Luhut Binsar Panjaitan Blak-blakan Sebut Ahok Akan Jadi Bos BUMN di Bidang Energi, Begini Jelasnya

Luhut Binsar Panjaitan Blak-blakan Sebut Ahok Akan Jadi Bos BUMN di Bidang Energi, Begini Jelasnya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membenarkan kabar rencana Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok, masuk dalam jajaran petinggi di perusahaan BUMN.

Luhut menilai wacana masuknya mantan Gubernur DKI Jakarta menjadi bos BUMN cukup bagus.

Ia mengungkapkan nantinya Ahok akan mengisi pos menjadi bos perusahaan BUMN di bidang energi.

"Ya kan bagus kalau dia (Ahok) masuk BUMN. Ya kira-kira begitu di bidang energi, kira-kira begitulah," ucap Luhut usai rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

• Terungkap Sosok Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Status di KTP Ternyata Mahasiswa

Erick kabarnya meminta mantan Bupati Belitung Timur itu untuk memimpin salah satu BUMN.

Kendati demikian, hingga saat ini masih belum jelas, Ahok akan memimpin di mana.

Namun, santer informasi berkembang, Ahok akan memimpin PT Pertamina (Persero).

Harus mundur dari PDIP

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok harus mundur dari partai politik jika nantinya mengisi posisi direksi atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Diketahui Ahok saat ini tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

• Mia Khalifa Pensiun dari Film Dewasa, Ternyata Tak Sabar Mau Menikah, Malah Blak-blakan soal Hamil

Ahok sebelumnya telah menyambangi kantor BUMN bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

Pertemuan selama 1,5 jam membahas tawaran Erick Thohir kepada Ahok untuk menjabat pada salah satu BUMN.

"Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik. Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman, di Komplek Istana kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).