Breaking News:

Mantan Ketua MK Jimly Angkat Bicara soal Pasal 46 Dihapus dari UU Cipta Kerja, Begini Jelasnya

Mantan Ketua MK Jimly Angkat Bicara soal Pasal 46 Dihapus dari UU Cipta Kerja, Begini Jelasnya

TRIBUN/YURIKE BUDIMAN
Jimly Asshiddiqie 

Mantan Ketua MK Jimly Angkat Bicara soal Pasal 46 Dihapus dari UU Cipta Kerja, Begini Jelasnya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Jimly Asshiddiqie yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya angkat bicara mengenai dihapuskannya Pasal 46 soal minyak dan gas bumi (migas) dari Undang-Undang Cipta Kerja setelah disahkan DPR.

Adapun menurut Jimly, secara substansial mutlak tidak boleh ada perubahan saat UU tersebut disetujui oleh DPR dan pemerintah.

"Baca Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, dalam 30 hari RUU yang disahkan DPR akan berlaku jadi Undang-Undang. Artinya, secara substansial mutlak tidak oleh ada perubahan lagi," kata Jimly saat dihubungi Tribunnews, Sabtu (24/10/2020).

Jika ada pihak yang ingin menggugat UU Cipta Kerja, Jimly mengatakan semua bahan dan bukti apa saja yang ada dan terbukti, bisa dipakai untuk menilai bahwa proses pembentukan UU itu cacat konstitusional.

Serta pengesahannya sebagai UU dinyatakan tidak berlaku mengikat untuk umum.

Baca juga: Indra Priawan Curhat, Baru Menikah 3 Hari Ditinggal Nikita Willy: Aku Mau ke Rumah Tetangga Aja

Baca juga: 5 Artis Ini Bergelimang Harta Namun Tak Malu Punya Orang Tua Sederhana, Ada yang Jadi Pemulung

Baca juga: Sosok Istri Baru Kiwil Seorang Janda Beranak 2 Terungkap, Istri Pertama Istighfar & Beri Nasihat Ini

Sedangkan pengujian materiil atas subtansi pasal-pasal dan ayat UU dapat terus dilakukan terpisah dan pasti butuh waktu yang lebih lama.

"Makanya dalam buku-buku saya, selalu saya bedakan antara pengesahan materiel oleh DPR dan pengesahan formil (administrtif) oleh Presiden," ucapnya.

"Tapi ingat penilaian akhir ada pada kewenangan independen para hakim. Kita percayakan saja kepada mereka," pungkas Jimly.

Diketahui, Pasal 46 UU Migas sebelumnya tercantum dalam naskah UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang dikirimkan DPR kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) .

Halaman
1234
Editor: Asmadi Pandapotan Siregar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved