Berita Pangkalpinang

Keran Ekspor CPO Kembali Dibuka, Kadin Babel dan Petani Sebut Harga TBS Sawit Perlahan Naik Kembali

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka keran ekspor Crude Palm Oil (CPO) beserta turunanya, dimulai Senin (23/5/2022) hari ini.

Penulis: Riki Pratama | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Edwardi
Panen kelapa sawit kebun mandiri/rakyat. 

"Memang saat ini berdasarkan data statistik produksi itu sudah cukup mengembirakan, tidak kalah dengan daerah lain. Harapanya terus meningkat sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dengan harga yang meningkat juga," kata Haruldi.

Ia menambahkan dengan produksi kelapa sawit yang meningkat, berdampak pada kebutuhan Crude Palm Oil (CPO).

"Jadi rencana kita akan mengelola sendiri CPO dengan melakukan hilarisasi pembangunan pabrik pengelola CPO di daerah industri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sadai, nanti," terangnya.

Menurutnya, apabila Bangka Belitung memiliki pabrik pengelolaan CPO menghasilkan minyak goreng sendirinya. Tentunya akan berdampak masyarakat Babel dapat dengan mudah mendapatkan minyak goreng nantinya.

"Apabila nanti setelah ada perjanjian kerjasama dengan pabrik industri di KEK Sadai, dapat menjadi minyak goreng dan segala turunanya. Tentu, akan mencukupi kebutuhan minyak goreng di masyarakat, meningkatkan harga lokal dan kesejahteraan masyarakat," jelas Haruldi.

Untuk itu, pihaknya akan berdiskusi dengan Disperindag Babel terkait pamanfaatan usaha terkait ketersedian minyak goreng kedepanya.

"Ini kita akan coba diskusi dengan disperindag terkait pemanfaatan usaha ketersedian minyak untuk masyarakat agar terjaga. Karena secara  kebun sawit kami membinanya, tetapi secara perindustrian kami akan coba koordinasi memanfatakan potensi yang ada di Babel," tegasnya.

Harus Ketemu di Tengah

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel) Ridwan Djamaluddin, menanggapi, terkait persoalan terkini, berkaitan kondisi harga kelapa sawit di Babel.

Ridwan mengaku belum mendalami persoalan secara khusus. Tetapi dirinya paham perkembangan di lapangan.

"Saya belum mendalami secara khusus, tetapi saya paham perkembangan di lapangan, kita melihatnya harus dua sisi. Satu kepentingan nasional, pak presiden sudah tegas menyatakan larangan ekspor, agar kebutuhan dalam negeri, tidak boleh tidak tercukupi," kata Ridwan.

Pria kelahiran Muntok, Bangka Barat ini, menambahkan dengan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng yang tidak terkendali akan menyebabkan kekurangan persedian minyak goreng di dalam negeri.

"Karena dengan ekspor yang tidak terkendali, kita kekurangan minyak goreng, jangan menjadi tikus yang mati di lumbung padi, sehingga dua duanya harus jalan sama-sama," kata Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI ini.

Dikatakan, Ridwan, dua sisi harus jalan bersama yakni kebutuhan minyak goreng dalam negeri tidak boleh tidak tercukupi. Sementara jika kebutuhan petani terhadap kemajuan penjualannya kurang baik nanti akan dievaluasi.

"Kita harus ketemu di tengah-tengah, petani harus sejahtera, industri harus efisien tapi kebutuhan dalam negeri sebagai kepentingan nasional tidak boleh kalah. Nanti, saya akan bicara detail dengan teman-teman untuk tindaklanjut," tegasnya.

Sumber: bangkapos.com
Halaman 3/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved