Terbukti Money Politic, Siap-Siap Dipindana Dua Tahun Penjara

Peringatan tegas dari Edi tersebut bukan hanya sekedar retorika belaka, Senin kemarin (25/03/2019) saja, Bawaslu Provinsi

Terbukti Money Politic, Siap-Siap Dipindana Dua Tahun Penjara
Bangka Pos/Hendra
Edi Irawan, Ketua Bawaslu Babel 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ketua BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi Bangka Belitung Edi Irawan mengingatkan dengan tegas, bahwa siapapun caleg atau partai politik yang melakukan Money politic (Politik Uang).

Ini sesuai dengan pasal 251 junto 280 akan dikenakan pidana paling lama dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Peringatan tegas dari Edi tersebut bukan hanya sekedar retorika belaka, Senin kemarin (25/03/2019) saja, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung sudah memberikan putusan sanksi teguran secara tertulis kepada dua orang calon anggota DPD, yang terbukti melakukan pelanggaran kampanye dengan mengikuti kampanye dengan partai politik.

"Putusan kita memberikan sanksi teguran secara tertulis, kepada kedua calon anggota DPD.

Karena yang bersangkutan terbukti dalam pelaksanaan kampanye ikut gabung kedalam kegiatan kampanye partai politik." ujar Edi, Selasa (26/3) diruang kerjanya.

Edi menambahkan jika ada banyak indikasi-indikasi pelanggaran kampanye yang dimungkinkan terjadi pada saat peserta pemilu melakukan kampanye terbuka.

Contoh indikasi pelanggaran kampanye tersebut adalah melibatkan anak-anak, arak-arakan peserta kampanye, dan politik uang. Namun dirinya berharap agar hal tersebut tidak akan terjadi.

Edi menambahkan juga sesuai dengan pernyataan KPU pemberian makan dan minum, serta transportasi bagi peserta kampanye tidak diperbolehkan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang.

"Kalau makan ya disediakan makan, kalau transport silahkan disiapkan alat transportasinya. Sekali lagi saya tegaskan, tidak dalam bentuk uang."

Jika ditemukan pelanggaran politik uang tersebut dilakukan secara masive oleh peserta pemilu. Baik partai politik, DPD, maupun capres dan cawapres. Maka sanksinya adalah pembatalan pencalonan.

"Bisa dicoret dalam daftar calon tetap, atau tidak diikutkan dalam perhitungan perolehan kursi."

Untuk melakukan pencegahan pelanggaran, Edi mengatakan bahwa BAWASLU dan jajarannya sampai dengan tingkat bawah, akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan kampanye terbuka. (Bangkapos/Muhammad Rizki)

Penulis: Maggang (mg)
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved