validasidatapm.bgn.go.id Meluncur, Siapa Saja Bisa Cek Data Penerima MBG

Ringkasan Berita:

• BGN luncurkan situs validasi data penerima MBG sebagai bentuk transparansi ke publik.
• Para kepala desa, camat, bupati, kepala dinas, kepala sekolah, hingga kepala Posyandu bisa mengakses situs validasidatapm.bgn.go.id
• Tujuannya agar distribusi bantuan gizi tepat sasaran dan meminimalisir adanya kelompok yang terlewat dari pendataan.

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kepala daerah hingga warga biasa bisa mengakses dan memverifikasi status kepesertaan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pengecekan bisa dilakukan di laman validasidatapm.bgn.go.id yang baru diluncukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

validasidatapm.bgn.go.id adalah situs validasi data penerima program MBG.

Baca juga: Perintah Prabowo, BGN Segera Ubah Hanya Anak Kurang Gizi Mendapat MBG 

Peluncuran situs ini bertujuan agar distribusi bantuan gizi tepat sasaran dan meminimalisir adanya kelompok yang terlewat dari pendataan.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyatakan langkah meluncurkan situs validasi data penerima MBG ini sebagai bentuk transparansi dan percepatan validasi sebelum sistem integrasi data antar-kementerian rampung sepenuhnya.

“Untuk sekarang (sementara), kami membangun percepatan validasi data. Para kepala desa, camat, bupati, kepala dinas, kepala sekolah, hingga kepala Posyandu bisa mengakses URL validasidatapm.bgn.go.id. Silakan dicek apakah sekolah saya sudah terdata atau belum,” kata Sony di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Baca juga: KPK Temukan 8 Celah Korupsi Program MBG, Ini Daftarnya

BGN saat ini tengah menyiapkan tim untuk memilah data anak kurang gizi yang hanya akan menerima program MBG.

Persiapan tim ini menindaklanjuti arahan terbaru Presiden Prabowo Subianto agar program MBG yang sebelumnya dibagikan secara universal ke semua anak kini akan fokus ditujukan untuk anak kurang gizi.

Sedangkan anak dari kalangan ekonomi mampu tidak menjadi prioritas penerima.

Tujuannya satu, membuat program terdistribusi tepat sasaran. Tim tersebut diberi nama Tim Optimalisasi Penerima Manfaat.

Sony menegaskan keterlibatan aktif aparat tingkat bawah hingga pengelola satuan pendidikan sangat krusial.

Hal ini bertujuan agar distribusi bantuan gizi tepat sasaran dan meminimalisir adanya kelompok yang terlewat dari pendataan.

Daerah Prioritas Penerima MBG

Saat ini BGN tengah memetakan 405 kabupaten/kota prioritas untuk menerima program MBG.

Wilayah tersebut mencakup daerah rawan pangan, daerah dengan penduduk miskin tinggi, hingga wilayah dengan prevalensi stunting yang masih melampaui ambang batas.

“Data-data ini kami gunakan agar pelaksanaan program MBG, khususnya distribusi MBG betul-betul terarah kepada kelompok-kelompok ini yang total seluruhnya ada 405. Kami akan petakan betul dan informasikan kepada seluruh pelaksana di lapangan khusus yang 405 kabupaten kota ini kita utamakan ya kelompok yang rawan pangan, penduduk miskin dan prevalensi stunting tinggi,” jelas Sony.

Sony mengatakan dari ratusan kota/dabupaten tersebut, BGN menetapkan 273 kabupaten/kota dengan kategori penduduk miskin sebagai prioritas utama penerima program MBG.

Langkah ini diambil agar memastikan intervensi gizi tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan di seluruh Indonesia.

Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa penentuan wilayah prioritas tersebut didasarkan pada data terintegrasi yang diperoleh dari kementerian terkait.

Dijelaskan Sony, fokus distribusi akan diarahkan secara spesifik pada daerah-daerah dengan kerentanan sosial dan ekonomi yang tinggi.

"Apabila difokuskan kepada penduduk miskin, sudah ada 273 data kabupaten kota yang dinyatakan termasuk wilayah penduduk miskin dan 304 kabupaten kota yang terdata memiliki prevalensi stunting tinggi," ujar Sony.

Sony menjelaskan bahwa pemetaan ini sangat krusial agar pelaksanaan program MBG di lapangan memiliki sasaran yang jelas. Selain penduduk miskin, BGN juga memperhatikan wilayah yang masuk dalam peta kerawanan pangan nasional.

"Data-data ini kami gunakan agar pelaksanaan program MBG khususnya distribusi MBG betul-betul terarah kepada kelompok-kelompok ini yang total seluruhnya ada 405. Kami akan petakan betul dan informasikan kepada seluruh pelaksana di lapangan khusus yang 405 kabupaten kota ini kita utamakan ya kelompok yang rawan pangan, penduduk miskin dan prevalensi stunting tinggi," tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, BGN akan bertindak sebagai pengguna data yang mengintegrasikan berbagai sumber dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, hingga Kemendikdasmen. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan satu tabel data tunggal yang valid.

"BGN di dalam pelaksanaan program MBG memerlukan data yang terintegrasi pada satu tabel. Oleh karena itu kami duduk bersama untuk mengintegrasikan data tersebut tanpa, ya, jadi BGN, BGN tidak mengintervensi tugas para walidata, kami adalah user atau pengguna data," kata Sony.

Sony juga memastikan bahwa pengawasan distribusi akan melibatkan koordinasi ketat di tingkat lokal. Seluruh satuan pelaksana diwajibkan menjalin komunikasi dengan unsur pimpinan di tingkat kecamatan dan desa untuk menjamin ketercapaian program.

"KSPBG harus berkoordinasi dengan kepala desa atau kepala atau lurah, kemudian koordinator wilayah kecamatan berkoordinasi dengan Pak Camat dan Danramil, Kapolsek," pungkasnya.

Koordinasi SPBG

Untuk mendukung kelancaran di lapangan, BGN memerintahkan Satuan Pelayanan Badan Gizi (SPBG) melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan jajaran pemerintah daerah serta aparat keamanan setempat.

“KSPBG harus berkoordinasi dengan kepala desa atau kepala atau lurah, kemudian koordinator wilayah kecamatan berkoordinasi dengan Pak Camat dan Danramil, Kapolsek. Kemudian koordinator SPBG tingkat wilayah kabupaten kota berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, kepala dinas kesehatan dan lain-lain yang terlibat sehingga ketercapaian program MBG ini maksimal,” tegas Sony.

Integrasi Data Lintas Kementerian

Ke depan, sistem validasi ini akan dikembangkan menjadi teknologi Application Programming Interface (API) yang mengintegrasikan data dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kemendikdasmen, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)/ Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

“Kita akan membangun juga namanya API ya, Application Programming Interface yang menggabungkan, yang mengintegrasikan data dari berbagai walidata,” pungkasnya.

Peluncuran situs validasi BGN menandai upaya memastikan distribusi program Makan Bergizi Gratis berlangsung transparan, tepat sasaran, serta terintegrasi lintas kementerian di tengah sorotan publik mengenai anggaran dan pengadaan.

Program MBG Jadi Sorotan Publik

Program MBG menjadi pusat perhatian warga karena merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. BGN mengelola anggaran jumbo Rp335 triliun untuk program MBG tahun 2026.

Selain itu, badan baru ini juga melakukan pengadaan barang dan jasa yang menuai kritik sejumlah pihak, seperti pengadaan 21.801 unit motor listrik MBG merek Emmo (tipe JVX GT dan JVH Max) senilai Rp897 miliar atau sekitar Rp43 juta per unit.

Motor listrik yang dipasok PT Yasa Artha Trimanunggal ini disebut untuk operasional distribusi MBG.

Prabowo Ubah MBG Hanya Untuk Orang Miskin

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar program MBG yang sebelumnya dibagikan secara universal ke semua anak kini akan fokus ditujukan untuk anak kurang gizi.

Sedangkan anak dari kalangan ekonomi mampu tidak menjadi prioritas penerima.

Tujuannya satu, membuat program terdistribusi tepat sasaran. Tim tersebut diberi nama Tim Optimalisasi Penerima Manfaat.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan kesiapan BGN melaksanakan arahan Presiden Prabowo.

Seturut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, 7,8 juta anak di Indonesia masih mengalami kekurangan gizi. 

Fenomena ini menempatkan Indonesia dalam lima besar negara dengan masalah gizi tertinggi. Namun, terjadi penurunan prevalensi stunting menjadi sekitar 19,8 persen pada tahun 2024.

Prevalensi tengkes yang berada di bawah 20 persen ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia.

"Kebijakan BGN 2026 disesuikan dengan intruksi presiden tersebut, yaitu peningkatan kualitas layanan dan efektivitas program," kata Dadan kepada Kompas.com, Selasa (14/4/2026).

Sejauh ini, program MBG makin luas seiring dengan bertambahnya 26.066 unit SPPG.

Hingga 30 Maret 2026, jumlah penerima manfaat mencapai 61.680.043 orang di 38 provinsi. 

Pengamat kebijakan publik, Eko Prasojo, juga menyambut baik keputusan ini. Ia menyebut, target penerima MBG memang perlu dievaluasi dari target universal ke target yang lebih terukur.

Dari seluruh siswa dan seluruh sekolah menjadi kepada yang benar-benar membutuhkan tambahan makanan bergizi.

"Hal ini untuk mencegah makanan bersisa, pemborosan anggaran dan tidak tercapainya dampak MBG untuk mengurangi anak anak stunting," tutur Eko.

Eko menekankan, basis datanya harus dari tingkat wilayah terkecil seperti desa dan kelurahan agar lebih valid.

Sistem pendataannya pun perlu berbasis teknologi untuk mencegah human error.

BGN, lanjutnya harus bekerja sama dengan pemerintah daerah termasuk dinas pendidikan dan sekolah di daerah masing-masing. Bahkan jika perlu, bentuk tim relawan di desa dan kelurahan yang mengindentifikasi data tersebut.

"Beberapa Pemda seperti kota Surabaya dan Kabupaten Sumedang sudah memiliki data valid keluarga miskin, ibu-ibu rentan dan anak yang mengalami stunting" jelas Eko.

Di sisi lain, Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah, mengatakan penggunaan data penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bisa menjadi patokan agar makan bergizi gratis (MBG) bisa tepat sasaran.

Menurut Lina, PIP bisa memberikan akses data anak mana saja yang orangtuanya kurang mampu memberi makanan bergizi karena keterbatasan ekonomi.

PIP juga bisa disinkronkan dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk melakukan verifikasi.

Data ini akan memberikan integrasi yang cepat sehingga keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin MBG fokus pada anak kurang mampu bisa segera terlaksana.

"Saya pikir dengan cara melakukan sinkronisasi dengan sekolah, dengan PIP," papar Lina.

Dia juga mengapresiasi langkah Presiden yang menginginkan program MBG ini berfokus pada anak dengan gizi kurang.

Menurut Lina, langkah Prabowo sudah tepat karena sejalan dengan beberapa data yang dia dapatkan di lapangan beberapa waktu terakhir.

Para orangtua, kata dia, ingin agar program MBG tidak menyasar pada sekolah-sekolah yang bayarannya cukup tinggi.

"Nah, hal-hal itu kemudian harusnya menjadi perhatian Presiden. Karena dana bukan hanya sekadar (bisa) efisien saya pikir (tapi juga) harus tepat sasaran," tandasnya.

(Tribunnews.com/Igman Ibrahim) (Kompas.com/Fika Nurul Ulya, Danu Damarjati)