Harta Kekayaan Hamzah Hamid, Anggota DPRD Tolak Jalan Diaspal

Ringkasan Berita:

• Hamzah Hamid menolak jalan depan rumahnya diaspal karena masih banyak titik lain di Makassar yang lebih butuh perbaikan.
• Dinas PU siap memindahkan proyek aspal jika ada surat persetujuan warga untuk dialihkan ke lokasi lain.
• Ia tak ingin dianggap tak berempati karena jalannya baru diaspal tahun lalu, sementara wilayah lain belum tersentuh.
• LHKPN mencatat kekayaan Hamzah Hamid Rp10,3 miliar, didominasi aset tanah dan bangunan.

BANGKAPOS.COM - Anggota DPRD Sulsel Hamzah Hamid menolak rencana pengaspalan ulang jalan di depan rumahnya. Ia menilai kondisi jalan tersebut masih layak dan meminta anggaran dialihkan ke kawasan lain di Makassar yang lebih membutuhkan.

Dinas PU pun membuka peluang memindahkan proyek jika warga setempat menyetujui.

Berikut ini ulasannya

Hamzah Hamid, anggota DPRD Sulawesi Selatan sedang ramai disorot. 

Biasanya warga berharap jalan rumah mereka bisa mulus diaspal, beda halnya dengan Hamzah Hamid.

• Baca juga: Kumpulan Link Twibbon Hari Guru Nasional 2025, Lengkap Cara Pasang dan Siap Posting di Medsos

Hamzah Hamid justru menolak jika jalan di depan rumahnya di Jalan Borong Raya Baru I, Antang, Manggala, Sulawesi Selatan di aspal mulus.

Penolakan ini bukanlah tanpa alasan, melainkan dirinya berharap Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar lebih memperhatikan akses jalan yang jauh lebih prioritas. 

Pasalnya, masih banyak titik di Kota Makassar butuh perbaikan dibanding akses jalan di area kediamannya. 

"Saya tolak pengaspalan depan rumah. Bukan karena tidak mau, tapi masih ada yang jauh lebih prioritas," tegas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Jumat (21/11/2025) dikutip dari TribunTimur. 

Menurut Hamzah, titik yang butuh perbaikan jalan justru berada di Jalan Borong Raya 7, yang tidak pernah tersentuh selama puluhan tahun. 

Bahkan, area tersebut menjadi langganan banjir saat musim penghujan.

Dia mengaku terus memperjuangkan perbaikan jalanan tersebut sejak ia masih dikursi DPRD Makassar. 

Namun, belum ada tindak lanjut dari perangkat daerah terkait. 

"Itu warga sudah puluhan tahun tinggal di situ, jalannya tidak pernah dikerja."