DBH Timah

Ade Mayasanto, S.Pd., M.M.

Editor in Chief 
Bangka Pos/Pos Belitung

Di sebuah pagi yang basah, riuh itu dimulai lagi. Mesin-mesin pengeruk berdentang, jangkar-jangkar besi menghujam dasar laut, dan dari perut bumi Bangka Belitung yang pasrah, muntahan lumpur mengalirkan butiran abu-abu gelap. 

Sederhana saja tampaknya. Ia disaring, ditimbang, dicatat. Namun, angka-angka dingin itu menjalar jauh, melompati samudra, singgah di bursa London, hingga akhirnya mengejawantah menjadi sirkuit sunyi di dalam genggaman tangan Anda. Ya, itu adalah bagian ponsel pintar yang kini sedang Anda gunakan.

Dunia merayakan modernitas yang ringkas itu. Namun, di Bangka Belitung, yang tersisa adalah takdir yang lebam dan berkarat.

Kita sering menduga luka itu hanya berupa camui, lubang-lubang raksasa bekas galian tambang yang menganga, menampung air hujan seperti cawan kekecewaan. Tapi kali ini, lubang itu justru menganga di dada masyarakatnya. Sebuah lubang yang dipahat oleh penantian panjang akan keadilan fiskal. 

Ada hak Dana Bagi Hasil (DBH) royalti timah triliunan rupiah yang tersangkut di kelokan birokrasi Jakarta.

Pusat rupanya masih gemar menghitung dengan angka lama, tiga persen, seolah melupakan janji regulasi mereka sendiri dalam PP Nomor 19 Tahun 2025 yang menjanjikan angka 7,5 persen. 

Angka-angka yang bagi Jakarta mungkin sekadar baris statistik di atas meja kerja, namun bagi daerah, ia adalah urat nadi yang menentukan apakah beasiswa anak-anak sekolah bisa dibayar atau layanan kesehatan warga harus terhenti.

Maka, bergulirlah rombongan daerah mengetuk pintu-pintu kekuasaan di pusat. Mereka mendatangi DPR, mengetuk ruang Wakil Menteri Keuangan. 

Hasilnya? Sebuah jawaban yang klise dan dingin. Dalam hitungan auditor negara. Jawaban itu singkat, namun membuat daerah ancang-ancang mengencangkan ikat pinggang. Efisiensi.

Di sinilah ironi itu terasa getir. Sebuah daerah yang menyumbang kemakmuran bagi ekosistem global, dipaksa hidup dalam laku asketis, menahan lapar belanja demi menambal lubang kas yang kosong karena haknya tertunda atas nama sinkronisasi. 

Kita pun dibawa untuk teringat kembali pada bisikan cemas Raul Prebisch atau Andre Gunder Frank dari masa lalu tentang kutukan pinggiran.

Daerah dipaksa setia pada tugasnya yang brutal, yakni menyediakan bahan mentah, menerima eksploitasi, dan menanggung ongkos kerusakan ekologis yang tak pernah masuk dalam kalkulasi nota keuangan negara.

Sejarah pertambangan lambat laun berulang dengan pola yang sama. Suatu hari nanti, ketika seluruh cadangan mineral itu habis dikeduk, mesin-mesin akan diam dan kapal-kapal akan pergi.

Dan manusia-manusia di Bangka Belitung akan ditinggalkan sendirian, bersama tanah yang ringkih, lubang-lubang air yang bisu, dan ingatan lirih tentang kekayaan mereka yang telah mengalir ke tempat lain nan jauh di sana.