DMO dan DPO Dinilai Jadi Biang Kerok Anjloknya Harga TBS Sawit, Petani Desak Pemerintah Cabut

Oleh sebab itu, petani berharap pemerintah segera menghapuskan beban yang selama ini membuat harga TBS petani anjlok.

Baca juga: Petani Bangka Selatan Keluhkan Harga Sawit Hanya Rp500 Per Kilogram, Harapkan Perhatian Pemerintah

Setidaknya, ada dua beban yaitu DMO dan DPO yang bisa segera dihapuskan agar bisa kembali mengerek harga TBS petani di dalam negeri.

"Jadi kalau dibilang anjloknya harga TBS itu karena apa? ya karena beban-beban tadi. Kalau untuk BK (Bea Keluar) dan PE (Pungutan Ekspor) kami setuju tetap dilanjutkan. Tapi kalau untuk yang 3 beban (DMO, DPO dan FO) itu harus dihapus," tutup dia.

Pemerintah Yakin 2 Pekan Lagi Harga TBS Sawit Normal Kembali

Kabar baik untuk petani sawit mandiri di sejumlah daerah Indonesia.

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani akan kembali normal dalam rentang waktu 14 hari ke depan.

Saat ini, harga TBS sawit petani mandiri anjlok hingga lebih dari 70 persen.

Merosotnya harga TBS sawit terjadi di 22 provinsi penghasil sawit Indonesia.

"Pemerintah yakin akan kembali normal satu sampai dua minggu ke depan," ujar Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional dan Perjanjian Internasional Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Firman Hidayat dalam diskusi virtual, Selasa (28/6/2022), dilansir dari Tribunnews.com.

Baca juga: Untuk Kedua Kalinya Mendag Zulkifli Hasan Minta Produsen Migor Beli Sawit Rakyat Minimal Rp 1.600

Firman mengatakan, rendahnya harga TBS sawit bukan dipengaruhi oleh ekspor. Menurutnya, ada sejumlah faktor eksternal di luar pemerintah.

"Jadi DMO (Domestic Market Obligation) atau DPO (Domestic Price Obligation) bukan masalah utama lambannya ekspor," ujar Firman.

Kemenko Marves juga membantah tudingan DMO dan DPO serta flush out (FO) jadi faktor lambatnya ekspor CPO dan anjloknya harga TBS sawit.

Menurut Plt Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenkomarves Rachmat Kaimuddin DMO, DPO, flush out untuk memastikan minyak goreng aman dalam negeri.

"Jika itu dihapus bisa jadi semuanya akan diekspor dan terjadi kelangkaan," kata Rachmat.

Rachmat menambahkan, jika DMO dihapus maka akan berisiko harga minyak goreng kembali mahal.