Breaking News:

Berita Kriminalitas

8 Debitur Perkara Korupsi BRI Lakoni Sidang Perdana, Didakwa Turut Serta Merekayasa Berkas KMK

Delapan terdakwa, kasus korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Kantor Cabang BRI Pangkalpinang

Penulis: Antoni Ramli | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Anthoni Ramli
JPU dalam perkara delapan terdakwa yang berstatus Debitur, Izhar, 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Delapan terdakwa, kasus korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Kantor Cabang BRI Pangkalpinang dan Kantor Cabang Pembantu BRI Depati Amir, menjalani sidang perdana.

Delapan terdakwa yang statusnya sebagai debitur pada KMK tersebut yakni, Aswadi, Harmensyah, Irvan, Mawan, Sulba, Sukandi, Sukarna dan Erwin Ibrahim.

Sidang delapan terdakwa, yang statusnya sebagai debitur tersebut, berlangsung di ruang Garuda Pengadilan Negeri PHI/Tipikor Negeri Kelas 1A, Pangkalpinang, Rabu  (13/10/2021) sore.

Dipimpin, ketua majelis hakim Siti Hajar Siregar, hakim anggota MHD Takdir dan Warsono. Dakwaan dibacakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Izhar.

Izhar, menyebut ke delapan terdakwa tersebut, semuanya berstatus debitur yang terjerat pusaran kasus korupsi pemberian KMK kantor cabang BRI Pangkalpinang dan kantor cabang pembantu BRI Depati Amir.

Baca juga: Terjerat Korupsi BRI Pangkalpinang, Direktur CV HPJ Dituntut 8 Tahun Penjara, Denda Setengah Miliar

Baca juga: Terjerat Kasus Korupsi Kredit Modal Kerja, Mantan Bos BRI Pangkalpinang Mengaku Tak Bersalah

Mereka didakwa, turut serta melakukan perbuatan melawan hukum mengajukan KMK tidak sesuai dengan ketentuan pencairan kredit berupa merekayasa berkas permohonan kredit dan menggunakan uang pencairan kredit yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Selain itu, para terdakwa juga didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri sendiri sehingga merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara," tegas Izhar yang juga menjabat Kasi Pidsus Kejari Bateng tersebut.

Baca juga: Radmida Klaim Kondisi BPRS Babel Kian Membaik, Meski Dirundung Dua Kasus Korupsi

Baca juga: Bersaksi dalam Perkara Korupsi BPRS, Sekda Pangkalpinang: Tahu Begini Tidak Mau Jadi Komisaris

Perbuatan para terdakwa, lanjut Izhar diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18  Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH  pidana,"pungkas Izhar.

(Bangkapos.com/Anthoni Ramli)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved