Bahaya, Anggur Program Makan Bergizi Gratis di Sukoharjo Ditemukan Mengandung Sianida

“Setelah diketahui adanya indikasi kandungan sianida, kami langsung berkoordinasi dengan BPOM, Dinas Pangan, dan instansi terkait. Menu buah anggur kemudian diganti dengan jeruk yang sudah dipastikan aman dikonsumsi,” ujar Anggaito.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun menegaskan bahwa insiden di Sukoharjo tidak akan menghentikan pelaksanaan program, namun akan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan di seluruh wilayah pelaksana MBG.

Wapres Gibran Rakabuming Tinjau MBG di Salatiga

Menariknya, kasus anggur beracun ini mencuat hanya beberapa jam setelah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke SMPN 9 Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (7/11/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Wapres didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau langsung proses distribusi dan dapur penyedia MBG di sekolah.

Sebanyak 749 siswa menjadi penerima manfaat dari program tersebut.

Gibran dan Luthfi sempat berbincang dengan siswa dan guru mengenai variasi menu serta kualitas makanan.

Salah satu siswi, Salma (13), mengaku senang dengan menu MBG yang diberikan pemerintah.

“Menunya komplet dan bergizi, ada sayur, buah, dan lauknya enak,” kata Salma dengan antusias.

Wapres Gibran menegaskan bahwa program MBG akan terus diperkuat dengan pengawasan bahan baku yang ketat.

“Penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap menu yang disajikan benar-benar aman, bergizi, dan sesuai standar. Jangan sampai program yang baik justru menimbulkan masalah kesehatan,” ujar Gibran di sela kunjungannya.

Fokus Pemerintah Jawa Tengah, Pengawasan dan Sertifikasi Keamanan Pangan

Menanggapi temuan di Sukoharjo, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan bahwa seluruh pelaksana program MBG wajib memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikasi Laik Higiene Kesehatan (SLHK) dari dinas kesehatan setempat.

“Kebijakan ini memastikan bahwa petugas MBG, termasuk penjamah makanan, telah mengikuti pelatihan sesuai standar dan memahami tata kelola pangan yang aman,” tegasnya.

Dari data resmi Pemprov Jateng, hingga awal November 2025, sudah ada 323 titik SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang memiliki sertifikasi tersebut.

Sementara dari total target 3.228 titik, sebanyak 2.267 titik (70,22 persen) telah terealisasi di seluruh kabupaten/kota.