Deretan 10 Nama yang Resmi Ditetapkan jadi Pahlawan Nasional, Ada Soeharto, Gusdur hingga Marsinah

Ringkasan Berita:

• Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan 10 tokoh sebagai Pahlawan Nasional 2025 bertepatan dengan Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025).
• Nama Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah menjadi sorotan publik karena kontribusi besar mereka dalam sejarah bangsa.
• Selain itu, ada pula Prof. Mochtar Kusumaatmadja, Hajah Rahmah El Yunusiyah, dan Sultan Zainal Abidin Syah yang berperan penting di bidang diplomasi, pendidikan, dan perjuangan daerah.
• Penetapan ini dilakukan melalui Keppres No. 116/TK Tahun 2025 

BANGKAPOS.COM--Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menetapkan 10 tokoh baru sebagai Pahlawan Nasional bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025).

Penganugerahan gelar ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025, setelah melalui proses panjang mulai dari usulan pemerintah daerah, pengkajian Kementerian Sosial, hingga persetujuan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Dari sepuluh tokoh tersebut, terdapat nama-nama besar yang mencuri perhatian publik, di antaranya Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta Marsinah, aktivis buruh perempuan asal Jawa Timur yang dikenal karena perjuangannya menegakkan keadilan bagi para pekerja.

Deretan 10 Tokoh Penerima Gelar Pahlawan Nasional 2025

1. Soeharto (DI Yogyakarta)

Soeharto lahir di Kemusuk, Argomulyo, Godean, Yogyakarta pada 8 Juni 1921.

Ia lahir dari keluarga kurang mampu. Ayahnya yang bernama Kertosudiro bekerja sebagai petani dan pembantu lurah untuk mengairi sawah desa.

Ketika beranjak dewasa, ia mulai bekerja menjadi pembantu klerk di Volks Bonk atau bank desa yang terletak di Wuryantoro.

Karier Soeharto di PETA mulai menanjak ketika ia dipromosikan menjadi chudanco atau komandan kompi.

Perjalanan kariernya terus melesak, ia ditunjuk oleh MPRS menjadi Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967.

Ia dilantik menjadi Presiden pada 27 Maret 1968. Dari sinilah, rezim Orde Baru dimulai.

Rezim Orde Baru berakhir setelah Soeharto menyatakan berhenti menjadi presiden pada 21 Mei 1998. 

Mundurnya Soeharto bertepatan dengan unjuk rasa besar-besaran yang melibatkan mahasiswa dan elemen lainnya di sejumlah wilayah, seperti Jakarta dan Solo.

Selama memangku jabatan sebagai presiden, sosok Soeharto tidak bisa dilepaskan dari berbagai kontroversi, terutama kasus pelanggaran HAM berat.

2. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur

Gus Dur disebutkan sebagai pahlawan dengan perjuangan politik dan pendidikan Islam.

Semasa hidupnya, Gus Dur juga memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Tanah Air.
 
Dikutip dari laman Perpustakaan Nasional RI, Gus Dur lahir di desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur, pada 4 Agustus 1940. 
 
Ayahnya, KH Wahid Hasyim, dikenal sebagai tokoh penting pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara ibunya, Sholehah, adalah putri pendiri Pesantren Denanyar, KH Bisri Syamsuri.
 
Ia tercatat belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, pada 1964–1966, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Baghdad, Irak, hingga 1970. 

Ia juga sempat melanjutkan studi di Universitas Leiden, Belanda.

Sekembalinya ke Indonesia, Gus Dur memilih berkarier sebagai pendidik. Pada 1971 ia mengajar di Fakultas Ushuludin Universitas Tebu Ireng, Jombang. 

Momentum besar datang pada Muktamar ke-27 NU di Situbondo pada 1984, ketika Gus Dur terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia akhirnya melepas posisi tersebut ketika menjabat Presiden ke-4 RI, menggantikan BJ Habibie.

Sebagai presiden, Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralisme. Salah satu contohnya ketika mencabut larangan perayaan Imlek melalui Keppres Nomor 19 Tahun 2001 yang menjadikan Imlek sebagai hari libur.

Setelah memimpin selama 21 bulan, Gus Dur diberhentikan oleh MPR pada 23 Juli 2001 dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.

Delapan tahun kemudian, pada 30 Desember 2009, Gus Dur wafat di usia 69 tahun di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

3. Marsinah – Jawa Timur

Marsinah lahir pada 10 April 1969.

Dia adalah anak kedua dari tiga bersaudara yang semuanya perempuan, Marsini kakaknya dan Wijiati adiknya.

Marsinah merupakan anak dari pasangan Astin dan Sumini di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

Dia pertama kali bekerja di pabrik plastik SKW kawasan industri Rungkut.

Tetapi, gajinya jauh dari cukup sehingga untuk memperoleh tambahan penghasilan, Marsinah juga berjualan nasi bungkus di sekitar pabrik seharga Rp 150 per bungkus.

Selama bekerja di pabrik ini, Marsinah dikenal vokal menyuarakan ketidakadilan dan ketimpangan.

Ia kerap menjadi juru bicara bagi rekan-rekan sesama pekerjanya.

Kasus pembunuhan Marsinah berawal pada 3-4 Mei 1993, saat buruh pabrik pembuatan arloji, PT Catur Putra Surya (CPS), menuntut pemenuhan hak mereka.

Pada 8 Mei 1993, segerombolan anak-anak menemukan menemukan jasad Marsinah terbujur kaku di sebuah gubuk di kawasan hutan Desa Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur.

Tubuhnya dipenuhi luka dan bersimbah darah, yang mengindikasikan bahwa Marsinah mengalami kekerasan dan penyiksaan sebelum dibunuh.

Setelah itu, kasus pembunuhan Marsinah tidak menemui titik terang dan menjadi salah satu catatan pelanggaran HAM di Indonesia.

4. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat)

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. lahir di Batavia (Jakarta), 17 Februari 1929.

Mochtar Kusumaatmadja dikenal sebagai akademisi dan diplomat.

Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dari tahun 1974 sampai 1978 dan Menteri Luar Negeri dari tahun 1978 sampai 1988. 
 
Riwayat perjuangan yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Perdana Menteri RI saat itu, Djuanda Kartawidjaja, dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957.

Ia memperjuangkan dan berhasil mengukuhkan Prinsip Negara Kepulauan (Archipelagic State Principle) sebagai hukum laut internasional.

Sehingga perairan di antara pulau-pulau Indonesia diakui sebagai bagian sah dari kedaulatan Indonesia.

Atas kegigihan dan perjuangan diplomatiknya, wilayah laut Indonesia bertambah sekitar 3,7 juta km persegi tanpa perang, menjadikan Indonesia jauh lebih utuh sebagai satu negara.

5. Hajah Rahmah El Yunusiyah (Sumatera Barat)

Rahmah El Yunusiyah adalah seorang reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang lahir di Padang Panjang dan terkenal sebagai pendiri Diniyah Putri.
 
Rahmah El Yunusiyah lahir pada 29 Desember 1900, di Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. 

Pada saat remaja, Rahmah El Yunusiyah pernah menikah, tetapi kemudian bercerai. 

Setelah bercerai, Rahmah fokus memperjuangkan cita-citanya untuk menghilangkan diskriminasi yang diterima perempuan, khususnya di bidang pendidikan.
 
Rahmah ingin setiap perempuan mengerti hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat melalui pendidikan yang layak.
 
Dari pemikiran itulah, Rahmah El Yunusiyah kemudian dikenal sebagai tokoh pendidikan pendiri Diniyah Putri Padang Panjang, madrasah khusus perempuan pertama di Indonesia.
 
Rahmah El Yunusiyah wafat di Padang Panjang pada 26 februari 1969, dalam usia 68 tahun.

Atas jasa-jasanya memperjuangkan hak perempuan di bidang pendidikan serta meningkatkan derajat perempuan di Sumatera pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, ia diberi tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana.

6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo (Jawa Tengah)

Sarwo Edhie berperan dalam penumpasan G30S pada 1965/1966, yang menewaskan tiga juta korban jiwa di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
 
Pada era Orde Baru, ia sempat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan di Seoul.

Sarwo Edhie adalah ayah dari Ani Yudhoyono yang merupakan istri mantan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.
 
Setelah rezim Orde Lama mulai melemah dan digantikan Orde Baru, Soeharto yang menjadi presiden kemudian mengangkat Sarwo Edhie sebagai Panglima Kodam II/Bukit Barisan di Sumatera.
 
Kemudian, pada 1970-an, Sarwo Edhie ditunjuk Soeharto sebagai Gubernur Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) di Magelang.  

Setelah itu, karier Sarwo Edhie perlahan tenggelam hingga akhirnya ia meninggal dunia pada 9 november 1989.

7. Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat)

Muhammad Salahuddin lahir dan besar di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), menjabat sebagai Sultan ke-14 Kesultanan Bima 1915-1951. 

Di tengah arus kolonialisme dan pergolakan politik, Sultan Salahuddin tampil sebagai pemimpin yang visioner, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan berani mengambil sikap tegas demi kemerdekaan Indonesia.

Kejayaan Kerajaan atau Kesultanan Bima terjadi pada masa pemerintahan sultan terakhir, yaitu Sultan Muhammad Salahuddin. Ia berhasil mengembangkan Islam secara pesat.

Sultan Muhammad Salahuddin juga membangun sejumlah sarana dan prasarana untuk beribadah. Ia juga mengembangkan fungsi ibadah yang menjadi pusat pengkajian ilmu juga agama.
 
Sultan Muhmmad Salahuddin juga mengembangkan pendidikan formal yang dilakukan dengan mendirikan sejumlah madrasah di wilayahnya.

8. Syaikhona Muhammad Kholil (Jawa Timur)

Syekh Kholil adalah ulama yang sangat masyhur di Madura. Dia lahir pada sekitar 25 Mei 1835, atau pada 9 Shafar 1252 Hijriah, di Kemayoran, Bangkalan.

Ia merupakan anak dari pasangan Kiai Hamim dan Syarifah Khodijah.

Syaikhona merupakan salah satu ulama besar yang berperan dalam melawan kolonialisme. 

Kemudian Syaikhona juga disebut berperan mengonstruksi Islam Nusantara.

Santri-santri Syaikhona antara lain para pendiri Nahdlatul Ulama (NU), pendiri pondok pesantren besar di Jawa, termasuk Presiden Pertama RI Soekarno. 

Syaikhona juga disebut kerap menuliskan catatan-catatan yang bersinggungan dengan nasionalisme.

9. Tuan Runda H. Ali Basaragi (Sumatera Utara)

Tokoh perjuangan dari Sumatera Utara ini dikenal karena perlawanan terhadap penjajahan dan perjuangannya menjaga persatuan daerahnya.

Meski informasi historisnya terbatas, perjuangannya diakui sebagai bagian penting dari sejarah kemerdekaan di Sumatera bagian utara.

10. Sultan Zainal Abidin Syah (Maluku Utara)

Zainal Abidin Syah merupakan Sultan Tidore periode 1947-1967. Ia lahir di Soasiu, kota utama Pulau Tidore, Maluku Utara, pada tahun 1912. 

Sultan Zainal Abidin Syah atau Sultan Tidore ke-37 disebut sebagai tokoh pemersatu Wilayah Papua Barat.

Zainal Abidin Syah berperan penting dalam kemerdekaan RI dan mengeratkan NKRI melalui keputusannya yang tegas untuk menyatukan Irian Barat (Papua) ke dalam Indonesia, serta penunjukannya sebagai Gubernur Irian Barat pertama.

Sultan Zainal Abidin Syah kemudian ditetapkan sebagai Gubernur sementara provinsi perjuangan Irian Barat pada tanggal 23 September 1956 di Soa-Sio Tidore (SK Presiden RI No. 142/ Tahun 1956, Tanggal 23 September 1956). 

Selanjutnya sesuai SK Presiden RI No. 220/ Tahun 1961, Tanggal 4 Mei 1962, ia ditetapkan sebagai gubernur tetap Provinsi Irian Barat. 

Sebagai gubernur, Sultan Zainal Abidin Syah diperbantukan pada Operasi Mandala di Makassar (TRIKORA) Perjuangan Pembebasan Irian Barat. 

Ia memegang jabatan Gubernur Irian Barat hingga tahun 1961.

Sultan Zainal Abidin Syah menetap di Ambon hingga wafat pada tanggal 4 Juli 1967.

Simbol Penghargaan atas Jasa Tokoh Bangsa

Penetapan 10 pahlawan nasional ini menjadi bentuk penghormatan negara terhadap jasa para tokoh dari berbagai latar belakang baik pemimpin nasional, ulama, diplomat, hingga aktivis buruh.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penganugerahan ini merupakan pengingat akan pentingnya nilai perjuangan, pengorbanan, dan persatuan bangsa.

“Bangsa besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Mereka telah berjuang bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk Indonesia yang kita nikmati hari ini,” ujar Presiden Prabowo dalam pidato Hari Pahlawan 2025 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Syarat Menerima Gelar Pahlawan Nasional
Aturan soal gelar pahlawan nasional termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Di undang-undang tersebut, diatur enam syarat umum dan tujuh syarat khusus seseorang bisa diberi gelar pahlawan nasional.

Berikut enam syarat umum yang diatur Pasal 25 UU 20/2009:

1. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI
2. Memiliki integritas moral dan keteladanan
3. Berjasa terhadap bangsa dan negara
4. Berkelakuan baik
5. Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara
6. Tidak pernah dipidana penjara.

Setelah memenuhi syarat umum, nama tersebut harus tujuh memenuhi syarat khusus yang diatur dalam Pasal 26 UU 20/2009.

Ketujuh syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
2. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan
3. Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya
4. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara
5. Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa
6. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau
7. Melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. 

Daftar Tokoh yang Diusulkan Tahun 2025

Berikut deretan 40 nama tokoh yang diusulkan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Pahlawan nasional adalah gelar kehormatan yang diberikan negara kepada seseorang yang berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan, memajukan, atau mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Gelar ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden setelah melalui proses penilaian oleh Kementerian Sosial dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Terdapat dua nama mantan Presiden yang juga ikut diusulkan tahun ini.

Daftar nama itu sudah diajukan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Usulan itu kemudian diberikan kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon.

Nama Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hingga aktivis buruh, Marsinah, ada dalam daftar tersebut.

Selain itu, ada pula nama Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang belakangan menuai pro kontra.

Sebanyak 40 nama tokoh itu, kata Gus Ipul, dikirim ke Dewan GTK melalui beragam rapat dan proses panjang.

Nama-nama tersebut, juga sudah dinilai memenuhi syarat yang ada sebelum diserahkan ke Dewan GTK.

"Karena memang sebelumnya harus diproses lewat kabupaten kota bersama masyarakat setempat, ahli sejarah, dan juga tentu ada bukti-bukti yang menyertai dari proses itu," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

"Kemudian dibawa ke tingkat provinsi, di tingkat provinsi dibawa ke Kementerian Sosial. Setelah lewat Kementerian Sosial diproses lagi baru naik ke Dewan Gelar," sambungnya.

Sebanyak 40 nama itu, terdiri dari 4 usulan baru 2025, 16 usulan tunda 2024, dan 20 usulan periode 2011-2023 yang memenuhi syarat untuk diajukan kembali.

Nama-nama tokoh yang sudah diusulkan sejak 2010.

Berikut daftar nama-nama yang diusulkan:

Usulan 2025

KH. Muhammad Yusuf Hasyim - Jawa Timur

Demmatande - Sulawesi Barat

KH. Abbas Abdul Jamil - Jawa Barat

Marsinah - Jawa Timur 

Usulan Tunda 2024

Hajjah Rahmah El Yunusiyyah - Sumatera Barat - Diusulkan Tahun 2011

Abdoel Moethalib Sangadji - Maluku - Diusulkan Tahun 2023

Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin - DKI Jakarta - Diusulkan Tahun 2010

Letnan Kolonel (Anumerta) Charles Choesj Taulu - Sulawesi Utara - Diusulkan Tahun 2023

Mr. Gele Harun - Lampung - Diusulkan Tahun 2023

Letkol Moch. Sroedji - Jawa Timur - Diusulkan Tahun 2019

Prof. Dr. Aloei Saboe - Gorontalo - Diusulkan Tahun 2021

Letjen TNI (Purn) Bambang Sugeng - Jawa Tengah - Diusulkan Tahun 2010

Mahmud Marzuki - Riau - Diusulkan Tahun 2022

Letkol TNI (Purn) Teuku Abdul Hamid Azwar - Aceh - Diusulkan Tahun 2021

Drs. Franciscus Xaverius Seda - Nusa Tenggara Timur - Diusulkan Tahun 2012

Andi Makkasau Parenrengi Lawawo - Sulawesi Selatan - Diusulkan Tahun 2010

Tuan Rondahaim Saragih - Sumatera Utara - Diusulkan Tahun 2020

Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma - Jawa Barat - Diusulkan Tahun 2024

K.H. Wasyid - Banten - Diusulkan Tahun 2024

Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati - Jawa Tengah - Diusulkan Tahun 2024

Usulan Memenuhi Syarat Diajukan Kembali (2011-2023)

Syaikhona Muhammad Kholil - Jawa Timur - Diusulkan Tahun 2021

K.H. Abdurrahman Wahid - Jawa Timur - Diusulkan Tahun 2010

H.M. Soeharto - Jawa Tengah - Diusulkan Tahun 2010

K.H. Bisri Syansuri - Jawa Timur - Diusulkan Tahun 2020

Sultan Muhammad Salahuddin - Nusa Tenggara Barat - Diusulkan Tahun 2012

Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf - Sulawesi Selatan - Diusulkan Tahun 2010

H.B. Jassin - Gorontalo - Diusulkan Tahun 2022

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja - Jawa Barat - Diusulkan Tahun 2022

M. Ali Sastroamidjojo - Jawa Timur - Diusulkan Tahun 2023

dr. Kariadi - Jawa Tengah - Diusulkan Tahun 2020

R.M. Bambang Soeprapto Dipokoesoemo - Jawa Tengah - Diusulkan Tahun 2023

Basoeki Probowinoto - Jawa Tengah - Diusulkan Tahun 2023

Raden Soeprapto - Jawa Tengah - Diusulkan Tahun 2010

Mochamad Moeffreni Moe'min - DKI Jakarta - Diusulkan Tahun 2018

K.H. Sholeh Iskandar - Jawa Barat - Diusulkan Tahun 2023

Syekh Sulaiman Ar-Rasuli - Sumatera Barat - Diusulkan Tahun 2022

Zainal Abidin Syah - Maluku Utara - Diusulkan Tahun 2021

Prof. Dr. Gerrit Augustinus Siwabessy - Maluku - Diusulkan Tahun 2021

Chatib Sulaiman - Sumatera Barat - Diusulkan Tahun 2023

Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri - Sulawesi Tengah - Diusulkan Tahun 2010

Daftar Anggota Dewan Gelar

Selain Fadli Zon, berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/TK/2025, berikut nama-nama dalam Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan periode 2025-2030.

- Ketua merangkap anggota: Fadli Zon 

- Wakil Ketua merangkap anggota: Prof Susanto Zuhdi (sejarawan)

 - Anggota:

Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat

Letjen TNI (Purn) Djamari Chaniago

Prof Agus Mulyana

Prof. Nasaruddin Umar

Jenderal Polisi (Purn) Sutarman

(Tribunnews.com/Kompas.com/TribunSumsel.com)