Harga Timah Pecahkan Rekor Dunia, Tembus Rp 1 Miliar per Ton

BANGKAPOS.COM, LONDON - Harga timah dunia kembali mencatatkan sejarah.

Pada perdagangan di London Metal Exchange (LME) tanggal 3 Juni 2026 waktu Indonesia, harga timah kontrak tiga bulan melonjak hingga mencapai US$57.960 per metrik ton, level tertinggi sepanjang sejarah perdagangan logam tersebut.

Sementara untuk perdagangan spot, harga timah berada di level US$57.525 per metrik ton.

Jika dikonversikan menggunakan kurs referensi dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp17.916 per dolar, maka nilai timah saat ini telah menembus angka psikologis Rp1 miliar per ton.

Rinciannya Kontrak 3 bulan (US$57.960): Rp1.038.391.560 per metrik ton dan perdagangan spot (US$57.525): Rp1.030.593.600 per metrik ton.

Artinya, setiap satu kilogram timah yang diperdagangkan di pasar internasional kini bernilai lebih dari Rp1 juta.

Lonjakan harga tersebut menjadikan timah sebagai salah satu komoditas logam dengan performa terbaik di pasar global sepanjang 2026.

Kenaikan Hampir 55 Persen

Reli harga timah yang terjadi saat ini bukanlah kenaikan biasa.

Pada akhir 2025, harga timah masih berada di kisaran US$36.435 per ton. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, harga tersebut melesat hingga mendekati US$58.000 per ton.

Kenaikan hampir 55 persen ini menjadi salah satu lonjakan harga paling agresif yang pernah terjadi di pasar logam dunia.

Di balik kenaikan fantastis tersebut terdapat kombinasi faktor yang sangat kuat, mulai dari krisis pasokan global hingga melonjaknya kebutuhan industri teknologi modern.

Sebagai daerah penghasil dan pengekspor timah terbesar di Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpotensi menikmati dampak positif dari lonjakan harga tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, harga timah di atas US$40.000 per metrik ton dikenakan tarif royalti sebesar 10 persen.

Dengan harga yang kini hampir menyentuh US$58.000 per ton, potensi penerimaan negara dari sektor timah diperkirakan ikut melonjak signifikan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai ekspor timah Indonesia selama Januari hingga April 2026 mencapai US$566,14 juta atau setara sekitar Rp10,1 triliun.

Angka tersebut meningkat 20,60 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Khusus pada triwulan pertama 2026, nilai ekspor timah tercatat sebesar US$479,08 juta atau sekitar Rp8,56 triliun dengan volume ekspor mencapai 9.840 ton.

PT Timah Menikmati Momentum Emas

Lonjakan harga timah global mulai tercermin dalam laporan keuangan PT Timah Tbk (TINS).

Perusahaan pelat merah tersebut membukukan laba bersih sebesar Rp1,5 triliun pada kuartal pertama 2026.

Capaian itu telah mencapai sekitar 44,6 persen dari target laba bersih tahunan yang diproyeksikan analis.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Andhika Audrey, menilai hasil tersebut menjadi bukti bahwa PT Timah sedang memasuki fase pemulihan dan pertumbuhan laba yang kuat.

Sepanjang Januari hingga Maret 2026, PT Timah menjual sekitar 6.000 ton timah olahan dengan harga jual rata-rata mencapai US$49.200 per ton.

Di sisi lain, biaya tunai perusahaan masih terjaga pada level US$21.500 per ton.

Kombinasi harga tinggi dan efisiensi biaya tersebut membuat margin keuntungan perusahaan meningkat tajam.

Margin laba kotor tercatat mencapai 38,6 persen, margin EBITDA 37,2 persen, sementara margin laba bersih menembus 27,5 persen.

Melihat tren harga yang terus menguat, BRI Danareksa menaikkan proyeksi laba bersih PT Timah sepanjang 2026 menjadi Rp3,4 triliun.

Krisis Pasokan Global Dorong Harga Terus Naik

Salah satu penyebab utama melonjaknya harga timah adalah terganggunya pasokan global dari sejumlah negara produsen utama.

Indonesia sendiri masih menjalani penyesuaian tata kelola pertambangan dan proses penerbitan RKAB yang memengaruhi pasokan ke pasar internasional.

Selain Indonesia, Myanmar yang selama ini menjadi pemasok konsentrat timah terbesar dunia juga masih menghadapi gangguan produksi dan distribusi di wilayah tambang utama.

Situasi semakin diperparah oleh kebijakan Republik Demokratik Kongo (DRC) yang memberlakukan larangan ekspor timah.

Ketika tiga sumber pasokan utama dunia mengalami hambatan secara bersamaan, pasar global kehilangan bantalan pasokan yang selama ini menjaga keseimbangan harga.

Akibatnya, harga timah terus bergerak naik hingga menembus rekor tertinggi sepanjang masa.

AI, Data Center dan Mobil Listrik Jadi Mesin Permintaan Baru

Di saat pasokan menurun, permintaan dunia justru meningkat tajam.

Ledakan investasi pada teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), pembangunan data center, industri semikonduktor, hingga kendaraan listrik menjadi mesin pertumbuhan baru bagi konsumsi timah global.

Timah merupakan bahan utama dalam solder yang digunakan pada chip komputer, server, papan sirkuit elektronik, perangkat komunikasi, hingga berbagai komponen teknologi modern.

Tidak hanya itu, transisi energi menuju kendaraan listrik dan energi terbarukan juga membutuhkan pasokan timah dalam jumlah besar.

Panel surya, sistem penyimpanan energi, baterai, hingga kendaraan listrik seluruhnya bergantung pada komponen elektronik yang menggunakan timah.

Kondisi ini membuat posisi timah semakin strategis dalam rantai pasok industri teknologi dunia.

Ancaman Royalti

Meski prospek industri timah terlihat sangat cerah, sejumlah tantangan masih membayangi.

BRI Danareksa mengingatkan bahwa masa transisi regulasi dan penerbitan RKAB dapat memengaruhi volume pengiriman perusahaan tambang.

Selain itu, kenaikan tarif royalti juga menjadi perhatian serius para pelaku industri.

Menurut simulasi yang dilakukan analis, penerapan tarif royalti yang lebih tinggi berpotensi memangkas margin keuntungan perusahaan tambang timah.

Meski demikian, tingginya harga komoditas saat ini masih menjadi faktor penopang utama yang menjaga optimisme terhadap sektor timah nasional.

Rekor harga timah yang terjadi saat ini bukan sekadar cerita tentang kenaikan harga komoditas.

Fenomena ini mencerminkan perubahan besar dalam peta ekonomi global, di mana logam yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi Bangka Belitung kini memainkan peran penting dalam revolusi teknologi dunia.

Dengan harga yang telah menembus lebih dari Rp1 miliar per ton, timah tidak lagi hanya menjadi komoditas tambang biasa, tetapi telah menjelma menjadi salah satu logam strategis yang menopang industri AI, data center, semikonduktor, energi terbarukan, dan kendaraan listrik di seluruh dunia.

DBH Belum Dibagikan

Dana bagi hasil (DBH) 2025 sebesar Rp 2 trilliun dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga saat ini belum juga dicairkan.

Hal ini berimbas membuat pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota harus melakukan efisiensi ketat penggunaan anggaran di 2026.

Langkah efisiensi anggaran di semua lini ini dilakukan sebagai upaya mengamankan kondisi kas daerah agar tetap stabil di tengah menurunnya pendapatan daerah.

"Dari awal tahun kita sudah melakukan efisiensi, kegiatan kita yang tidak berdampak langsung ke masyarakat kita, sifat seremonial. Tidak berdampak langsung ke masyarakat kita tunda dan hapus di 2026, itu kita lakukan di Babel," kata Pj Sekda Babel, Fery Afriyanto, pada rapat kerja bersama DPD RI, Senin (25/5/2026) di kantor Gubernur Babel.

Ia menambahkan, langkah efisiensi dilakukan untuk mengamankan kas daerah, sehingga antara belanja dan pendapatan dapat berimbang.

"Ini harus dilakukan untuk mengamankan kas daerah kita, antara belanja dan pendapatan kita, itulah dilakukan Pemprov Babel dan kabupaten/kota. Efisiensi, penundaan kegiatan yang tidak bersentuhan ke masyarakat untuk efisiensi," ujarnya.

Ia mengatakan, Dana Bagi Hasil (DBH) dari royalti timah ini merupakan salah satu sumber pendapatan dari pemerintah pusat ke daerah.

Yang seharusnya tetap diberikan pada 2026 sesuai ketentuan. Royalti timah semula 3 persen, meningkat menjadi 7,5 persen. 

"Pendapatan kita royalti total 2025 belum tersalurkan di 2026 pendapatan untuk provinsi/kabupaten/kota Rp 2 triliun. Ini diharapkan dapat disalurkan ke provinsi. 

Kemarin Provinsi Babel sudah berusaha berkomunikasi komisi II DPR RI dan audensi dengan Wakil Menteri Keuangan, terkait apa kita harapkan terkait DBH ini. Mudah mudahan di 2026 ada perubahan untuk DBH kita," harapnya. 

(Bangkapos.com/Teddy Malaka)