Sosok Mori Hanafi Ungkap Kebobrokan Proyek Bendungan di Rezim Jokowi, Politisi PSI Membela

Ringkasan Berita:

• Dalam rapat kerja Komisi V DPR, Mori Hanafi mengungkap bendungan era Jokowi banyak yang tidak optimal.
• Mori Hanafi menilai banyak bendungan era Jokowi tidak berfungsi akibat minim irigasi dan persoalan lahan.
• PSI membalas kritik tersebut dengan mengingatkan peran NasDem dalam pemerintahan sebelumnya.

BANGKAPOS.COM--Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem, Mori Hanafi, melontarkan kritik keras terhadap pembangunan infrastruktur bendungan yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, sejumlah proyek bendungan tersebut tidak memberikan manfaat optimal karena tidak disertai pembangunan jaringan irigasi yang memadai.

Pernyataan itu disampaikan Mori saat menghadiri rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Tudingan Bendungan Tidak Berfungsi

Dalam kesempatan tersebut, Mori menyebut sebagian besar bendungan yang dibangun di era Jokowi justru tidak dapat dimanfaatkan hingga kini.

“Bendungan ini banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, Pak. Tapi hampir semua bendungan itu enggak habis dipakai sampai sekarang. Enggak fungsi, Pak. Enggak ada jaringan irigasinya,” ujar Mori.

Ia juga menyoroti persoalan lahan yang dianggap bermasalah, khususnya pada Bendungan Tanjung dan Tanju yang telah menelan anggaran sekitar Rp1,4 triliun.

Menurut Mori, pendekatan pembangunan di era sebelumnya terlalu berorientasi pada proyek, bukan pada manfaat jangka panjang.

“Menurut pandangan saya, rezim yang lama itu jahat, pendekatannya pendekatan proyek. Dia enggak peduli itu barang enggak bisa dipakai,” tambahnya.

Mori meminta pemerintah ke depan lebih selektif dalam merencanakan pembangunan bendungan, mengingat biayanya yang sangat besar.

Ia menekankan bendungan seharusnya memiliki nilai ekonomi yang jelas baik untuk irigasi, pengendalian banjir, perikanan, air baku, maupun pariwisata.

PSI Menanggapi: NasDem Dulu Juga Bagian dari Pemerintahan

Pernyataan Mori mendapat tanggapan dari Ketua Harian PSI, Ahmad Ali.

Ali mempertanyakan alasan Mori menyalahkan Jokowi, mengingat NasDem sebelumnya merupakan bagian dari koalisi pemerintah.

“Bukannya dulu Fraksi NasDem itu bagian dari Pak Jokowi? Mungkin anggota DPR belum belajar juga kali ini ya,” ujar Ali di Palu, dikutip Rabu (19/11/2025).

Ali menjelaskan bahwa pembangunan bendungan merupakan keputusan berjenjang, dimulai dari kebijakan presiden lalu diteruskan oleh kementerian teknis hingga pemerintah daerah.

Karena itu, menurutnya, tidak tepat bila seluruh kesalahan diarahkan kepada presiden semata.

Ia juga menegaskan bahwa fungsi bendungan tidak bisa langsung optimal sebelum seluruh jaringan irigasi tersier dan fasilitas pendukung lainnya dibangun.

“Terus kok Jokowi-nya yang jahat? Presiden membuat kebijakan, menteri merencanakan teknis. Tidak bisa direncanakan dalam satu waktu dan langsung selesai,” jelasnya.

DPR Diminta Ikut Mengawal Proyek Lama

Ali menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini mendukung keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional, termasuk bendungan yang dibangun era Jokowi.

Ia pun meminta NasDem dan seluruh anggota DPR untuk konsisten mengawal proyek yang pernah mereka setujui.

"Nah, tugas DPR itu kemudian berteriak, bersuara, termasuk teman-teman dari Fraksi Nasdem yang dulu menjadi bagian orang yang menyetujui penganggaran daripada proyek itu, pembangunan bendungan itu, harusnya mampu mensuarakan itu untuk meneruskan pembangunannya sampai dia fungsional. Harusnya mampu mengawal setiap pembangunan, apalagi bendungan masyarakat," katanya.

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Politikus Nasdem Lantang Bongkar Borok Rezim Jokowi di DPR, Ketua Harian PSI Beri Sindiran,