Berita Pangkalpinang
BPJ: Mayoritas Anggota Komisi VII DPR Tak Setuju Harga Pertalite dan Solar Naik
Wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dan solar menjadi Rp8.500 per liter semakin mencuat.
Penulis: Cici Nasya Nita |
BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dan solar menjadi Rp8.500 per liter semakin mencuat.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Patijaya mengaku tidak setuju bila terjadi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar.
"Jadi kesimpulan dari Komisi VII, kita masih belum ada kata sepakat untuk persoalan isu naiknya BBM, mayoritas dan termasuk saya secara pribadi menyatakan tidak setuju," ujar pria yang kerap disapa BPJ saat dihubungi Bangkapos.com, Senin (29/8/2022).
Menurut Bambang, tentang kenaikan BBM itu masih dalam isu sehingga belum ada kejelasan yang pasti.
"Isu tentang mau naiknya pertalite atau BBM bersubsidi belum bisa dipertanggung jawaban secara jelas. Pertama dari Komisi VII belum pernah mengeluarkan statmen apapun, menteri ESDM juga belum pernah menyampaikan. Kita mendengar ini sepihak dari pak Luhut kemudian di blow up oleh media," jelas Bambang.
Kedati begitu, DPR RI pernah melakukan rapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, menyampaikan aspirasi soal isu tersebut. "Memang beberapa hari lalu, sempat ada rapat dengan menteri ESDM, sempat dipertanyakan persoalan itu.
Tetapi mayoritas dari anggota komisi VII, itu menyampaikan kepada menteri, kita harus memperhatikan aspirasi masyarakat bahwa di saat ini ekonomi lagi susah, kita harus berupaya sekuatnya agar perubahan itu tidak dirasakan oleh masyarakat, kalau masih sanggup, kita pikul itu," kata BPJ.
Dia membeberkan pemerintah sudah memberikan subsidi energi sebesar Rp502 triliun. "Presiden sudah menyampaikan bahwa di dalam postur APBN, total subsidi sudah mencapai Rp502 Triliun, memang ini besaran subsidi dari segala sektor, baik itu BBM, pupuk hingga PLN dan sebagainya," katanya.
Namun untuk BBM terkhusus pertalite, dia menyebutkan pemerintah memberikan subsidi Rp500 per liter, sisanya ditanggung oleh Pertamina.
"Beban terberat itu dipikul Pertamina, menurut APBN 2022, Pertalite hanya disubsidi oleh Rp500 per liter, yang babak belur itu Pertamina, karena mereka harus memikul antara pokok dikurangi harga jual dan subsidi, yang dimana saat ini pokoknya di atas harga jual dan tombokan subsidi dari pemerintah yang Rp500 per liter," kata BPJ.(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)
