Dugaan Ijazah Palsu di Komisioner Bawaslu Bangka Belitung, Perlu Direspon Biar Tak Ada Kecurigaan

Selain itu, bawaslu juga bertugas melakukan koordinasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu. 

"Dengan tugas dan tanggung jawab yang cukup berat dalam mewujudkan terselenggaranya pemilu yang ideal dalam ruang demokrasi. Maka dalam proses seleksi anggota Bawaslu membutuhkan ruang keterbukaan atau akuntabilitas pada setiap tahapannya demi menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu," tegasnya.

Demo

Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pangkalpinang, telah menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Bangka Belitung pada Kamis (26/1/2023) sore kemarin.

Tujuan dari aksi mereka ini, menuntut adanya transparansi terkait asumsi dari masyarakat atas dugaan penggunaan ijazah palsu sejumlah Komisioner Bawaslu Bangka Belitung.

Terkait dengan adanya tuntutan mahasiswa tersebut, ditanggapi oleh Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi, mengatakan mereka bakal meneruskan tuntutan yang telah di sampaikan mahasiswa tersebut ke Bawaslu RI.

Namun, Herman mengatakan, pihaknya tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah terkait tudingan mahasiswa ke sejumlah komisioner Bawaslu Bangka Belitung. 

"Tentu kita tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Nanti kita teruskan ke Bawaslu Pusat, tentu Bawaslu Babel ada atasannya, Bawaslu pusat. Terkait ada laporan seperti ini, mereka adik-adik mahasiswa menyampaikan seperti itu, tentu kami akan meneruskan ke yang berkompeten," kata Herman kepada Bangkapos.com, Jumat (27/1/2023).

Herman juga, meminta maaf karena tidak dapat hadir di tengah aksi ujuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dari PMII Pangkalpinang, pada Kamis (26/1/2023) kemarin.

"Karena saya tidak hadir, saya menyampaikan ucapan terima kasih, karena mahasiswa menyampaikan itu. Tentu sebagai lembaga kami akan menyampaikan ke pihak yang lebih berkompeten mengawasinya. Menyampaikan benar atau salah tentang yang disampaikan oleh mahasiswa, dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah," kata Politikus PDI Perjuangan ini.

Ketua PMII Pangkalpinang, Suardian Ramadhan, mengatakan, adanya laporan dari masyarakat, permintaan dari masyarakat akan pentingnya transparansi soal ijazah komisioner Bawaslu Bangka Belitung.

"Aksi damai hari ini, menyampaikan dugaan dari pada asumsi, asumsi masyarakat. Terkait legalitas, kelima Komisioner Bawaslu Babel, ini harus kita tuntaskan. Artinya kami juga berniat baik, untuk bisa menyuarakan. Apabila dari masyarakat itu salah. Memiliki asumsi yang salah, setelah kita selidiki ternyata Bawaslu menyampaikan dengan baik. Bukti kebenaran juga ada. Menjadi sebuah permasalahan, ini kita tindak lanjuti bahwa asumsi masyarakat itu salah," kata Ketua PMII Pangkalpinang, Suardian Ramadhan, kepada Bangkapos.com, Kamis (26/1/2023).

Suardian mengharapkan, pimpinan daerah dan DPRD Babel dapat memanggil Komisioner Bawaslu Babel terkait transparansi soal ijazah komisioner Bawaslu Bangka Belitung.

"Jadi pada hari ini kami berharap, dari pimpinan daerah dapat memanggil kelima komisioner Bawaslu, untuk tindak lanjut. Kami tidak menuduh. Hanya menyampaikan asumsi, pradugaan dari masyarakat. Terkait legalitas. Kelima komisioner semuanya, kepada pimpinan daerah, meminta ijazah semasa ia pendidikan. Karena Bawaslu Babel kualifikasi harus S1. Kami berharap memanggil ke lima orang komisioner Bawaslu Babel dan membawa foto copy ijazah masing-masing," jelasnya.

Dalam aksi tersebut, tidak ada satupun anggota DPRD Babel yang menyambut aksi dari mahasiswa PMII, hanya diwakilkan oleh Kabag Umum dan Keuangan Setwan DPRD Bangka Belitung, Dedy.