Indonesia dan Freeport Berseteru, Orang Papua: Tanah Kami Sudah Dibunuh

Ketidaksetujuan
Pegiat HAM Papua, Markus Haluk, memandang PT Freeport dan pemerintah Indonesia sebagai "pendatang yang tidak tahu diri di tanah Papua".

"PT Freeport dan pemerintah Indonesia menandatangani Kontrak Karya tahun 1967 tanpa ada kejelasan mengenai status politik Papua di luar negeri," kata Markus.

Baca: Ini 4 Barang Bukti Baru Laporan Antasari yang Dibeberkan Kapolri

Padahal, menurutnya, saat itu Papua Barat tidak masuk wilayah Indonesia. Baru setelah Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera 1969, Papua Barat diklaim sebagai bagian dari Indonesia.

"Jadi, dari awal sudah salah. Kami, rakyat Papua, akan menuntut supaya mengakui keberadaan kami dan terlibat sebagai pihak pemilik tanah ulayat. Harus ada negosiasi antara Jakarta, Papua, dan Freeport McMoran, mesti duduk biacara bersama. Mereka datang dan pergi, tapi kami tetap akan ada di sini," tambah Markus.

Victor Beanal, kepala suku Amungme selaku pemegang hak ulayat di tempat PT Freeport beroperasi, mengaku banyak orang Papua diperkerjakan oleh PT Freeport.

Baca: Kapolri: Tidak Hanya Ulama, Polisi Saja Bisa Diproses

"Tapi keuntungan diraih pemerintah Indonesia dan PT Freeport. Tanah kami sudah dibunuh, bagaimana dengan nasib anak-anak saya besok?" papar Victor, seperti diterjemahkan Isak Ondowame, tokoh agama di Kabupaten Mimika.

Kepentingan Papua
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot Ariyono, menepis anggapan bahwa pemerintah pusat tidak mengakomodasi kepentingan warga Papua.

Baca: Ini Alasan Dewi Perssik Tak Mau Ungkit Isu Diminta Buka Baju oleh Sandiaga Uno

"Waktu negosiasi dengan Freeport itu ada 11 kepentingan daerah yang sudah dilaksanakan, antara lain kantor PT Freeport pindah ke Papua. Antara lain lagi pengurusan bandara dilakukan pemerintah Papua," kata Bambang.

Sama seperti pemerintah Indonesia, PT Freeport mengklaim telah melakukan pelayanan kepada komunitas lokal, kata President dan CEO Freeport McMoran, Richard C Adkerson, dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu.

Baca: Lupa Lepas Celana Dalam yang Bisa Bergetar, Begini Reaksi si Wanita di Depan Calon Mertua

"Sementara kami harus mematuhi semua hukum dan ketetapan pemerintah setempat, kami tidak bisa menutup mata terhadap komunitas lokal. Oleh karena itu, kami melakukan lebih dari yang diwajibkan dalam kontrak, demi menyediakan pelayanan bagi komunitas lokal, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibilang, 'Ini ada program, mari kita lakukan, dan selesai'. Ini terus berlangsung setiap hari dan merupakan bagian dari bisnis kami."

Baca: Netizen Protes Akun Resmi Ditjen Pajak RI Dinilai Lecehkan Perempuan, Begini Cuitannya