PA 212 Targetkan 100 Hari Kepada Prabowo Untuk Pulangkan Rizieq Shihab, Ini Tanggapan Para Politisi

Tayang: Jumat, 25 Oktober 2019 08:33 WIB

Editor: fitriadi

PA 212 Targetkan 100 Hari Kepada Prabowo Untuk Pulangkan Rizieq Shihab, Ini Tanggapan Para Politisi

tangkap layar KompasTV

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pada wartawan setelah pelantikan di Istana Negara, Rabu (23/10/2019).

Baca Selanjutnya:

1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April, 1 Syawal Jatuh di Tanggal 13 Mei 2021 Masehi

Sebagai mantan anggota Komisi III DPR, ia menegaskan negara tidak mempersulit kepulangan Habib Rizieq ke tanah air.

Sebagai warga negara Indonesia, Arsul menyebut imam besar FPI ini bisa pulang kapan saja ke Indonesia.

"Sepemahaman saya itu Habib Rizieq itu tidak ditangkal untuk masuk ke negaranya sendiri."

"Artinya kalau mau pulang, setahu saya tidak terhalang. Jadi enggak ausah juga dibawa pulang," ujarnya.

"Kecuali kalau misalnya beliau itu ditangkal masuk ke negara ini ya baru kemudian harus kita klarifikasikan kita clearkan kepada imigrasi," imbuh dia.

3. Teuku Taufiqulhadi (Nasdem)

Dewan Pakar Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi, menilai permintaan PA 212 kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk memulangkan Habib Rizieq merupakan sesuatu yang tidak relevan.

Taufiq menilai tugas tersebut bukan merupakan ranah dari Menhan.

"Urusan keimigrasian seperti itu, bukan tugas Pak Prabowo sebagai Menhan."

"Tapi ada bidang otoritas negara lainnya. Jadi jika meminta Pak Prabowo untuk memulangkan Habib Rizieq tidak relevan," kata Taufiq kepada Tribunnews, Kamis (24/10/2019).

• Prabowo Dijuluki Menhan Skill Presiden, Rocky Gerung Bongkar Skenario Politik Ketum Gerindra

Karena itu, mantan anggota Komisi III DPR RI ini menyarankan agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah terkait rencana pemulangan Habib Rizieq.

Ia juga menilai tak etis, apabila PA 212 memberikan tenggat waktu kepada Prabowo untuk memulangkan Prabowo.

"Pemerintah ini memiliki pemahaman terhadap warga negaranya dan pasti tahu persoalan yang melangkupinya juga," ujarnya.

"Jadi tak perlu melakukan ultimatum. Baiknya, bicarakan hal itu baik-baik dengan pemerintah agar bisa mengetahui duduk persoalan dengan jelas," imbuhnya.