Miris, SMP Depati Amir Pangkalpinang Nol Siswa selama 2 Tahun, Kepala Sekolah Minta Solusi
Bahkan saat PPDB sekolah negeri sudah ditutup tahun ini, tak ada juga calon siswa yang mendaftar ke sekolah mereka
Penulis: Ardhina Trisila Sakti CC | Editor: Ardhina Trisila Sakti
lihat foto
"Karena Covid, orangtua banyak mengharapkan anak sekolah negeri yang biasanya lebih terjangkau dan tak bayar sama sekali, begitu katanya. Tapi kalau kayak gitu miris dampaknya ke kita yang swasta," ujar Agusila Pratiwi.
Mengingat kondisi pandemi mulai berangsur baik, kedua sekolah swasta ini berharap nasib PPDB 2022 di sekolah swasta akan berbeda.
"Kita (sekolah swasta) hanya ingin sesuai kebijakan SK rombel (rombongan belajar) 6-7 kelas. Pada kenyataannya kita selalu mental ketika keluar SK 6 kelas SMP Negeri jadi 8-10 kelas,"
"Kami tidak memaksakan anak masuk ke sekolah swasta, cuma kalau anaknya bapak ibu tidak bisa masuk ke sekolah negeri gak usah dipaksa. Sekolah swasta juga banyak pak bu yang bagus," ucap Agusila Pratiwi
Tak Akan Mengulangi Kebijakan Rombel Melampaui Batas
Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady mengakui memang ada skenario kebijakan selama pandemi Covid-19, termasuk kebijakan pendidikan.
Dengan demikian kata Rio tidak heran ada pelonggaran dari pemerintah daerah kepada sekolah-sekolah negeri sehingga rombel melampaui batas.
"Kemudian hari ini pandemi covid-19 sudah mulai mereda dan kita anggap sudah membaik, sehingga tidak ada alasan untuk menyamakan kondisi hari ini dengan kemarin. Maka kami dalam rapat anggota Komisi I bersama Dinas Pendidikan serta kepala sekolah kemarin sepakat pemerintah daerah jangan mengulangi kebijakan seperti kemarin," tegas Rio.
Sehingga dengan demikian, Rio menegaskan tidak ada lagi alasan para orangtua yang tidak mau sekolahkan anaknya di swasta karena tak mampu.
"Harapan kita tahun 2022 siswa-siswi yang tidak bisa masuk sekolah negeri itu jangan memaksakan diri. Silahkan ke sekolah lain yang kira-kira memungkinkan. Jangan rombel itu dari 8 ke 12, ini akan mengkhawatirkan kita terutama soal kualitas pendidikan," tuturnya.
Kata Rio, SDM guru yang juga terbatas ketika mengajar dalam jumlah yang banyak otomatis kualitasnya tidak akan sama.
"Maka kami di Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang akan terus memantau ini, Dinas Pendidikan mengirimkan kepada Komisi I sudah berapa siswa-siswi yang mendaftar. Yang jelas akan terus kita pantau jangan sampai semuanya diserahkan ke sekolah negeri, jangan sampai pelonggaran kepada sekolah negeri kemudian justru mematikan sekolah swasta," terangnya.
Rio menyampaikan, DPRD kali ini akan fokus memantau aturan yang akan diterapkan di dunia pendidikan. Kondisi sekolah seperti ini harus diperbaiki, jangan beranggapan menambah rombel itu ada suatu kebenaran.
"Komisi I sepakat ini harus dibenahi, kalau misalkan Dinas Pendidikan konsisten dengan apa yang disampaikan itu tidak ada masalah sebetulnya. Semoga tahun ini bisa kembali dan sekolah swastakita bisa juga kembali eksis," pungkasnya.
(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah/Ardhina Trisila Sakti)
