Breaking News:

Berita Bangka Barat

Rakernis Perdata dan Tata Usaha, Tingkatkan Profesionalisme JPN Kejari Bangka Barat

Kajari Bangka Barat, Helena Octavianne mengikuti rapat kerja teknis, bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan RI tahun 2021 secara virtual.

Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: El Tjandring
Ist/Kejari Bangka Barat
Kejari Bangka Barat mengikuti rakernis, bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan RI tahun 2021, Selasa (28/9/2021). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangka Barat, Helena Octavianne mengikuti rapat kerja teknis (Rakernis), bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan RI tahun 2021 secara virtual bertempat di digital center Kejari Bangka Barat.

Dalam Rakernis tersebut juga didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Heru Pujakesuma dan Rina Akhad Riyanti.

Rakernis tersebut diselenggarakan selama dua hari dari tanggal 28-29 September 2021 dengan tema peningkatan profesionalitas jaksa pengacara negara (JPN), dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara terkait penyelamatan keuangan negara.

Rakenis tersebut membahas terkait evaluasi percepatan penghapusan piutang negara ex perkara tipikor, efektivitas pendampingan hukum Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pengembalian aset negara atau daerah.

"Kewenangan Kejaksaan RI bertindak sebagai JPN dalam mewakili kepentingan negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, merupakan bagian dari upaya untuk menjamin tegaknya hukum. Menyelamatkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah, dan melindungi kepentingan masyarakat," ujar Helena Octavianne, Selasa (28/9/2021).

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kejaksaan RI di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diberikan wewenang oleh undang-undang dan secara delegatif dari surat kuasa.

Kewenangan JPN di bidang perdata meliputi bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan lainnya yang saat ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

"Tugas serta wewenang JPN diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Jaksa dapat bertindak atas nama negara dan pemerintah, dengan surat kuasa khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan," tuturnya.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, JPN dalam hal ini dikatakan dapat berperan aktif sebagai penggugat maupun berperan pasif sebagai tergugat.

"Namun untuk dapat menjalankan perannya tersebut JPN, harus lebih dulu diberikan Surat Kuasa Khusus (SKK). Untuk dapat mewakili kepentingan dari negara maupun instansi pemerintah, dengan tujuan untuk membela hak-hak dari negara serta menyelamatkan kekayaan negara," katanya.

Halaman
12
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved