Tiga Nama Diusulkan untuk Jabat Pj Gubernur Babel, Ridwan dan Ombudsman Beri Respon Ini

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ridwan Djamaluddin akan segara pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 24 Maret 2023.

Menyikapi itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Ketua DPRD Bangka Belitung menyampaikan tiga nama pejabat untuk diusulkan mengisi kekosongan jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, paling lambat 9 Maret 2023.

Maka Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD Babel telah selesai melaksanakan rapat pimpinan (rapim), Rabu (8/3/2023) membahas usulan nama Penjabat Gubernur Bangka Belitung.

Ada tiga nama yang diusulkan meliputi Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kemas Akhmad Tajuddin.

Sekda Bangka Belitung Naziarto dan Yan Megawandi mantan Sekda Babel yang saat ini menjabat fungsional Widyaiswara Utama di Babel dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) Babel.

Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddi menyakini calon-calon yang diusulkan adalah sosok yang baik.

"Ini kesempatan baik bagi DPRD untuk memberikan pendapat, kalau saya lihat suratnya pendek sekali waktunya, hari ini rapat, silahkan saja, seperti saya diusulkan juga prosesnya tidak lama, saya yakin pasti adalah calon-calon baik," ujar Ridwan, Rabu (8/3/2023).

Dia menyebutkan mengenai kinerjanya bisa dinilai oleh masyarakat, namun dirinya sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk Bangka Belitung sekira 10 bulan menjadi Pj Gubernur

"Saya berpikiran kehidupan harus lebih baik, jadi kalau ada yang dikerjakan dianggap baik, mudah-mudahan ditingkatkan.

Masih ada yang saya  dianggap  kurang baik, mudah-mudahan nanti ke arah lebih baik," kata Ridwan.

Siapapun yang akan menjabat menjadi Pj Gubernur Babel, Ridwan berpesan agar menjalankan roda pemerintahan sesuai ketentuan.

"Penjabat ini adalah penugasan, bagusnya nanti kita betul-betul menjalankan roda pemerintahan sesuai ketentuan, semangat menjadi utusan pemerintah pusat dapat kita jalankan, menurut saya bagus-bagus saja," katanya.

Ombudsman Babel Ingatkan Perlu Perhatikan Sosok Pemimpin untuk Babel

Ketentuan pengisian penjabat kepala daerah tentunya merupakan amanat Undang-undang (UU) 10/2016.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bangka Belitung (Babel), Shulby Yozar Ariadhy mengatakan untuk Penjabat Gubernur, sepanjang seseorang sedang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya maka secara administratif dapat diangkat sebagai kandidat Penjabat Gubernur.

"Berkaitan hal tersebut, secara teknis  akan diminta tiga nama dari DPRD Provinsi, kemudian dilakukan sidang tingkat Kementerian/Lembaga, dan akan dilakukan sidang Tim Penilai Akhir yang langsung dipimpin oleh Presiden.

Tentunya tidak berlebihan jika Kemendagri dapat menyempurnakan mekanisme ini berdasarkan saran masukan berbagai pihak dan pihak DPRD Provinsi kiranya dapat menentukan nama-nama calon tersebut melalui mekanisme yang demokratis dan prosedural," kata Yozar.

Namun, dia menekankan tidak kalah penting sebenarnya adalah pembahasan terkait sosok pemimpin seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

"Idealnya, kita tidak hanya berbicara pada persyaratan administratif figur, akan tetapi juga penting kita membahas pada substansi kapasitas, kompetensi dan track record kandidat yang sesuai untuk menjadi Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung," kata Yozar.

Ombudsman Babel berharap Pj Gubernur Bangka Belitung yang baru dapat memetakan hal prioritas demi terwujudnya roda pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik yang bermuara pada pelayanan publik prima kepada masyarakat.

"Konsistensi Penjabat Gubernur yang baru terhadap tata kelola pertimahan di Babel menurut kami perlu tetap dilakukan," kata Yozar.

Serta peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga harus tetap menjadi prioritas.

"Kami juga berharap PJ Gubernur baru dapat lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pelayanan jajaran Pemerintah Provinsi, serta  mampu menjalankan fungsi yang diamanatkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup jabatannya, termasuk untuk menjaga netralitas ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun menghadapi pemilihan umum nantinya," katanya.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)