Breaking News:

Kasus Intoleransi Rumah Ibadah di Bandung: Ormas Agama Minta Rp 200 Juta

Dan akhir 2015, justru ormasnya datang dan minta Rp200 juta supaya gereja bisa difungsikan.

PGI.OR.ID
Sekelompok orang menggelar unjuk rasa mempertanyakan izin pendirian Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) di Bandung, Minggu (10/04) lalu. 

Heyder Affan, Wartawan BBC Indonesia

BANGKAPOS.com - Praktik dugaan pemerasan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan terhadap beberapa gereja di sekitar kota Bandung, Jawa Barat, dikhawatirkan akan terus berlanjut selama pemerintah tidak serius menyelesaikan kasus-kasus seputar izin pendirian tempat ibadah.

Hasil pertemuan Komnas HAM dengan sejumlah pimpinan gereja di Bandung, Jumat (03/06/2016), menyebutkan ada beberapa ormas yang diduga memeras setidaknya tiga gereja di sekitar kota Bandung dengan dalih bangunan tempat ibadah itu tidak berizin.

Baca: Ormas Hentikan Acara Kebaktian Rohani di Sabuga Bandung

Baca: Hatta Taliwang Jadi Tersangka Akibat Posting Ujaran Kebencian

Kepada BBC Indonesia, seorang pemimpin gereja di Bandung mengaku pernah diperas hingga sekitar Rp 200 juta oleh orang-orang yang tergabung dalam ormas berlabel agama.

Menurut Komnas HAM, kasus pemerasan seperti itu akan terus berlanjut apabila pemerintah tidak mampu bersikap tegas menghadapi kelompok-kelompok antitoleran yang main hakim sendiri.

Berkali-kali didemo sehingga gereja sempat tidak bisa dipakai. Dan pada akhir 2015, justru ormasnya datang dan minta Rp200 juta supaya gereja bisa difungsikan.

"Poin yang ingin diungkap oleh Komnas HAM adalah bahwa ketidaktegasan pemerintah terhadap aksi main hakim sendiri oleh kelompok intoleran itu berbuntut pada aksi premanisme, pemerasan dan kejahatan yang lain," kata komisioner Komnas HAM, Imdadun Rahmat, Senin (06/06) sore.

Lebih lanjut dia mengatakan sikap pemerintah daerah dan pusat yang "membiarkan status" sebagian gereja-gereja tanpa izin ikut menyuburkan praktik pemerasan.

Karena itu, Komnas HAM meminta pemerintah melakukan langkah simultan untuk mendampingi pimpinan gereja untuk mengurus izinnya.

"Mana yang memenuhi perizinan segera diterbitkan izinnya, mana yang belum (keluar izinnya) ditanya kesulitannya apa dan dibantu bagaimana cara memenuhi persyaratannya," papar Imdadun.

Halaman
1234
Sumber: BBC Indonesia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved