Purbaya Ogah Bayar Utang Whoosh, Presiden Prabowo Siap Tanggung Jawab: Tak Usah Khawatir

Presiden Prabowo Subianto meminta publik dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) tidak perlu khawatir

Penulis: Fitri Wahyuni | Editor: Rusaidah
Kompas/ Krisda Tiofani/ Fristin Intan
UTANG WHOOSH -- Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal proyek kereta cepat Whoosh, tegaskan bukan cari untung, alasan tetap membangunnya | Presiden Prabowo Subianto meminta publik dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) tidak perlu khawatir terkait polemik utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh. 
Ringkasan Berita:
  • Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa enggan membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
  • Presiden Prabowo Subianto meminta publik dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) tidak perlu khawatir terkait polemik utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh
  • Prabowo sudah mempelajari masalah utang Whoosh dan berjanji akan bertanggung jawab atas masalah itu

 

BANGKAPOS.COM -- Utang kereta cepat Whoosh membengkak hingga Rp 116 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang Whoosh menggunakan APBN.

Dirinya meyakini dividen yang diperoleh Danantara mampu untuk membayar utang Whoosh.

Purbaya mengungkapkan utang tersebut menjadi tanggungan dari Danantara selaku yang menaungi proyek kereta cepat tersebut.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih," katanya saat Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (10/10/2025).

Purbaya juga menegaskan pemerintah enggan untuk terus menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi.

Baca juga: Sosok Brigjen Ahrie Sonta Nasution, Jenderal Termuda Polri Eks Ajudan Prabowo, Rekam Jejak Mentereng

Dia turut mengingatkan agar pengelolaan antara sektor swasta dan pemerintah tidak tumpang tindih.

Ia mengatakan pembiayaan proyek kerjasama pemerintah dan swasta seperti Whoosh harus jelas terkait porsi dari masing-masing pihak.

"Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka," tegasnya.

Presiden Prabowo Siap Tanggung Jawab

Presiden Prabowo Subianto meminta publik dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) tidak perlu khawatir terkait polemik utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

"Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak masalah PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Prabowo menegaskan bahwa dirinya selaku Kepala Negara bakal mengambil tanggung jawab terkait masalah utang Whoosh tersebut.

"Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti whoosh semuanya," tegas Prabowo.

Baca juga: Prabowo Titip Eks Pengawal ke Kapolri untuk jadi Perwira, Sindir Menteri & Jenderal: Kalian Juga Kan

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga mengaku sudah mempelajari masalah utang tersebut. Dia pun berjanji akan bertanggung jawab masalah itu.

Menurut Prabowo, semua sarana teknologi yang dihadirkan untuk kepentingan bersama adalah tanggung jawab pemerintah.

Sebab, terdapat mekanisme public service obligation (PSO) di dalamnya.

"Jadi jangan khawatir. Saya sudah sampaikan, saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup, dan itu wajar semuanya," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta publik untuk tenang. Prabowo menekankan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kaya dan kuat sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan.

"Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah, tidak boleh dibohongi dan membiarkan orang yang mencuri kekayaan negara. "

"Saya tidak akan ragu bersama tim saya kita buktikan kita akan menghemat, menyelamatkan, mencari semua sumber kekayaan dan kelola dan kembalikan ke rakyat," kata Prabowo.

Bukan soal Untung Rugi

Lebih lanjut, Kepala Negara juga meminta masalah Whoosh tidak dihitung untung rugi, melainkan menghitung manfaat untuk rakyat.

Sebab, dia menekankan bahwa semua sarana teknologi yang dihadirkan untuk kepentingan bersama ujungnya adalah tanggung jawab pemerintah.

"Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Whoosh itu, semua public transport di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat nggak untuk rakyat."

"Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation," ujar Prabowo Kepala Negara lantas menjelaskan pemerintah selama ini juga memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab menghadirkan transportasi murah.

"Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara."

"Dari mana uang itu? Dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran," kata Prabowo.

Utang Whoosh

Dikutip dari Kompas.com, investasi pembangunan Whoosh mencapai 7,27 miliar dollar AS atau Rp120,38 triliun.

Namun, dari seluruh investasi itu, total sebesar 75 persen dibiayai melalui utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga tiap tahunnya sebesar 2 persen.

Dari segi pembayaran utang, skema yang disepakati yaitu tetapnya besaran bunga yang disepakati selama 40 tahun pertama.

Pada pertengahan pembangunan, turut terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dolar AS.

Pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pun menarik utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi yakni sebesar 3 persen.

Adapun separuh utang untuk membiayai cost overrun itu berasal dari tambahan pinjaman CDB. Sementara sisanya dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China.

Direktur Utama (Dirut) PT KAI kala itu, Didiek Haryanto mengatakan besaran bunga utang pembangunan Whoosh dari CBD terbagi menjadi dua tergantung pada denominasi utang.

Total utang 542,7 juta dollar AS diberikan dalam denominasi dollar AS sebesar 325,6 juta dollar AS (Rp 5,04 triliun) bunganya 3,2 persen dan sisanya sebesar 217 juta dollar AS (Rp 3,36 triliun) diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen. 

"Tingkat suku bunga flat selama tenor 45 tahun. Untuk loan (denominasi) dollar AS 3,2 persen, untuk loan dalam RMB 3,1 persen," ujarnya

Didiek mengatakan, utang dari CBD ini digunakan untuk menutupi porsi cost overrun KCJB yang ditanggung oleh konsorsium Indonesia sebesar 75 persen dan 25 persen sisanya akan dipenuhi dari PMN yang bersumber dari APBN Indonesia. 

"Pinjaman dari CDB merupakan pendanaan cost overrun dari pinjaman porsi konsorsium Indonesia 542,7 juta dollar AS. Untuk porsi equity porsi konsorsium Indonesia telah dipenuhi dari PMN," tuturnya.

Alasan Jokowi Bangun Whoosh

Mantan presiden Joko Widodo mengungkap alasannya memutuskan untuk membangun Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta–Bandung atau Whoosh saat menjadi Kepala Negara.

Whoosh menjadi perbincangan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN tak akan menanggung beban utang Whoosh yang mencapai Rp 118 triliun.

Sementara CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani merespons dengan menyebut bahwa pembayaran utang Whoosh dengan APBN sebatas opsi.

Di Solo, Jokowi mengungkap awal mula pembangunan Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.

UTANG KERETA CEPAT -- Presiden RI ke 7, Joko Widodo saat berpose di depan lokomotif Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (13/9/2023) silam di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Proyek ini kemudian jadi masalah karena membebani keuangan negara.
UTANG KERETA CEPAT -- Presiden RI ke 7, Joko Widodo saat berpose di depan lokomotif Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (13/9/2023) silam di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Proyek ini kemudian jadi masalah karena membebani keuangan negara. (Biro Pers Setpres)

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.

Menurutnya, kerugian akibat kemacetan mendorong pemerintah untuk membangun berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, dan Whoosh.

“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba.

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya.

Jokowi menambahkan, keuntungan sosial tersebut mencakup penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

“Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya.

Jokowi mencontohkan MRT Jakarta yang mendapat subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar Rp 400 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI.

“Jika seluruh jalur MRT selesai dibangun, diperkirakan subsidi bisa mencapai Rp 4,5 triliun per tahun,” jelasnya.

Ia menilai, mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bukan hal mudah.

“Memindahkan masyarakat dari mobil pribadi dan sepeda motor ke transportasi umum tidak mudah. Mengubah karakter itu sulit,” tambahnya.

Meski masih dalam proses, Jokowi menilai dampak positif transportasi massal mulai terasa. “MRT Jakarta, misalnya, telah mengangkut sekitar 171 juta penumpang sejak diluncurkan.

Sementara Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang,” ungkapnya.

Ia mengajak masyarakat untuk bersyukur karena sudah mulai ada pergeseran perilaku menuju penggunaan transportasi umum.

“Masyarakat patut bersyukur karena sudah ada pergerakan untuk berpindah dari kendaraan pribadi. Ini proses bertahap, tidak bisa langsung,” kata Jokowi.

Selain mengurai kemacetan, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan transportasi massal, termasuk Whoosh, memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Contohnya kereta cepat, yang menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” tandasnya.

Seperti ditulis Kompas.id, proyek KCIC sejak awal dibiayai terutama melalui pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB) senilai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 116,5 triliun.

Sekitar 75 persen atau 5,4 miliar dollar AS berasal dari utang luar negeri, sedangkan 1,8 miliar dollar AS adalah setoran modal dari konsorsium pemegang saham, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

(Bangkapos.com/Tribunnews.com/Kompas.com)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved