PPDB Jadi Polemik di Pangkalpinang, Sekolah Swasta Ditingalkan, Ini Penyebabnya, Aturan Longgar

"Kemudian hari ini pandemi Covid-19 sudah mulai mereda, dan kita anggap sudah membaik, sehingga tidak ada alasan untuk menyamakan kondisi hari ini dengan kemarin. Maka, kami dalam rapat anggota Komisi I bersama Dinas Pendidikan serta kepala sekolah kemarin, sepakat pemerintah daerah jangan mengulangi kebijakan seperti kemarin," tegas Rio.

Rio menyebut, pendidikan memang sudah kewajiban pemerintah daerah dan pihak swasta tugasnya membantu pemerintah daerah.

"Jadi tidak mungkinkan kita tidak memperhatikan yang tidak membantu kita. Maka kebijakan yang kedua yang kita sepakati adalah membantu siswa yang tidak mampu, per kepalanya berapa nanti akan kita itung-itungan," jelasnnya.

Sehingga dengan demikian, Rio menegaskan tidak ada lagi alasan para orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah swasta karena biayanya yang tidak mampu.

"Harapan kita tahun 2022 siswa-siswi yang tidak bisa masuk sekolah negeri itu, jangan memaksakan diri, silakan ke sekolah lain yang kira-kira memungkinkan. Jangan rombel itu dari 8 ke 12, ini akan mengkhawatirkan kita terutama soal kualitas pendidikan," tuturnya.

Belum lagi SDM guru yang juga terbatas ketika mengajar dalam jumlah yang banyak, otomatis kualitasnya tidak akan sama.

"Maka kami di Komisi I DPRD Kota Pangkalpinang akan terus memantau ini, Dinas Pendidikan mengirimkan kepada Komisi I sudah berapa siswa-siswi yang mendaftar. Yang jelas, akan terus kita pantau, jangan sampai semuanya diserahkan ke sekolah negeri. Jangan sampai pelonggaran kepada sekolah negeri kemudian justru mematikan sekolah swasta," terangnya.

"Kita seolah memaksakan yang sebetulnya bukan hak kita, orang tua okelah ingin anaknya sekolah di tempat terbaik,. Tapi kalau tidak bisa sekolah di situ bukan berarti masa depannya suram, " tambahnya

Rio menyampaikan, DPRD kali ini akan fokus memantau aturan yang akan diterapkan di dunia pendidikan. Kondisi sekolah seperti ini harus diperbaiki, jangan beranggapan menambah rombel itu ada suatu kebenaran.

"Maka kita harus bisa mengikuti sesuai aturannya. Okelah kalau nambah rombel jangan sebanyak itu. Dan edukasi kepada masyarakat itu penting. Orang tua jangan berpikir anaknya pasti sukses kalau sekolah di tempat yang diinginkan, itu bukan yang jaminan. Anak itu punya bakat dan potensi masing-masing di mana pun dia berada, ketika dia bisa memberikan yang terbaik itu akan menunjukkan yag terbaik," pungkasnya.

"Komisi I sepakat ini harus dibenahi. Kalau misalkan Dinas Pendidikan konsisten dengan apa yang disampaikan itu, tidak ada masalah sebetulnya. Semoga tahun ini bisa kembali dan sekolah swasta kita bisa juga kembali eksis," tambahnya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)