (Filipina) dan Maluku (Indonesia).

Raja Juli Antoni tidak hanya dikenal di dunia akademis, tetapi juga di ranah aktivisme dan politik.

Sebelum bergabung dengan PSI, ia aktif dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan sempat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2009 untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, meski belum berhasil terpilih.

Aktivismenya juga tercermin dari perannya sebagai Direktur Eksekutif The Indonesian Institute dan Maarif Institute, yang didirikan oleh tokoh Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

Raja Juli pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) pada periode 2000-2002, memperlihatkan kepemimpinannya sejak usia muda.

Pada 2015, ia mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, tetapi memilih mengundurkan diri untuk fokus pada pengembangan PSI.

Raja Juli mendapatkan sorotan baru setelah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri ATR/BPN pada 15 Juni 2022.

5. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon (-36 poin)

Fadli Zon tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Sebelum berkiprah bersama Partai Gerindra, dia adalah mantan aktivis.

Pria kelahiran 1 Juni 1971 ini juga aktif dalam berbagai organisasi politik di kampus.

Fadli Zon pernah menjadi Ketua Biro Pendidikan Senat Mahasiswa Fakultas Sasta Universitas Indonesia (FSUI) periode 1992-1993, Sekretaris Umum Senat Mahasiswa FSUI pada 1993, Ketua Komisi Hubungan Luar Senat Mahasiswa UI pada 1993-1994.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Fadli Zon juga aktif dalam kehidupan politik kampus dengan memimpin berbagai demonstrasi dan menghidupkan kelompok-kelompok studi di dalam kampus UI era awal 1990-an.

Di luar kampus, dia pernah menjadi Sekretaris Jenderal dan Presiden Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS) pada 1993-1995.

Kemudian, pengurus pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada 1996-1999, pengurus pusat Gerakan Pemuda Islam (1996-1999) dan anggota Asian Conference on Religion and Peace (ACRP) sejak 1996.

Tak hanya kritis, Fadli Zon juga memiliki prestasi di bidang akademik. Dia terpilih menjadi Mahasiswa Berprestasi (Mapres) I UI dan Mahasiswa Berprestasi III tingkat Nasional pada 1994.

Selanjutnya, dia juga memimpin delegasi mahasiswa Indonesia dalam ASEAN Varsities Debate IV tahun 1994 di Malaysia.

Sebelum akhirnya melanjutkan pendidikannya di FSUI yang kini Fakultas Ilmu Budaya (FIB UI), Fadli Zon tercatat mendapat beasiswa dari AFS (American Field Service) ke San Antonio, Texas, Amerika Serikat dan lulus dengan predikat summa cumlaude.

Dia lantas meraih gelar Master of Science (M.Sc) Development Studies dari The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris.

Pada tahun 2016, Fadli Zon meraih gelar doktoral dari Departemen Sejarah FIB UI.

Dalam dunia politik, Fadli Zon tercatat menjadi anggota MPR RI periode 1997-1999.

Kemudian, bersama Partai Gerindra, Fadli Zon lolos ke Senayan menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019.

Pada periode ini, Fadli Zon terpilih menjadi Wakil Ketua DPR RI.

Dia juga dua kali menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI, yakni pada 2015-2016 dan 2017-2018.

Dikutip dari laman fraksigerindra.id, Fadli Zon kembali terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Dia pun dillantik menjadi Ketua Panitia Kerja Sama Antar Parlemen DPR periode 2019-2024.

Sementara itu, di internal Partai Gerindra, Fadli Zon menjabat Sebagai Wakil Ketua DPP Gerindra sejak 2008 sampai 2025.

6. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana (-34 poin)

Widiyanti Putri Wardhana lahir di Singapura pada 8 Desember 1970. Usianya kini 55 tahun.

Widiyanti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Wiwoho Basuki Tjokronegoro dan Kartika Basuki, diberitakan Kompaspedia (10/12/2024).

Sang ayah, Wiwoho Basuki dikenal sebagai pendiri Teladan Group, Tripatra Engineering, Indika Energi, dan Kideco Jaya Agung. Pada 2007, dia masuk daftar 100 orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia.

Sementara ibunya, Kartika Basuki adalah mantan sprinter nasional pada 1960-an dan seorang pelukis.

Lahir di Singapura, perempuan yang akrab dipanggil Widi ini bersekolah di Swiss dan kuliah di Pepperdine University, Malibu, California, AS. Dia meraih gelar Bachelor of Science bidang administrasi bisnis pada 1993.

Semasa kuliah, Widi bertemu Wishnu Wardhana. Keduanya menikah pada 1996 dan dikaruniai dua orang putri, Katyana Wardhana dan Katrina Wardhana.

Wishnu Wardhana merupakan mantan direktur utama PT Indika Energy Tbk (INDY), salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia.

Pada masa Pilpres 2024, suami Widi termasuk salah satu anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Widi memulai karier di bank asing New York dan Hongkong. Namun, dia memutuskan beralih ke usaha sektor agribisnis kelapa sawit melalui PT Teladan Prima Agro (TPA).

Dia juga berbisnis tambang batu bara di PT Indika Energy Tbk, mitra Freeport Indonesia bersama PT Mahaka Industri Perdana, bisnis apartemen mewah PT Teladan Resources, serta bisnis jaringan televisi PT Net Visi Media Tbk atau Net TV.

Posisi terakhir yang ditempati dalam dunia bisnis adalah komisaris PT Teladan Prima Agro pada 2021.

Selain berbisnis, Widi aktif dalam kegiatan sosial. Dia menjadi Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia (YJI) pada periode 2018–2024.

Dia juga terlibat organisasi sosial lain sebagai Ketua Yayasan Teladan Utama dan Dewan Pengawas Yayasan Kawula Madani yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

7. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (-22 poin)

Zulkifli Hasan memulai karier politiknya bersama PAN yang membawanya lolos menjadi anggota DPR RI pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2004.

Setelah lolos menjadi anggota dewan, Zulkifli kemudian terpilih menjadi Sekretaris Jenderal PAN periode 2005-2010. Bahkan, dia ditunjuk sebagai ketua Fraksi PAN di DPR RI.

Kemudian, Zulkifli Hasan juga sempat dipercaya oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menteri Kehutanan pada 2009.

Usai era pemerintahan SBY, pria kelahiran Lampung, 17 Mei 1962 ini kembali terpilih menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung I pada Pileg 2014.

Dia pun terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2014-2019.

Tak hanya moncer di DPR, karier politik Zulhas di PAN juga melesat. Dia terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) PAN menggantikan Hatta Rajasa dalam kongres partai yang digelar pada Maret 2015.

Bukan cuma sekali, Zulhas kembali terpilih menjadi Ketum PAN periode 2020-2025 dalam Kongres V PAN yang digelar pada Februari 2020.

Zulkifli Hasan kembali terpilih sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2022. Sebelum akhirnya dipercaya Presiden Jokowi menduduki jabatan Mendag.

Pada Kongres ke-6 PAN, Zulkilfli Hasan untuk ketiga kalinya terpilih menjadi Ketum PAN.

Dikutip dari Antaranews, Zulhas secara aklamasi terpilih untuk memimpin PAN untuk periode 2024-2029.

Tetapi, sebelum terjun ke dunia politik, pria yang menempuh pendidikan S2 di Sekolah Tinggi Manajemen PPM ini tercatat pernah berkarier menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Kemudian, memutuskan keluar dan berwirausaha. Zulhas pernah menjadi Presiden direktur PT Batin Eka Perkasa (1988-2004). Lalu, presiden direktur di sejumlah perusahaan lain, yakni PT Panamas Mitra Inti Lestari (1997) dan PT Sarana Bina Insani (1999).

Selain itu, Zulkifli pernah menjabat sebagai komisaris utama di PT Hudaya Safari Utama (2000) dan PT Batin Eka Perkasa (2004).

8. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko (-14 poin)

Berawal dari aktivis yang lantang menentang pemerintahan Orde Baru, jejak langkah politik Budiman Sudjatmiko dimulai saat mendirikan Partai Rakyat Demokratik (PRD) sekitar tahun 1994.

PRD sendiri berawal dari organisasi politik yang mewadahi mahasiswa, buruh, petani, hingga aktivis dari beberapa daerah di Indonesia bernama Persatuan Rakyat Demokratik (PRD).

Nama Budiman Sudjatmiko lantas menjadi magnet perbincangan karena menjadi salah satu aktivis PRD yang ditangkap buntut peristiwa kerusuhan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Menteng, Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, peristiwa kerusuhan yang dikenal dengan Kudatuli tersebut diketahui menewaskan setidaknya lima orang dan ratusan mengalami luka-luka.

Kemudian, pada 1997, Budiman Sudjatmiko pun divonis 13 tahun penjara karena dianggap sebagai aktor intelektual dari peristiwa Kudatuli.

Tetapi, pria kelahiran 10 Maret 1970 itu hanya menjalani masa hukuman selama kurang lebih 3,5 tahun dan bebas pada akhir 1999.

Sebab, mendapatkan amnesti dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Setelah bebas, pada 2004, Budiman Sudjatmiko justru memilih bergabung dengan PDI-P.

Membawa bendera PDI-P, Budiman pun menduduki kursi parlemen di Senayan selama dua periode, yaitu anggota DPR dari Fraksi PDI-P pada 2009-2014 dan 2014-2019.

Namun, pada akhir Agustus 2024, PDI-P memecat Budiman Sudjatmiko karena menyatakan dukungan untuk bakal calon presiden Prabowo Subianto.

Padahal, PDI-P saat itu mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Lepas dari PDI-P, Budiman bermanuver dengan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia bahkan masuk dalam jajaran dewan pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Namun Budiman Sudjatmiko sampai saat ini belum menentukan langkah politiknya.

Dia belum tergabung dalam partai politik mana pun.

Sementara itu, secara akademik, Budiman memegang gelar master Hubungan Internasional dari Universitas Cambridge, Inggris.

9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto (-10 poin)

Pria kelahiran Bengkulu Selatan, 7 November 1974 itu terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama PAN.

Dia mengawali karier internal di PAN bersama Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN). Yandri pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BM PAN pada 2004-2006, sebelum akhirnya naik menjadi Sekretaris Jenderal pada 2006-2011.

Kemudian, dia didapuk menjadi Ketua Umum BM PAN untuk periode 2010-2015. Hingga akhirnya masuk ke dalam Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN menjadi Wakil Ketua Umum saat ini.

Sementara itu, sebagai anggota DPR RI, Yandri tercatat tiga periode menjadi wakil rakyat di Senayan, yakni 2012-2014, 2014-2019, dan 2019-2024.

Diberitakan Kompas.com, Yandri pernah terpilih menggantikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 2022.

Pasalnya, Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Juni 2022.

"Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat di rapat harian DPP PAN," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kepada Kompas.com pada 28 Juni 2022.

Di luar bidang politik, sarjana lulusan Fakultas Peternakan, Universitas Negeri Bengkulu itu pada 2009, pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Kehutanan yang saat itu dijabat oleh Zulkifli Hasan.

Kemudian, Yandri juga tercatat menjadi Manager Direktur PT Solusi Plus (2004-2012) dan Direktur Utama PT Suplai Plus (2010-2012).

10. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid (-7 poin)

 Presiden Prabowo Subianto menunjuk politikus Partai Golkar Nusron Wahid menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ini adalah kali pertama bagi pria yang lima kali terpilih menjadi anggota DPR RI itu menjabat sebagai menteri.

Tetapi, Nusron pernah dipercaya menduduki posisi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) periode 2014-2019.

Dirangkum Kompas.com, berikut rekam jejak Nusron Wahid dalam perpolitikan di Tanah Air.

Pria kelahiran Kudus, 12 Oktober 1973 ini ternyata pernah menjadi pengajar di Universitas Indonesia (UI), Wartawan Bisnis Indonesia hingga peneliti di Lembaga Pranata Pembangunan VI dalam rentang tahun 1995-1999.

Kemudian, dikutip dari laman resmi Partai Golkar, Nusron juga pernah menjadi staf ahli di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2000-2001, dan staf ahli di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan pada 2001-2002.

Nusron juga dikenal aktif berorganisasi bersama Nahdlatul Ulama (NU) setelah menyelesaikan studinya di UI pada tahun 1998.

Dia tercatat menjadi Ketua Lembaga Kajian dan SDM PUNU Jakarta pada 1998-2000, sekaligus Ketua Lembaga Kajian dan SDM Pengurus Cabang NU Depok pada tahun yang sama.

Dia lantas bergabung bersama Partai Golkar dan menduduki jabatan koordinator bidang agama pada DPP Partai Golkar periode 2004-2009.

Lima Kali Terpilih

Karier Nusron sebagai wakil rakyat di Senayan diawali bersama Partai Golkar pada tahun 2004-2009 juga. Dia merupakan Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah II yang mencakup Kabupaten Demak, Jepara, dan Kudus.

Kemudian, Nusron kembali terpilih menjadi Anggota DPR RI untuk periode 2009-2014 dan periode 2014-2019.

Namun, pada periode ketiganya, Nusron tidak bisa menjalani tugasnya sebagai wakil rakyat secara penuh.

Sebab, dia dilantik menjadi Kepala BNP2TKI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 November 2014.

Menyelesaikan tugasnya sebagai Kepala BNP2TKI, pada 2019, Nusron Wahid kembali maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) dan lolos melenggang ke Senayan.

Salah satu prestasinya sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 adalah menjadi ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR.

Kemudian, pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024, Nusron Wahid kembali maju sebagai caleg DPR RI dan terpilih. Sehingga, total sudah lima kali dia terpilih menjadi wakil rakyat.

Selain sebagai anggota DPR RI, Nusron Wahid juga tercatat sebagai ketua umum Gerakan Pemuda Ansor periode 2011-2016, dan Pengurus PB Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) periode 2012-2019.

Celios menegaskan bahwa data tersebut merupakan suara dari masayakat.

"Evaluasi setahun pemerintahan adalah peluang untuk introspeksi, dan hanya pemerintahan yang berpihak pada rakyat yang berani memanfaatkannya," tulis Celios dalam laporannya, dikutip Tribunnews, Senin (20/10/2025).

Melihat rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dalam tahun pertama Prabowo-Gibran, reshuffle kabinet dinilai menjadi langkah korektif yang tidak bisa ditunda.

"Evaluasi publik terbaru bahkan secara eksplisit menempatkan 10 menteri dengan kinerja terburuk, yang bukan hanya dinilai gagal bekerja, tetapijuga menjadi beban politik dan moral bagi Prabowo," tulis Celios.

(Tribunnews.com/Bangkapos.com)