Harga Sawit
Harga Sawit Anjlok Kapan Naik Lagi? Sri Mulyani Jawab dengan Penghapusan Pungutan Ekspor CPO
Harga sawit anjlok diharapkan bisa naik lagi dengan adanya kebijakan penghapusan pungutan ekspor CPO hingga 30 Agustus 2022
lihat foto
“PMK ini adalah perubahan atas PMK 103/PMK.05/2022 tentang tarif Badan Layanan Umum (BLU) dana perkebunan sawit menyangkut pajak ekspor yang banyak disampaikan di publik,” tutur Sri Mulyani.
Baca juga: KISAH Pahit Petani Sawit Indonesia: Gadai Emas, Bikin Sayembara Hingga Bakar TBS
Sri Mulyani menjelaskan, aturan penghapusan pungutan ekspor CPO dan turunanya ini memberikan perubahan tarif terhadap seluruh produk tandan buah segar (TBS), kelapa sawit, CPO dan palm oil, serta use cooking oil, juga CPO.
Menurut Sri Mulyani, dalam regulasi tersebut, pajak tarif pungutan ekspor CPO dan turunanya diturunkan menjadi 0 hingga 30 Agustus 2022.
Pajak pungutan ekspor CPO yang digratiskan ini juga berlaku untuk seluruh produk yang berhubungan dengan CPO.
“Ini yang biasanya di collect jadi sumber dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS untuk stabilisasi harga,” kata Sri Mulyani.
Adapun Sri Mulyani mengatakan, aturan ini dikeluarkan sebagai respons pemerintah atas situasi industri kelapa sawit di dalam negeri. Meski begitu, pembebasan pungutan ekspor produk sawit (CPO) dan turunannya ini tidak berlaku permanen.
Ia menambahkan, pada 1 September 2022, pemerintah memberlakukan skema tarif pungutan ekspor CPO dan turunnya yang progresif.
Artinya, jika harga CPO global turun, tarif pungutan ekspor juga akan turun dan murah. Sebaliknya, jika harga CPO global naik, tarif pungutan ekspor ikut naik.
Sebelumnya, permasalahan pungutan ekspor CPO menjadi sorotan karena dianggap ikut membebani petani kelapa sawit di tengah anjloknya harga TBS sawit.
Petani kelapa sawit menilai, pungutan ekspor akan menjadi penghambat upaya untuk kembali mendongkrak ekspor CPO usai dilarang Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Dengan belum pulihnya ekspor CPO ini membuat harga TBS sawit yang tengah ambruk sulit untuk merangkak naik.
Masalah pungutan ekspor CPO ini menjadi sorotan berapa pihak, termasuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menurunkan pajak ekspor minyak kelapa sawit ini.
Tujuannya tak lain adalah untuk menggenjot tingkat ekspor CPO yang tengah mempengaruhi harga tandan buah segar (TBS) petani lokal. Luhut mengaku telah menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati guna merealisasikan tujuannya itu. Ia menyebut ini jadi bentuk insentif bagi pelaku ekspor minyak kelapa sawit.
Baca juga: Petani Sawit Teriak, Harga Sawit Anjlok, Pupuk Subsidi Malah Dihapus
Luhut meyakini, harga TBS petani yang murah saat ini imbas dari sektor hulu yang masih tersendat. Salah satunya mengenai kegiatan ekspor crude palm oil (CPO) yang masih tertahan.
"Kalau itu lancar kita harapkan TBS akan membaik, tapi nggak cukup itu aja. Itu lancar supaya lancar kita mungkin kita akan menurunkan (pajak ekspor)," jelas Luhut.
Bahkan Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) MA. Muhammadyah menyatakan yang diinginkan petani saat ini bukan hanya sekedar penurunan tarif pungutan ekspor, melainkan kebijakan ini harus dihapus.
