Bangka Belitung Terima Bagi Hasil Rp 564 Miliar dari Timah, Bagaimana Dampaknya Jika Ekspor Dilarang

Pasalnya, dibeberkan Amir, sesuai data bahwa kontribusi ekspor komoditas timah itu 84 persen pada tahun 2021.

Untuk itu pemprov mendorong agar disusun roadmap hilirisasi timah yang komprehensif.

"Jadi kalau kebijakan itu suddenly (tiba-tiba--red), berimplikasi signifikan kepada Bangka Belitung. Kita sudah berapa kali berdiskusi dengan beberapa instansi vertikal, yang perlu kita buat dan susun adalah roadmap hilirisasi timah, kita bisa mengumpulkan data sehingga apa yang diinginkan industrialisasi dapat dicapai dan berdampak bagi perekonomian regional Babel," jelas Amir kepada Bangkapos.com, Kamis (15/9/2022).

Sektor timah menyumbang cukup besar bagi negara keuangan daerah. Tak tanggung-tanggung, paling sedikit sektor ini memberi kontrubusi lebih dari setengah triliun rupiah.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Repulik Indonesia tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara untuk Tahun 2021, total dana bagi hasil yang diperoleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan enam kabupaten kota yakni sebesar Rp 564 Miliar, yang terdiri atas Rp52,6 Miliar iuran landrent, dan royalti sebesar Rp511,5 Miliar.

Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, target bagi hasil dari sektor pertambangan hanya sebesar Rp114 Miliar.

Sementara pada tahun 2021, realiasi pendapatan dari sektor pertambangan yang berasal dari royalti dan landrent pertambangan mencapai Rp.146 Miliar.

Hingga Mei, target itu sudah mencapai 45 persen, atau senilai Rp.51,4 Miliar.  (*)