Rekrutmen PPPK Dibuka Minggu Ketiga September 2022, Tenaga Guru dan Nakes Diprioritaskan

Namun Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil, Selasa (13/9/2022) mengaku gigih memperjuangkan nasib para tenaga honorer tersebut, sekaligus mencari solusi atas persoalan rencana penghapusan tenaga non-ASN pada Tahun 2023 mendatang.

Di mana pemerintah pusat telah memerintahkan setiap pemerintah daerah untuk menyampaikan data ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat pada 30 September 2022.

“Kami terus memperjuangkan masa depan honorer kita ini bagaimanapun caranya,” kata Maulan kepada Bangkapos.com, hari ini.

Pemerintah kota kata Molen, sapaan akrab Maulan Aklil, memang sedang berjuang untuk memastikan masa depan tenaga honorer ini melalui beberapa cara, mulai pengajuan dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), di mana Molen merupakan Ketua Dewan Pengurus Komisariat Wilayah II Sumatera Bagian Selatan.

Pihaknya juga sedang mempercepat proses pemetaan, validasi data, penganggaran dan menyiapkan peta jalan realistis.

Bagaimana memperjuangkan agar pelayanan publik bisa berjalan, tenaga honorer yang sudah lama bisa diperjuangkan. Juga kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pendidikan serta kesehatan bisa dipenuhi.

“Para guru tenaga honorer juga kita bantu pendataan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK-Red). Saya sedang berusaha, berdoa kepada Allah sudah berikhtiar, supaya para tenaga honorer di Kota Pangkalpinang ini kesejahteraannya berubah saat saya menjadi wali kota,” tegas Molen.

Molen mengaku paham, bagaimana rasanya menjadi tenaga honorer.

Pasalnya politikus PDI-P ini berkaca pada pengalaman kedua kakaknya yang dahulu sempat menjadi tenaga honorer.

D imana tenaga non-ASN sangat bergantung kepada gaji yang diterima setiap bulannya yang tidak seberapa.

Tentunya, persoalan ini adalah masalah bersama. Bukan hanya masalah yang diselesaikan oleh semua pihak serta menyamakan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN.

Berikut juga para guru di sekolah swasta, pihaknya sebisa mungkin akan membantu agar kesejahteraan mereka berubah.

“Saya ingin bermanfaat untuk mereka, karena saya merasakan bagaimana susahnya dulu kakak saya honor dulu, bagaimana rasanya kalau dizalimi orang. Mana berharap dari gaji itulah, begitu guru swasta ayo bersama-sama sebisa saya,” sebutnya.

Kendati begitu kata Molen, pihaknya akan membantu sebisa mungkin asalkan tidak ada dusta di antara pemerintah kota dan tenaga honorer.

Apabila nantinya para tenaga honorer memiliki tingkat kesejahteraan yang meningkat, ia berpesan untuk tidak sombong. Di mana kesombongan adalah pangkal kehancuran.