Nasib MBG di Era Nanik S Deyang

Ringkasan Berita:

• Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan efisiensi anggaran MBG secara besar-besaran.
• Empat poin utama efisiensi yakni refocusing penerima manfaat, moratorium dapur baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, hingga pelaksanaan skema alternatif untuk kawasan pelosok.
• Arahan Prabowo BGN tak perlu kejar target 82,9 juta penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia pada tahun 2026.

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) berjanji akan melakukan pembenahan di sejumlah aspek program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca pencopotan tiga petinggi lembaga pemerintah nonkementerian tersebut.

Satu di antara pembenahan terkait penggunaan anggaran MBG yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang mengatakan pihaknya akan melakukan efisiensi anggaran MBG secara besar-besaran.

Tak hanya itu, BGN juga melakukan pemberlakuan moratorium atau penghentian sementara dapur di titik-titik baru.

Pernyataan ini disampaikan Nanik seusai jajaran pimpinan baru BGN menyelesaikan rapat koordinasi internal di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Kamis (4/6/2026).

Baca juga: Sosok Nanik S Deyang Eks Jurnalis yang Diangkat Menjadi Kepala BGN, Orang Dekat Prabowo

Nanik menegaskan pengetatan anggaran menjadi fokus utama pimpinan BGN saat ini demi menyesuaikan ketersediaan dana tanpa mengorbankan target program.

"Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran, sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp268 (triliun). Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran," ujar Nanik.

Untuk mewujudkan efisiensi tersebut, kata Nanik, BGN merumuskan empat poin utama.

Keempat poin itu mencakup refocusing penerima manfaat, moratorium dapur baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, hingga pelaksanaan skema alternatif untuk kawasan pelosok.

Terkait pembenahan dapur yang sudah berjalan, BGN mewajibkan penyesuaian standar operasional dan kualitas makanan, termasuk perbaikan serta pelatihan SDM. 

BGN tidak segan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar.

"Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend,” tegas Nanik.

Lebih lanjut, kata Nanik, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga tetap dipastikan berjalan untuk kawasan terpelosok nusantara.

Namun, skema pelaksanaannya akan diubah guna melindungi keuangan negara.

"Empat, merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal terdepan dan terluar dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN," paparnya.

Dalam mengawal efisiensi ini, Nanik menyebut BGN didampingi oleh figur-figur pengawas profesional.

Salah satunya adalah Agustina Arum Sari, tokoh dengan pengalaman 34 tahun di bidang audit yang juga mantan wakil dari Kepala BPKP yang kini menjadi Wakil Kepala BGN.

"Dengan tugas dari Pak Presiden, sesuai dengan keahlian beliau, beliau akan mengawasi dengan super ketat tata kelola dan keuangan negara yang di BGN," jelas Nanik.

Ke depannya, Nanik mengatakan pihaknya akan berkomitmen untuk menjunjung tinggi transparansi kepada publik terkait realisasi program-program gizi pemerintahan.

"Kita akan adakan jumpa pers sesering mungkin, mungkin minggu depan juga kita akan jumpa pers lagi tentang, tema-tema yang lain, tapi sore hari ini kita bicara pada efisiensi anggaran," pungkasnya.

Tak Akan Kejar 82 Juta

Setelah menjabat menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa dirinya akan fokus pada kualitas Makan Bergizi Gratis (MBG) daripada kuantitasnya.

Adapun, pada 2026 ini, program MBG ditargetkan menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Penerima manfaat MBG mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan tertinggal. 

Namun, setelah adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG tahun 2025 sampai 2026 yang melibatkan eks Kepala BGN, Dadan Hindayana dan dua Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, Nanik mengatakan bakal lebih mengutamakan kualitas MBG.

"Kemarin dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas," tegasnya dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi, lalu refocusing," sambungnya.

Nanik kemudian menjelaskan, apabila terdapat sekolah-sekolah yang tergolong mahal, pihaknya akan mempertanyakan apakah sekolah-sekolah tersebut masih memerlukan program MBG. 

Jika dinilai tidak terlalu membutuhkan, alokasi program MBG tersebut akan dialihkan ke wilayah 3T atau Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.

Dengan demikian, kata Nanik, jumlah penerima manfaat tetap bisa bertambah, tetapi penambahannya dilakukan dengan mengurangi alokasi bagi pihak-pihak yang selama ini dianggap kurang menjadi prioritas.

"Nah sekarang kita fokuskan. Semua sekolah kan dikasih, nah sekarang kita fokuskan adalah ke 3T dan terutama untuk 3B (Balita, ibu hamil, dan ibu menyusui)," paparnya.

Mahfud MD Soroti Sengkarut BGN Kelola Program MBG

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memberikan tanggapan setelah Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi perbincangan publik nasional.

Melalui unggahan YouTube Mahfud MD Official, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut mendukung esensi program MBG sebagai realisasi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.

Tetapi, Mahfud menilai, implementasi program ini dianggap masih tidak profesional serta tata kelolanya koruptif.

Mahfud mengungkapkan desakan dan laporan masyarakat mengenai indikasi penyelewengan dana dalam proyek strategis ini sebenarnya telah bergaung selama berbulan-bulan.

Tetapi, kerap kali direspons secara defensif oleh pihak pemerintah.

"Makan Bergizi Gratis itu harus dilakukan, itu adalah program yang sangat baik dan sudah dijanjikan di dalam kampanye jadi harus dilakukan tidak boleh dihalangi tetapi yang kita kritik adalah tata kelolanya yang amburadul dan diduga sangat banyak korupsi," ungkap Mahfud MD di Jakarta, dikutip pada Kamis (4/6/2026).

Menurut Mahfud, indikasi korupsi di dalam tubuh BGN sangat masif dan menyentuh sektor pengadaan barang maupun jasa penunjang.

Ia membeberkan adanya penggelembungan dana (markup) yang tidak wajar pada sektor fasilitas penunjang operasional, seperti pembelian kendaraan listrik hingga sistem teknologi informasi (IT) yang menelan anggaran fantastis hingga triliunan rupiah.

"Terutama adalah dilakukannya markup pengadaan barang dan jasa seperti membeli motor listrik tablet televisi sarana pendukung SPPG dan banyak lagi yang selama ini di masyarakat menjadi sorotan besar termasuk pengadaan IT yang katanya sampai 1,2 triliun," ungkap Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud mengungkap modus operandi lain yang mencederai program nasional ini, yakni adanya praktik transaksional atau jual beli alokasi titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Menurutnya, praktik culas ini berdampak langsung pada kualitas makanan karena pemenang proyek harus mengompensasi biaya suap yang telah mereka keluarkan di awal proses birokrasi.

"Apa yang dilakukan oleh BGN itu misalnya dalam bentuk jual beli titik SPPG atau dapur untuk Makan Bergizi Gratis itu dijualbelikan sehingga yang anggaran yang besar itu yang sampai ke masyarakat itu sangat kecil," ujarnya.

Dampak korupsi pada program MBG, menurut Mahfud, dapat mengorbankan kesehatan anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat. 

"Akibat kelancungan seperti itu maka penanganan MBG kacau nilai gizi dan standarnya tidak jelas banyak yang keracunan bahkan dalam praktik banyak yang hanya mengasih ciki, makanan plastik, kasih lele mentah dan yang lebih dari itu yang keracunan itu sampai ribuan," sambungnya.

Pencopotan 3 Petinggi BGN

Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana beserta 2 wakilnya yakni Lodewyk Pusung dan Soni Sanjaya dari jabatannya.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kabinet selama hampir satu setengah tahun terakhir.

Pencopotan Kepala BGN diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi pada Selasa (2/6/2026) malam.

Selain mengumumkan pencopotan pimpinan BGN, Mensesneg pun mengumumkan Nanik S Deyang menjadi pengganti Dadan Hidayana sebagai kepala BGN.

Kemudian Posisi wakil Kepala BGN kini diisi Agustina Arumsari dan Mayjen Eddy Trenggono.

Saat ini tiga mantan pimpinan BGN yakni  Dadan Hindayana, Lodewijk Pusung, dan Sony Sanjaya berstatus tersangka dan ditahan penyidik Kejaksaan Agung buntut kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

(Tribunnews.com/Igman Ibrahim, Rifqah, Wahyu Gilang Putranto)