Mahfud Ingatkan Utang Whoosh Silakan Bayar tapi Korupsinya Tetap Dibongkar

Ringkasan Berita:

• Mahfud MD ingatkan pembayaran utang Whoosh tidak boleh menghentikan penyelidikan atas dugaan korupsi.
• KPK temukan indikasi penyelewengan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
• Prabowo sebut pemerintah akan bertanggung jawab atas utang Whoosh. 

BANGKAPOS.COM - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami dugaan penyelewengan di balik proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang diberi nama Whoosh.

Di tengah upaya KPK membongkar dugaan korupsi proyek senilai Rp 118 triliun itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan bertanggung jawab atas utang Whoosh. 

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan mencicil utang proyek patungan dengan perusahaan China itu sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.

Baca juga: Projo Puji Jokowi di Tengah Sorotan Proyek Whoosh, Sebut Karya Monumental

Prabowo mengatakan, Whoosh tidak boleh hanya dilihat dari untung-rugi finansial.

Menurutnya, proyek pelayanan publik juga mesti melihat manfaatnya untuk masyarakat, misalnya untuk mengurangi kemacetan, polusi, dan mempercepat perjalanan.

Di tengah upaya KPK dan pemerintah menangangi masalah Whoosh, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD kembali buka suara.

Mahfud mengapresiasi langkah pemerintah menyikapi utang proyek kereta cepat Whoosh.

Baca juga: Rekam Jejak Sofyan Djalil, Eks Menteri Disebut Temani Jokowi Tanda Tangan Proyek Whoosh

Namun, Mahfud mengingatkan, pemenuhan kewajiban pembayaran utang Whoosh tidak boleh menghapus atau menghentikan penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proyek tersebut. 

Mahfud menyebut langkah KPK yang masih terus bergerak mengusut kasus itu sebagai hal yang positif.

Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi harapan Prabowo, di mana uang negara yang dipakai untuk proyek dan subsidi transportasi harus dikelola dengan bersih dan transparan

"Pemerintah, dengan skema apa pun, memang harus membayar biaya proyek Whoosh dengan Cina. Sebab kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU, tetapi dugaan korupsinya harus tetap diselidiki."

"Memenuhi kewajiban bayar bukan berarti menghapus korupsinya. Bagus juga, KPK ternyata tetap bergerak," demikian kata Mahfud dalam unggahannya di Twitter (X), Sabtu (15/11/2025).

Selanjutnya, setelah utang Whoosh diambil alih Prabowo, Mahfud ingin agara Menteri Keuangan Purbaya fokus dalam pengungkapan praktik korupsi di lingkungan Ditjen Pajak dan Bea Cukai.

Dalam pesannya kepada Purbaya, Mahfud menekankan pentingnya membersihkan dua lembaga tersebut dari praktik korupsi dan “tikus-tikus” yang selama ini bersembunyi di dalamnya.

"Untuk Pak Menkeu Purbaya, karena urusan Whoosh sudah diambil alih oleh Presiden dan dugaan korupsinya tetap harus dilanjutkan oleh KPK, maka sebagai Menkeu dia (Purbaya) harus lanjutkan membersihkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari korupsi dan semua tikus yang bersembunyi di sana," ujar Mahfud.

KPK Temukan Indikasi Penyelewengan Proyek Whoosh

Diberitakan sebelumnya, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi adanya penggelembungan harga tanah untuk proyek Whoosh, kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dugaan mark-up tersebut terjadi saat pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat pertama di Indonesia yang nilai investasinya mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun.

Bahkan ada lahan yang statusnya milik negara diperjualbelikan untuk proyek Whoosh.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa fokus penyelidikan bukan pada operasional proyek, melainkan pada dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembebasan lahannya.

"Yang kami ketahui, ini sedikit mungkin, karena ini masih penyelidikan, materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya, jadi bukan masalah prosesnya, terkait dengan pembebasan lahan," kata Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Asep menegaskan bahwa operasional kereta cepat dapat terus berjalan. Namun, KPK mendalami adanya dugaan oknum yang memanfaatkan proyek strategis nasional ini untuk mengambil keuntungan tidak sah yang harus dikembalikan kepada negara.

Modus korupsi yang didalami, jelas Asep adalah penggelembungan harga tanah jauh di atas harga wajar.

"Misalkan, pengadaan lahan nih, yang harusnya di harga wajarnya 10 lalu dia jadi 100, kan jadi nggak wajar tuh. Nah kembalikan dong, negara kan rugi," jelasnya.

Lebih lanjut, Asep mengungkap indikasi serius bahwa ada tanah milik negara yang justru diperjualbelikan kembali kepada negara dalam proses pengadaan lahan untuk proyek Whoosh.

"Jadi kami tidak sedang mempermasalahkan Whoosh itu, tapi kita dengan laporan yang ada ini adalah, ada barang milik negara yang dijual kembali kepada negara, dalam pengadaan tanahnya ini," tegas Asep.

"Tanah-tanah milik negara, seharusnya ini proyek pemerintah proyek negara ya harusnya tidak bayar," tambahnya.

KPK saat ini masih mendalami lokasi spesifik dari dugaan praktik korupsi lahan ini, apakah di kawasan Halim, Tegal Luar Bandung, atau di sepanjang rute.

Penjelasan ini mengemuka di tengah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan akan mengambil alih tanggung jawab penuh atas proyek Whoosh, termasuk utangnya dan meminta publik tidak meributkan soal untung-rugi.

Menanggapi hal tersebut, pimpinan KPK memastikan proses hukum akan berjalan secara independen. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (6/11/2025) menyatakan bahwa pernyataan Presiden Prabowo tidak akan mempengaruhi proses hukum yang berjalan dan menepis anggapan adanya intervensi.

"KPK fokus di proses hukumnya terkait dengan pengadaannya, kita fokusnya di situ," kata Budi.

Senada, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Kamis (6/11/2025), menjelaskan bahwa penyelidikan bertujuan mencari ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum.

"Penyelidikan itu kan untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada ya selesai," kata Tanak.

Hingga saat ini, KPK memastikan proses penyelidikan masih terus berjalan pada tahap pengumpulan data dan informasi (pulbaket) untuk menemukan setidaknya dua alat bukti yang cukup sebelum menentukan apakah kasus ini dapat dinaikkan ke tahap penyidikan.

Menggelembung 3 Kali Lipat

Sebelumnya eks Menko Polhukam Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran atau mark up di proyek ini melalui kanal YouTube pribadinya.

Mahfud menyebut, biaya per kilometer kereta Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dollar AS, atau jauh lebih tinggi dari perhitungan di China yang hanya sekitar 17-18 juta dollar AS.

“Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?" kata Mahfud dalam kanal YouTubenya pada 14 Oktober lalu.

“Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, KPK sempat mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan resmi.

Mahfud lantas merespons imbauan KPK melalui cuitan di akun X pribadinya pada 18 Oktober 2025.

Ia menyebut KPK aneh karena memintanya melaporkan dugaan mark-up proyek Whoosh.

"Di dlm hukum pidana, jika ada informasi ttg dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan. Bisa jg memanggil sumber info utk dimintai keterangan," tulis Mahfud dalam cuitannya.

Proyek Whoosh Kini Jadi Beban

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh sedang menuai sorotan.

Utangnya yang mencapai Rp116 triliun menjadi beban berat bagi BUMN Indonesia, terutama PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium PSBI.

Utang proyek Whoosh dinilai bagai bom waktu dan menjadi beban yang membuat PT KAI dan konsorsium BUMN kewalahan menanggung kerugian.

Proyek yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp19,54 triliun, dari biaya awal yang direncanakan 6,07 miliar dollar AS.

Sehingga, total investasi proyek Whoosh mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp116 triliun.

Untuk membiayai investasi 7,2 miliar dollar AS pada proyek ini, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu PT KCIC yang merupakan gabungan dari PSBI (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

Whoosh, program yang dibangga-banggakan oleh Jokowi ini berujung pada tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero).

Utang untuk pembiayaan proyek Whoosh membuat PSBI mencatat kerugian senilai Rp1,625 triliun pada semester I-2025.

Karena menjadi lead konsorsium PSBI, maka PT KAI menanggung porsi kerugian paling besar, yakni Rp951,48 miliar per Juni 2025, jika dibanding tiga BUMN anggota konsorsium PSBI lainnya.

Sehingga, beban yang ditanggung PT KAI begitu berat, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin bahkan menyebut besar utang proyek Whoosh ini bagai bom waktu, sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPI Danantara untuk menanganinya.

“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025) dilansir dari Tribunnews.

Whoosh adalah sistem kereta api berkecepatan tinggi pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

Kereta api ini memiliki kecepatan operasional hingga 350 km/h dan memiliki relasi Tegalluar Summarecon—Halim.

Proyek Whoosh yang mulai beroperasi 2 Oktober 2023 atau 2 tahun lalu, membentang antara Jakarta dan Bandung sejauh sekitar 142,3 km.

Jalur kereta ini melintasi empat stasiun utama: Halim (Jakarta), Karawang, Padalarang, dan Tegalluar (Bandung).

Dengan kecepatan itu, waktu tempuh Jakarta-Bandung sekitar 36-44 menit, dengan jarak antara Jakarta menuju Karawang bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 15 menit.

Rute Jakarta-Bandung biasanya memerlukan waktu tempuh sekitar 3-4 jam dengan kendaraan bermotor, tergantung kondisi lalu lintas.

Harga yang dipatok untuk menaiki kereta cepat Whoosh adalah Rp 250.000-Rp 300.000 untuk sekali perjalanan.

Kereta cepat Whoosh memiliki tiga kelas, yakni VIP dengan total 18 penumpang, kelas 1 dengan 28 penumpang, dan kelas 2 dengan 555 penumpang.

Awal Mula Proyek Whoosh

Proyek Whoosh digagas sejak era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2011, dengan Jepang sebagai mitra utama melalui JICA (Japan International Cooperation Agency).

Jepang telah melakukan studi kelayakan hingga menggelontorkan biaya sebesar 3,5 juta dollar AS, dan menawarkan pinjaman bunga rendah 0,1 persen dengan tenor 40 tahun, memakai skema Government-to-Government (G2G) dan biaya estimasi 5 hingga 6,2 miliar dollar AS.

Namun, pada 2015, Jokowi yang saat itu menjabat Presiden RI, memilih China sebagai mitra untuk membangun Whoosh.

Alasannya, China menawarkan skema Business-to-Business (B2B) tanpa jaminan APBN, berbagi teknologi lebih luas, dan pinjaman sebesar 5 miliar dollar AS  tanpa syarat ketat seperti Jepang, meski bunganya lebih tinggi, yakni 2 hingga 3,4 persen.

Selain menyebabkan Jepang marah, keputusan Jokowi beralih ke China ini dinilai kontroversial.

Ignasius Jonan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan RI menyatakan penolakan karena menganggapnya tidak menguntungkan, tapi akhirnya dipecat.

Whoosh ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016.

(Tribunnews.com/Kompas com)