Pencabulan di Bangka Tengah

Jangan Terulang Lagi, Predator Anak Ini Diminta Diberikan Hukuman Terberat

Batianus meminta agar pihak penegak hukum memberikan hukuman terberat kepada pelaku sebagai bentuk efek jera agar peristiwa serupa tak lagi terulang

(Bangkapos/Muhammad Rizki)
Wakil Ketua I DPRD Bateng, Batianus. 

Melalui telepon Kapolsek Simpang Katis mengatakan bahwa ia sedang ada kegiatan di Polda Bangka Belitung.

Terkait kasus dugaan pencabulan ini,  ia mengatakan pihaknya belum bisa memberikan ketetangan via telepon dan akan kembali menghubungi awak media jika ia berada di kantor.

"Untuk keterangannya kita langsung ketemu saja ya, nanti saya kabari lagi," ujar AKP Satriadi.

Camat Simpangkatis Kaget Ada Kasus Pencabulan Anak Bawah Umur

Suasana di Balai Keluarga Berencana (KB) Kantor Camat Simpangkatis terlihat cukup ramai, Senin (29/6/2020) siang ini.

Tampak sejumlah orangtua membawa anak laki-laki mereka yang diduga menjadi korban pencabulan seorang pemuda berinisial FD (24).

Situasi di Balai KB Kantor Camat Simpangkatis, Senin (29/6/2020) (bangkapos.com / Muhammad Rizki)
Camat Simpangkatis Roy Haris mengatakan dirinya telah mengetahui kasus pencabulan tersebut.

Dia menyerahkan semua hal terkait penegakkan hukum terhadap pelaku kepada pihak kepolisian.

"Jadi kami akan bersinergi dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPKBPPA) untuk mengurusi penanganan terhadap korban ini dengan lebih serius agar tidak ada traumatis yang berkembang," ujar Roy, Senin (29/6)

Ia berharap pihak kepolisian, sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, segera memproses pelaku agar bisa segera mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kepada keluarga korban, Roy juga mengajak agar bisa bersama-sama pemerintah untuk melakukan penyembuhan trauma kepada anak-anak .

Ia juga meminta agar pihak keluarga bisa bersabar karena semua pihak sedang bekerja maksimal untuk menanggulangi hal ini.

"Saya juga kaget, semua pihak juga terpukul tapi yang pasti pemerintah siap mendampingi anak yang menjadi korban dan kita juga berusaha agar tidak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari," pungkasnya.

Kritik Predikat Kabupaten Layak Anak

Anggota Komisi II Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Apri Panzupi mengaku kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bateng seperti 'gunung es'.

Politisi PPP itu juga menyinggung terkait predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bangka Tengah.

Ia mengatakan boleh-boleh saja bila mendeklarasikan diri sebagai KLA namun harus selaras dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Kalau sudah berani mengatakan KLA, tentu kami berharap tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Kalau menuju KLA okelah kita maklumi artinya sedang dalam proses tapi kan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Bateng selalu mengatakan kalau kita sudah KLA," ujar Apri, Senin (29/6) kepada Bangkapos.com.

Menurut Apri banyak indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi KLA dan ia juga mempertanyakan apa program DPPKBPPPA yang "membumi" untuk menunjang KLA, karena ia menganggap banyak yang disampaikan kepada DPRD hanya berupa angan-angan.

Solusi yang harus dilakukan oleh dinas terkait adalah lebih giat melahirkan kegiatan dan program yang menyentuh dunia anak. Terlebih saat ini Mendagri sudah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah untuk membuat program yang bersifat pemberdayaan kepada ibu dan anak.

"Jadi ayolah kita bersama-sama menciptakan kegiatan yang bersifat membumi bukan mengawang-awang sehingga ada pelibatan dari kelompok masyarakat yang terendah dari RT atau paling tidak di setiap kelurahan itu ada kegiatan tersebut,"paparnya.

Hari ini 29 Juni 2020 Indonesia sedang memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XXVII.

Kasus pencabulan di Simpang Katis menjadi kado terburuk untuk Bangka Tengah di Harganas ke XXVII.

"Semoga segera ada penanganan khusus untuk para korban agar tidak menyebabkan traumatik berkepanjangan," pungkasnya.

Korban Pencabulan Simpangkatis Didampingi Psikolog

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Bangka Tengah, dr Dede Lina Lindayanti mengaku mendapat laporan terkait pencabulan anak di bawah umur di Kecamatan Simpangkatis..

Ia menjelaskan hal ini tidak bisa diselesaikan oleh orang per orang, sehingga harus dikerjakan secara bersamaan dengan semua pihak terutama pihak keluarga dan kecamatan.

"Sejauh ini kami sudah berupaya untuk mengembalikan mental anak-anak yang menjadi korban dengan membawa psikolog untuk pembinaan lebih lanjut," ujar dr Dede, Senin (29/6) di ruang kerjanya.

Pihaknya juga mengikuti perkembangan proses hukum bahwa pelaku pencabulan sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Ia juga berharap agar proses pendampingan oleh psikolog terhadap anak-anak tersebut bisa berjalan baik sehingga penyembuhan psikisnya bisa dilakukan dalam waktu yang tidak lama.

"Tapi dibutuhkan peran semua pihak, bukan semata-mata peran psikolog yang akan merubah 100 persen, tapi disini juga dibutuhkan pendampingan keluarga karena keluarga lah yang paling dekat dengan si anak, jadi pendampingan keluarga sangat penting," jelasnya.

Saat ditanya apakah kasus pencabulan anak ini berpengaruh terhadap predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bangka Tengah. dr Dede Lina Lindayanti menjelaskan bahwa penilaian KLA bukan semata-mata dari kasus saja, namun setidaknya ada lima klaster penilaian KLA, seperti klaster kesehatan, pendidikan, pemenuhan identitas kependudukan dan pemenuhan hak-hak anak dalam perlindungan anak. KLA menurutnya merupakan strategi untuk melindungi anak-anak.

Beberapa program dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihaknya untuk menunjang KLA, seperti penguatan sampai ke tingkat desa sehingga perlindungan anak ini tidak hanya berada di dinas saja, tetapi di semua lini pada lima klaster itu terlibat.

"Kami juga mempunyai aplikasi terbaru terkait dengan perlindungan anak, yakni aplikasi Kita Sayangi Anak (KISANAK),"

Menurutnya semua kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus besar yang harus diselesaikan dan menjadi prioritas. 

(Bangkapos.com/Muhammad Rizki)

Penulis: Muhammad Rizki
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved