Profil Partai Prima yang Menang Gugat KPU Soal Tunda Pemilu 2024, Awalnya PRD Diketuai Agus Jabo

BANGKAPOS.COM - Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) memenangkan gugatan terhadap KPU terkait penundaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dalam putusannya, PN Jakpus memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu hingga 2025 mendatang.

Partai Prima sebelumnya melayangkan gugatan terhadap KPU karena merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Dalam tahapan verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan, sehingga tidak bisa berproses ke tahapan verifikasi faktual.

Namun, partai pendatang baru tersebut merasa telah memenuhi syarat keanggotaan dan menganggap bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU bermasalah dan menjadi biang keladi tidak lolosnya mereka dalam tahapan verifikasi administrasi.

Majelis hakim yang diketuai T Oyong mengabulkan seluruhnya gugatan Partai Prima melawan tergugat dalam hal ini KPU, Kamis (2/3/2023).

"Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," bunyi diktum kelima amar putusan tersebut dilansir Kompas.com.

Profil Partai Prima

Bagi yang belum tahu, Partai Prima dipimpin oleh Agus Jabo Priyono. Dia merupakan mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) periode 2015 sampai 2020.

Partai ini resmi berdiri pada 20 Juli 2020. Dilansir Kompas.com, Partai Prima adalah partai rakyat biasa. 

Sejak berdiri, PRIMA langsung bekerja keras untuk memenuhi syarat-syarat sebagai partai politik yang sah.

Hasilnya, di pengujung 2020, PRIMA mendapat pengesahan sebagai partai politik dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Partai Prima diprakarsai oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) bersama sejumlah gerakan sosial, serikat buruh, aktivis/tokoh Islam, pelaku usaha kecil dan menengah, kaum profesional, aktivis perempuan, dan anak-anak muda.

Partai Prima juga menyatakan diri sebagai partai rakyat. Berbeda dengan partai-partai pada umumnya, Partai Prima tidak dilahirkan oleh tokoh besar.

Partai Prima justru lahir dari bawah, dari tangan orang-orang biasa. Partai Prima menyatakan akan berjuang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dengan menghadirkan politik kesejahteraan dan akan menjadi partai berwatak kerakyatan.

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Prima adalah mantan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Mayor Jenderal (Purn) R. Gautama Wiranegara. 

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Prima Rudi Hartono, partai itu lahir setelah muncul keresahan dari para aktivis mahasiswa melihat situasi bangsa dan negara yang dinilainya belum sesuai dengan mimpi para pendiri bangsa.

Ideologi yang diusung oleh Partai Prima adalah Pancasila, sosialisme demokratis, nasionalisme sipil, progresivisme, populisme.

Susunan pengurus Partai Prima

Berikut susunan pengurus Partai Rakyat Adil Makmur periode 2020-2025:

Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP): R Gautama Wiranegara.

Ketua Umum: Agus Jabo Priyono.

Sekretaris Jenderal: Dominggus Oktavianus Kiik.

Bendahara Umum: Diena Charolin Mondong.

Wakil Ketua Umum: Alif Kamal, Maaruf Asli Bhakti, Wahida Baharuddin Upa.

Wakil Sekretaris Jenderal: Rini Hartono, Surya.

Wakil Bendahara Umum: Minaria Christyn Simarmata, Kelik Ismunanto.

Juru Bicara: Farhan Abdillah Dalimunthe, Rintis Yulianah, Samsudin Saman, Fentia Budiman, Arkialos Baho, Intan Nurbakti, Mesak Habary.

Partai Prima menyatakan akan memberi kesempatan seluas-seluasnya kepada anak muda untuk turut menentukan masa depan bangsa.

Karena itu, kepengurusan PRIMA juga akan diisi banyak wajah anak-anak muda. Kepengurusan PRIMA juga akan diisi banyak wajah kaum perempuan sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Partai Prima menyatakan akan didanai secara gotong-royong lewat iuran anggota dan sumbangan tidak mengikat dari setiap orang/warga negara yang mendukung perjuangan politik PRIMA.

PRIMA juga terbuka dari sokongan publik lewat urung dana gotong-royong (crowdfunding).

(Bangkapos.com/Nur Ramadhaningtyas)