Kasih Sayang Sang Wagub Babel Ngelapin Keringat di Pipi Kiri Pejabat
"Saat itu beliau melarang untuk ngomong begitu, jadi menyuruh diam karena tidak pantas saya ngomong begitu. Kalau beliau kan wagub yang memang ..."
PANGKALPINANG, BANGKA POS -- Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung (Babel), Rofiko Mukmin, pipi kirinya ditampar Wagub Hidayat Arsani, Kamis (19/11).
Kejadian ini pun membuah geger dan menjadi bahan pembicaraan beberapa PNS di pemerintah provinsi.
BACA: Tegasnya Bupati Bangka Barat 'Jangan Ganggu Rumah Tangga Kami'
Saat dikonfirmasi, Rofiko membenarkan hal kejadian terseut. Namun bukannya marah Rofiko justru tertawa ketika ditanya seputar kejadian tersebut.
"Tidak benar itu (tamparan), beliau ingel-ingel (bercanda). Beliau tidak beneran menampar," kata Rofiko, Jumat (20/11).
Diceritakan Rofiko, kejadian itu bermula ketika Wagub diwawancarai awak media terkait lelang jabatan.
Saat itu dirinya ikut berargumen terkait lelang jabatan.
BACA: Napi yang Kabur 7 Tahun Lalu Ini Akhirnya Ditangkap Saat Pulang Kampung
"Saat ini beliau bilang tidak ada dasar untuk lelang jabatan karena PP nya ada, dan itu ilegal. Waktu itu saya bilang Kepala BKD tidak benar melakukan lelang jabatan padahal sudah haji," kata Rofiko.
Setelah berbicara seperti itu, lanjut Rofiko, wagub pun menyentuh pipinya sebagai bentuk agar menjaga ucapan di depan awak media.
Selain itu posisinya sebagai kepala badan tidak pantas berbicara demikian.
"Saat itu beliau melarang untuk ngomong begitu, jadi menyuruh diam karena tidak pantas saya ngomong begitu. Kalau beliau kan wagub yang memang selaku pengawas pegawai," kata Rofiko
Dikonfirmasi terpisah, Hidayat membantah jika dirinya benar-benar serius menampar Rofiko Mukmin.
Ia mengaku bahwa dirinya hanya mengusap muka Rofiko karena terlalu banyak keringat.
"Itu bukan nempeleng, mukanya ku usapin, ku ngelap keringat di mukanya," kata Hidayat sembara tertawa.
Hidayat membenarkan jika permasalahan itu muncul ketika sedang dalam sesi wawancara. Saat ini menurutnya awak media menanyakan masalah lelang jabatan yang dilakukan pemerintah provinsi.