Pemprov Pindahkan Kas Daerah dari Bank Sumsel Babel ke BRI, Pj Gubernur Minta ASN Buka Rekening BRI

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) resmi memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bangka Sumsel Babel ke Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Kepastian itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Babel Nomor 188.44/95/BAKUDA/2023 tentang penunjukan Kantor Cabang
PT BRI Tbk Pangkalpinang sebagai Bank Operasional Kas Umum Pemprov Bangka Belitung.

Dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PT Bank Rakyat Indonesia atas Layanan dan Jasa Perbankan.

Setelah kas daerah resmi dipindah, seluruh proses administrasi dan pembayaran yang berkaitan dengan dana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dilakukan melalui BRI, termasuk pembayaran gaji para
ASN/PPPK/anggota DPRD.

Terkait pembayaran gaji tersebut, Pj Gubernur Bangka BelitungRidwan Djamaluddin pada tanggal 7 Maret 2023 telah menandatangani surat edaran 900/0121/Bakuda tentang pembukaan rekening kas operasional perangkat daerah dan rekening anggota DPRD/ASN/P3K/Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemprov Bangka Belitung.

Hal ini berkaitan dengan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah pada perangkat daerah khususnya untuk menampung uang persediaan (UP) serta untuk pembayaran gaji yang akan dimulai per bulan April 2023.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Bangka Belitung, M Haris mengatakan bendahara dan pegawai pemprov telah diimbau untuk mempersiapkan administrasi bertujuan untuk membuka rekening di BRI.

"Jadi mulai bulan April ini gaji akan dibayarkan lewat BRI. Jadi ASN diminta untuk membuka rekening BRI," ujar Haris kepada Bangka Pos, Kamis (9/3/2023).

Disinggung mengenai ASN atau PNS yang masih ada pinjaman dengan menggadaikan SK PNS-nya di BankSumsel Babel, Haris mengatakan PNS tersebut akan tetap membayar ke Bank Sumsel Babel.

"Pegawai yang ada pinjaman di Bank Sumsel Babel tetap membayar ke Bank Sumsel Babel melalui bendahara masing-masing OPD, untuk kemudian dibayarkan ke Bank Sumsel Babel," jelasnya.

Mutu Pelayanan

Haris membeberkan pemindahan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Sumsel Babel ke BRI adalah hal yang lumrah.

Pemindahan kas umum daerah Pemprov Bangka Belitung juga bukan pertama kali dilakukan.

"Untuk kesekian kalinya Pemprov Babel melakukan pemindahan RKUD dan ini sesuatu yang lumrah dan bisa saja terjadi," tandas Haris.

Dia mengungkapkan pada awal pembentukan Provinsi Babel, RKUD dikelola Bank Mandiri sampai dengan tahun 2003. Kemudian beralih ke Bank Sumsel Babel sampai tahun 2005 dan kembali ke Bank Mandiri lagi sampai tahun 2008 dan pindah lagi
ke Bank Sumsel-Babel sampai tahun 2023.

"Perpindahan RKUD saat ini lebih ditekankan pada upaya Pemprov Babel untuk meningkatkan mutu pelayanan, maupun upaya meningkatkan penerimaan PAD dari Jasa Perbankan dan memberikan kemudahan bertransaksi di luar daerah seiring dengan penerapan KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah)," jelasnya.

Berdasarkan data Bakeuda per Januari 2023, total uang kas daerah senilai Rp567 miliar. Namun angka terbaru belum dilakukan pencatatan lebih rinci.

Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan Bakeuda Babel, Bondan Sasongko mengatakan saat ini uang kas daerah itu berada di Bank
Sumsel Babel dan masih dalam proses pemindahan.

"Sementara kita masih menggunakan Bank Sumsel Babel, belum bisa langsung pindah-pindah, masih ada
proses lebih lanjut," kata Bondan.

Lebih Menguntungkan

Sementara Pj Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin menyebutkan saat ini pemindahan kas daerah masih dalam proses implementasi penunjukan BRI sebagai kas daerah.

"Secara prinsip kita sudah sepakat dengan BRI. Kalau ditanya kenapa, kalau menurut perhitungan tim pemprov, bukan hanya saya saja, menempatkan RKUD kita di BRI lebih menguntungkan," ucap Ridwan kepada Bangka Pos, Rabu (8/3).
Ia menegaskan, perpindahan kas daerah pemprov dari Bank Sumsel Babel ke BRI bukan karena ada permasalahan, namun dilihat
dari sisi kemanfaatannya.

