Rezim Myanmar Gunakan Cara Licik, Bebaskan Puluhan Ribu Tahanan untuk jadi Provokator

Peringatan Dubes Negara Barat pada Junta Myanmar 

Junta Myanmar mengerahkan kendaraan lapis baja ke lokasi-lokasi unjuk rasa menolak kudeta sejak Minggu (14/02/2021).

Kedutaan besar negara-negara Barat di Myanmar meminta para pemimpin militer untuk ‘‘menahan diri tidak melakukan kekerasan terhadap demonstran‘‘ dan warga sipil.

Kedutaan besar Uni Eropa (UE), Inggris Raya, Kanada dan 11 negara lainnya mengutuk penangkapan para pemimpin politik Myanmar, kekerasan terhadap jurnalis, dan pemutusan akses internet setelah kudeta pada 1 Februari silam.

"Kami mendukung rakyat Myanmar dalam upaya mereka untuk mendapatkan demokrasi, kebebasan, perdamaian dan kemakmuran. Dunia sedang mengawasi," kata pernyataan itu.

Seorang utusan hak asasi manusia PBB untuk Myanmar mengatakan para jenderal militer akan "dimintai pertanggungjawaban" karena melakukan kekerasan dalam menghadapi protes nasional.

"Seolah-olah para jenderal telah menyatakan perang terhadap rakyat Myanmar," tulis Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk Myanmar, di Twitter.

"Ini adalah tanda-tanda keputusasaan. Perhatian kepada para jenderal: Anda AKAN dimintai pertanggungjawaban."

Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah kendaraan militer lapis baja mulai terlihat di kota Yangon untuk pertama kalinya sejak kudeta dua pekan lalu.

Kedutaan besar (Kedubes) AS di Myanmar mendesak warga Amerika untuk "berlindung di tempat aman‘‘ seiring dengan pergerakan pasukan militer.

"Ada indikasi pergerakan militer di Yangon dan kemungkinan gangguan telekomunikasi sepanjang malam antara jam 1 dini hari hingga 9 pagi."

Demikian cuit Kedubes AS di Twitter pada Minggu (14/02/2021) malam.

Kedubes AS juga membagikan pernyataan duta besar untuk Myanmar di akun Twitter-nya.

Peringatan itu dikeluarkan di tengah protes anti-kudeta yang terus berlanjut.

Pada Minggu (14/02) puluhan ribu orang berkumpul untuk berunjuk rasa.