Bangka Belitung Terima Bagi Hasil Rp 564 Miliar dari Timah, Bagaimana Dampaknya Jika Ekspor Dilarang

Mengenai hilirisasi timah menurut Ridwan, untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan. "Tertariknya itu, kita membuka lapangan pekerjaan, dari balok timah jadi kawat solder, berarti ada pabrik yang dibangun ini, nanti pabrik itu yang menyerap tenaga kerja," katanya. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)

Sementara itu Pj Gubernur Babel, Ridwan Djamaluddin yang juga menjabat sebagai Dirjen Minerba Kementerian ESDM ini mengatakan, dalam waktu dekan akan ada Focus Group Discussion (FGD) membahas persiapan soal penyetopan ekspor timah.

"Kan belom (penyetopan ekspor timah-red), kita persiapan, tanggal 15-16 nanti ada FGD, Minerba ESDM melakukan, kita langkah antisipatif lah, persiapan kita," kata Ridwan.

Dia menambahkan mengenai hilirisasi timah untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan.

"Tertariknya itu, kita membuka lapangan pekerjaan, dari balok timah jadi kawat solder, berarti ada pabrik yang dibangun ini, nanti pabrik itu yang menyerap tenaga kerja," katanya.

Minta Dikaji Ulang

Wakil Ketua Komisi III DPRD Bangka Belitung, Azwari Helmi, mengatakan, dirinya tidak setuju dengan rencana pemerintah menghentikan ekspor timah.

"Tidak setuju, karena timah itu sudah menjadi urat nadi masyarakat kita, perekonomian Babel ini hidupnya dari timah. Termasuk PAD kita sumbernya dari situ, jadi apabila dihentikan yang merasakan Babel bukan pemerintah pusat," kata Azwari kepada Bangkapos.com, Kamis (15/9/2022).

Politikus PPP ini, meminta pemerintah tidak perlu mengkaji, tetapi seharusnya tidak melarang melakukan ekspor timah.

"Jadi bukan lagi di kaji, saya pribadi sudah sampaikan jangan dilarang, karena ini urat nadi perekonomian masyrakat Babel. Mereka disitu mencari mata pencarian selain perkebunan," ungkap Azwari.

Helmi juga meminta, terkait wacana pemerintah berkaitan dengan hilirisasi timah yang tidak kunjung terealisasi di Bangka Belitung.

"Dari dahulu wacana-wacana saja. Jangan hanya katanya-katanya. Tetapi buat saja regulasi hilirisasinya. Tidak usah lagi ekspor balok timah," tegasnya.

Ia mengharapkan, pernyataan pemerintah yang ingin menghentikan ekspor timah, jangan terus disampaikan di tengah masyarakat sedang sulit dengan kenaikan BBM subsidi.

"Jangan disampaikan terkait statmen-statmen larangan ekspor. Karena masyarkat saat ini sedang susah, galau, jangan lagi menyengsarakan rakyat. Bila ingin lakukan hilirisasi segera bentuk regulasi, jangan katanya-katanya, mau bikin pabrik solder, logam tanah jarang, buat regulasinya," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bangka Belitung, Amir Syahbana mengatakan bila wacana penyetopan ekspor timah jadi, maka akan sangat berdampak bagi ekonomi di Bangka Belitung.