"Preferensi kita, hal-hal yang kita anggap lebih bermanfaat untuk Bangka Belitung. Memang selama ini kita Bank Sumsel Babel, tapi tidak dengan konotasi kita ada masalah dengan Bank Sumsel Babel. Selama itu ada pertimbangan teknis, yang nanti
bisa kita lihat manfaatnya lebih bagus lagi," pungkasnya.
Harus Dikaji

Persoalan pindahnya RKUD Pemprov Babel dari Bank Sumsel Babel ke BRI dikomentari oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi.
Ia mengatakan, pemprov seharusnya melakukan kajian yang matang sebelum memutuskan memindahkan kas daerah ke bank lain.

"Menurut saya harusnya dikaji matang-matang. Mohon maaf ini. Karena jangan sampai ada misi kelompok atau perorangan, pribadi yang tidak terakomodir, lalu secara arogan memindahkan, kas daerah dari SumselBabel ke BRI," kata Beliadi kepada
Bangka Pos, Kamis (9/3/2023).

Ia menjelaskan di Bank Sumsel Babel selain provinsi, sejumlah pemerintah daerah baik kabupaten/kota juga memiliki saham, sehingga seharusnya diberikan dukungan bukan malah pindah bank.

"Nanti keuntungan dari SHU kita dari pembagian saham jadi berkurang, terus pemprov juga baru menyelesaikan perda penyertaan
modal di Bank Sumsel Babel. Otomatis kebijakan yang di ambil eksekutif jadi berlawanan dengan perda ini," bebernya.

"Artinya dalam perusahan itu ada saham kita, masa kita tidak dukung. Kalaupun ada hal yang kurang menguntungkan harusnya dinegosiasi. Saya tidak melihat urgensinya apa, sehingga harus dipindahkan dan tidak pernah dikasih tahu keuntungan yang ditawarkan BRI ataupun Sumsel Babel, kami tidak diberi tahu terkait hal itu," sambungnya.

Walaupun, menurutnya Pemprov Bangka Belitung memiliki kewenangan, untuk memindahkan kas umum daerah
ke sejumlah bank.

Namun, ia mengharapkan adanya etika dan koordinasi sesama mitra Pemprov Bangka Belitung.

"Itu hak pemerintah daerah, tetapi masak etika kami tidak diberitahu, kita ini kan mitra. Kalau legislatif menganggap kami hanya pelengkap, atau penggugur kewajiban, bubarkan saja," terangnya.

"Karena kita ketahui juga, kawan-kawan ini, baik ASN termasuk anggota DPRD hubungan dengan Bank Sumsel Babel bukan hanya transfer gaji. Tetapi ada SK mereka yang sudah di Bank Sumsel Babel, bunganya diberikan kecil. Apabila pindah otomatis ada kerepotan dan lain sebagainya nanti," lanjutnya.

Beliadi lebih mendukung apabila Pemprov Bangka Belitung membentuk bank daerah sendiri ketimbang berpindah-pindah
bank, tanpa menjelaskan secara jelas alasannya.

"Mendingan bikin bank sendiri, Bank Babel lebih oke, saya setuju. Kalau mengambil langkah itu jangan tanggung-tanggung," tegasnya. Politikus Gerindra ini, menambahkan dengan, adanya kebijakan ini, dirinya dan sejumlah Anggota DPRD Babel lain, berencana akan meminta penjelasan dari pihak eksekutif.

"Nanti saya dan kawankawan di DPRD mencobaminta penjelasan. Ini harus  ada analisa kembali kajian, masuk akal tidak, dan harus ada alasan yang kuat," imbuhnya. (s2/riu)

Nizam :  Tak Ada Surat Resmi

PEMINDAHAN rekening kas umum daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dari Bank Sumsel Babel ke BRI ditanggapi oleh salah satu Komisaris Bank Sumsel Ahmad Syarifullah Nizam.
Pihaknya mengetahui  dari pemberitaan media.

"Tidak ada surat resmi berkenaan bahwa Pemprov membuka rekening operasional di BRI, tidak
ada surat langsung ke kami (Bank SumselBabel)," ujar Nizam saat dihubungi Bangka Pos, Kamis (9/3/2023).
Ketika ditanya apakah pemindahan rekening operasional Pemprov Babel tersebut disertai dengan penarikan saham, Nizam 
mengatakan sepengetahuannya hanya ada pembukaan rekening
operasional dan tidak ada penarikan saham.

"Yang kami tahu, alasannya pun adalah Pemprov ingin mendapatkan manfaat pelayanan yang lebih baik. Itupun kami tahu dari pemberitaan statemen Pj Gubernur," jelasnya.

Lanjut Nizam mengenai kebijakan sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada direksi bank.

Menurut Nizam tidak ada masalah antara Pemprov Babel dengan dengan Bank Sumsel Babel.
Hal ini katanya selaras dengan apa yang disampaikan Pj Gubernur di media.

