Breaking News:

Advertorial

Jaksa Pengacara Negara Kejari Bangka Barat Ikuti Virtual In House Training

Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang diwakili oleh Rina Akhad Riyanti, SH dan Ferry Marleana Kurniawan, SH, MH selaku Jaksa Pengacara Negara

Penulis: Iklan Bangkapos | Editor: El Tjandring
Ist (Kejari Bangka Barat)
Virtual In House Training tentang “Pembubaran Perseoran Terbatas oleh Jaksa Pengacara Negara” yang di ikuti oleh Jaksa Pengacara Negara Kejari Bangka Barat, Kamis (17/06/2021). 

BANGKAPOS.COM — Kejaksaan Negeri Bangka Barat yang diwakili oleh Rina Akhad Riyanti, SH dan Ferry Marleana Kurniawan, SH, MH selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat mengikuti In House Training secara virtual melalui Zoom Meeting dengan tema “Pembubaran Perseoran Terbatas oleh Jaksa Pengacara Negara”, Kamis (17/06/2021).

Adapun isi materi dari In House Training dengan narasumber Dr. Dyah Hapsari Prananingrum SH, M. Hum., (Pengajar pada FH UKSW dan Ketua Pusat Studi Hukum Ekonomi FH UKSW Salatiga) tersebut menekankan bahwa, kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, merupakan bagian dari upaya untuk menjamin tegaknya hukum, menyelamatkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat.

Kemudian para peserta In House Training juga di berikan arahan bahwasanya, tugas Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: 040/J.A./12/2010 tanggal 12 Desember 2010 yaitu Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Bangka Barat mengikuti virtual In House Training secara virtual melalui Zoom Meeting
Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari Bangka Barat mengikuti virtual In House Training secara virtual melalui Zoom Meeting (Ist (Kejari Bangka Barat))

"Pelaksanaan kewenangan tersebut merupakan bentuk teraktualisasinya fungsi hukum untuk memastikan tujuan pembangunan berjalan secara tertib, terarah dan konsekuen. Secara kelembagaan, kejaksaan adalah bagian dari ranah eksekutif, sehingga kewenangannya bertindak di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, fungsi dan kewenangan Kejaksaan tersebut diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksana Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kewenangan Kejaksaan terkait Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas yaitu pembubaran yang diajukan oleh Kejaksaan karena Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak sesuai dengan UU Perseroan Terbatas, karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, dan karena tindak pidana pencucian uang serta pidana di bidang lingkungan hidup dengan terpidana korporasi.

Selanjutnya, menurut ketentuan UU Perseroan Terbatas, ada 2 (dua) alasan yang mendasari Kejaksaan untuk bertindak selaku Pemohon Pembubaran Perseroan Terbatas pada Pengadilan Negeri, sesuai Pasal 146 (1a) UU Perseroan Terbatas, yaitu permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Berarti, jika Kejaksaan mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas, undang-undang menuntut dari padanya untuk membuktikan kepentingan umum yang dilanggar Perseroan Terbatas atau membuktikan adanya ketentuan perundang-undangan yang dilanggar Perseroan Terbatas.

Menurutnya, pelanggaran terhadap kepentingan umum merupakan bagian dari kepentingan pemerintah dan Jaksa menjalankan kepentingan negara. Sehingga Kejaksaan berkedudukan bukan sebagai pihak yang melakukan penafsiran atas pelanggaran kepentingan umum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang menjadi alasan pembubaran, melainkan domain pemerintah selaku pemberi kuasa.

Pembubaran Perseroan Terbatas karena pelanggaran peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman pidana, dimohonkan oleh Kejaksaan dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang terhadap pelanggaran tersebut secara jelas memutuskan bahwa telah terjadi tindak pidana korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan Pembubaran oleh Kejaksaan harus didasarkan dengan terdapatnya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana Korporasi. Pembubaran Perseroan Terbatas dapat dimohonkan oleh Kejaksaan dalam hal telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki unsur sanksi pidana.

Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, Helena Octavianne berharap para Jaksa Fungsional di Kejari Bangka Barat yang mengikuti kegiatan Ini House Training tersebut, semakin mendapatkan pemahaman yang bisa digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved