PPDB Jadi Polemik di Pangkalpinang, Sekolah Swasta Ditingalkan, Ini Penyebabnya, Aturan Longgar
Hal itu diperparah dengan engannya orangtua menyekolahkan anaknya ke swasta, lantaran longarnya aturan dari dinas Pendidikan di Kota Pangkalpinang.
Penulis: M Zulkodri CC | Editor: M Zulkodri
lihat foto
Senada dengan Raynitaria, Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Pangkalpinang, Agusila Pratiwi, dalam Dialog Ruang Tengah bersama Bangka Pos juga menyebut, dirinya juga adalah warga Kota Pangkalpinang yang mestinya tetap juga diperhatikan.
Sebab kata Tiwi, panggilan Agusila Pratiwi, tahun 2020 lalu saat tidak mendapatkan peserta didik, pemerintah beralasan sebab Covid-19 melanda dan ingin meringankan beban masyarakat.
"Kita awalnya menerima itu, bahwasanya pemerintah ingin meringankan beban masyarakat dengan sekolah gratis di negeri. Tapi sayangnya, kita pihak sekolah swasta mungkin dilupakan bahwa kita ini sebetulnya juga warga Kota Pangkalpinang. Apalagi kami sekolah swasta yang kecil, enggak banyak loh kami nerima, hanya satu kelas saja," tegas Tiwi.
Tiwi menyampaikan, hanya satu keinginan sekolah swasta, yakni PPDB sesuai aturan. Bicara kualitas, ia menegaskan sekolah swasta dan negeri sama saja, guru-guru juga sama lulusan terbaik.
"Kita ini sekolah swasta hanya ingin PPDB itu sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan. Kan di PPDB itu ada SK Rombel. Kalau memang SMP di Pangkalpinang ada 10, sesuaikan lah penerimaannya dengan yang ada di SK itu. Pada kenyataannya, kita selalu mental ketika keluar SK enam kelas sekolah negeri, tahunya akan menjadi 10 kelas, nah inilah permasalahanyang terjadi selama dua tahun berturut-turut," jelasnya.
"Mungkin bedanya sekolah negeri bagus, disokong oleh pemerintah, uangnya banyak. Kalau ngomongin guru, kita semuanya sama, kita ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) itu semua guru swasta dan negeri," tambahnya.
Kata Tiwi, ia tak ingin pula memaksakan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
"Kami pun sebenarnya tidak ingin memaksakan masyarakat untuk ke sekolah swasta. Tapi kalau memang anaknya bapak ibu tidak bisa masuk ke sekolah negeri, jangan dipaksakan, sekolah swasta juga banyak loh yang bagus. Intinya cuma satu, jangan kami diberi harapan palsu nanti ada loh siswa dari negeri ke swasta, " tuturnya.
Diakuinya sejak kemarin Selasa (21/6/2022), PPDB SMP negeri sudah berakhir. Namun hingga hari ini, tidak ada satu pun siswa yang mendaftar di sekolahnya PGRI 2 Pangkalpinang.
"Seharusnya Hari Selasa kemarin penutupan PPDB di sekolah negeri, sampai detik ini kosong pendaftaran. Biasanya kalau sekolah negeri sudah tutup, akan langsung ke sekolah swasta. Mungkin menunggu siapa tahu masih bisa masuk sekolah negeri lewat jalur ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang, ada macam-macam caranya," tegasnya.
Tiwi mengatakan, saat ini hanya tersisa 4 orang siswa-siswi di SMP PGRI 2 Pangkalpinang setelah 20 orang kelas IX dinyatakan lulus.
"Artinya kalau yang keluar 20 orang tinggal sisa 4 orang, satu orang kelas 7 dan tiga orang kelas 8. Nanti kalau Bulan Juli tahun ajaran baru ini, kami juga tidak dapat peserta didik, berarti sisa 4 orang siswa-siswi. Dan itu sangat tidak mungkin sekolah kami bisa tetap berjalan, karena balik lagi, karena oprasionalnya," bebernya.
DPRD Pangkalpinang Bakal Pantau
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady mengakui memang ada skenario kebijakan selama pandemi Covid-19, termasuk kebijakan pendidikan.
Dengan demikian, kata Rio, tidak heran ada pelonggaran dari pemerintah daerah kepada sekolah-sekolah negeri sehingga rombel melampaui batas.
