Gaya Hidup, Hingga TPP PNS Babel Rp 280 Miliar Dituding Ada Kebohongan
pegawai nampak beradu gengsi dengan mewahnya kendaaran yang dibawa. Hal ini pun cukup sebanding dengan pendapatan yang diterima tiap bulannya.
lihat foto
Politisi PPP ini membeberkan pihaknya tidak merasa ada penjelasan mengenai nominal TPP. Bahkan dewan tidak tahu berapa anggaran untuk PNS.
Baca: Waduh, PNS Dinas PU Malah Bawa Cewek ke Hotel Buat Indehoi saat Jam Kerja
"Ada ketidakberesan, keterbukaan kurang, total nya kita tidak tahu, kita tahu 60 miliar. Tidak ada Penyampaian, bohong itu kalau ada bilang disampaikan," tegas Amri.
Ditegaskan Amri, jika anggaran TPP benar Rp 280 miliar, jumlah tersebut lebih dari 50 persen total pendapatan asli daerah (PAD). Perlu ada tinjaun kembali oleh tim TPAD untuk mengkaji anggaran tersebut.
"Artinya sudah menyedot lebih 50 persen PAD, yang kami tahu tidak segitu, jujur tidak ada transfarasi anggaran total, perlu tinjau kembali. Untuk gaji pakai DAU, untuk TPP ini tergantung kemampun daerah diambil dari besaran PAD, kalau data itu betul, sudah hampir 12 persen APBD, maka itu apbd kita tidak sehat, saya merasa kecolongan kalau itu benar," ungkap Amri.
Baca: Long March di Jakarta 11 Februari Dilarang, Boleh Doa Bersama di Istiqlal
Disebutkan ketua DPW PPP ini pendapatan TPP PNS harus ada perbedaan tiap PNS. Pasalnya, tiap golongan berbeda pendapatan tergantung kinerja dan bberat ringat suatu pekerjaan.
"TPP itu kita setujui untuk meningkatkan kinerja, oleh karena peningkatan tpp itu harus jelas bukan hanya berdasarkan absensi. Contoh, pns guru golongn IV belum tentu sama kabid di pemprov yang bergolongan IVA juga, IV di bakuda lebih tinggi dibandingkan dinas yang tak terlalu tinggi, harus dibedakan, tidak boleh disamaratakan," ujarnya.
Baca: GNPF-MUI Yakin Bisa Pertanggungjawabkan Dana Aksi 411 dan 212
DPRD kata Amri menginginkan supaya ada peraturan mengenai pemberian TPP, semisal pergub penghitungan tunjangan. Perda ini katanya dapat
"Diawal tahun ini menetapkan pergub baru pergub perhitungan TPP berdasrkan basis kinerja dan beban kerja capaian kinerja, kalau absensi dan golongan artinya dismaratakan," sebutnya.
Pemberian TPP ke pegawai masih didominasi kinerj terutama absensi. Padahal saat ini absensi di perkantoran gubernur ini masih manual atau tulis tangan, dan sangat muda untuk di manupilasi, bahkan tahun lalu ada pejabat eselon II yang diduga memanupalasi absen karena terlalu muda untuk dikelabuhi.
Baca: Ini Sosok Pria Bakal Calon Suami Maia Estianty
Mengenai pemberian TPP berdasarkan absensi, Kepala BKD dan Diklat Pemprov Babel, Sahirman mengatakan pihaknya masih bergantung pada absensi. Walau pun saat ini absensi di pemprov masih menerapkan absensi manual.
"Secara umum urusan SKPD, BKD sedang disiapkan, untuk dinas lain SKPD masing-masing," katanya.