"Tidak ada masalah apapun, kata Pj Gubernur hanya dalam rangka meningkatkan pelayanan," sebutnya. Sumsel Babel. Pasalnya selaku komisaris dia tidak melaksanakan tugas operasional dan kebijakan. "Tugas kami sebagai komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada jajaran direksi," terangnya.

Nizam berharap Pemprov Babel tetap bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel untuk membangun kemitraan dan kebersamaan guna meningkatkan perekonomian daerah.
"Kami berharap, Pemprov Babel untuk terus bermitra dengan Bank Sumsel Babel dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Bank Sumsel Babel ke depannya," tandasnya.

Sementara saat dikonfirmasi soal pemindahan RKUD Pemprov Babel, Manager Layanan Bank Sumsel Babel Cabang
Pangkalpinang, Chiko belum bisa memberikan tanggapan.

Ia mengungkapkan pihaknya masih menunggu arahan dari Divisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kantor Pusat di Palembang.
"Maaf, terkait untuk pers rilisnya masih menunggu arahan dari Divisi SKP Kantor Pusat,"
ucapnya. (u2/t4)

Reputasi Layanan dan Asas Manfaat

SECARA umum, selaku kuasa pengguna anggaran, kepala daerah atau dalam hal ini gubernur memiliki kewenangan untuk menunjuk bank umum yang sehat yang akan digunakan untuk menyimpan kas umum daerah dengan mempertimbangkan reputasi bank, layanan bank dan asas manfaat.

Bank yang ditunjuk harus senantiasa menjaga likuiditasnya, dengan memastikan ketersediaan dana jika sewaktu-waktu diperlukan, baik sebagian maupun seluruhnya atas perintah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

Dengan mempertimbangkan reputasi perbankan tentunya secara objektif BRI lebih unggul jika dibandingkan Bank
Sumsel Babel, dari sisi kepemilikan aset bank.

BRI merupakan bank raksasa kedua di Indonesia setelah Bank Mandiri dengan aset yang dibukukan tahun 2022 mencapai Rp1.684,6 triliun, sedangkan Bank Sumsel Babel asetnya saat ini sekitar Rp34 triliun.

Dari sisi likuiditas, apabila suatu saat pemda memerlukan penarikan uang yang besar dan mendesak tentunya
sangat dapat dipenuhi.

Sebagai bank tertua di Indonesia, tentunya BRI memiliki jaringan dan infratruktur perbankan yang jauh lebih unggul dari pelosok sampai luar negeri, ditambah dengan kekuatan inovasi layanan perbankan serta didukung dengan dana yang besar untuk dapat berkompetisi dalam industri perbankan.

BRI dari sisi ini memahami betul asas keamanan, kemudahan, keakuratan, akuntabilitas dan legalitas yang mutlak
dianut perbankan. Secara rating lembaga pemeringkat Pefindo tahun2022 BRI sebagai bank umum nasional dengan rating idAAA.

Namun demikian Bank Sumsel Babel juga memiliki rating yang baik dengan peringkat idA+ pada tahun 2021.

Pemeringkatan ini cukup penting bagi perbankan dalam menilai prospek, aset, produktivitas, kekuatan permodalan, dan posisi likuiditas.

Dari sisi pelayanan, variasi layanan BRI juga jauh lebih unggul. Melalui digitalisasi perbankannya, BRI cukup sukses
bertransformasi menjadi bank digital melalui BRimo, layanan yang diberikan juga cukup
memanjakan nasabahnya, walaupun tanpa meninggalkan layanan konvensional.

Sebagai Bank Plat Merah BRI cukup memahami kebutuhan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

Namun demikian Bank Sumsel Babel juga melakukan inovasi digital melalui e-banking , mbanking, QRIS, Electronic Datam Capture (EDC), Cash Deposit mMachine (CDM), dan laku pandai.

Namun dalam aspek ini  persepsi masyarakat tentunya lebih mengunggulkan bank
BRI, sekali lagi karena kekuatan core business, jaringan dan infrastruktur yang dimilikinya.

Di sisi lain, pelayanan individu dan kemudahan bertransaksi yang diberikan kepada ASN tentunya akan lebih
menguntungkan dengan BRI, selain kekuatan jaringan dan infrastruktur perbankan, skema kredit dengan bunga yang menarik bagi pegawai Pemprov Bangka Belitung tentu dapat dipenuhi BRI.

Keluhan biaya penalti ketika pelunasan kredit juga lebih mudah ditawarkan oleh bank BRI.

Penunjukan bank umum sebagai rekening umum kas daerah, tentunya haruslah bank yang sehat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dan cukup diberitahukan kepada DPRD, artinya tidak
memerlukan pembahasan dan persetujuan DPRD.

Namun tentunya Pemprov Bangka Belitung  harus menjelaskan alasan-alasan pemindahan tersebut kepada DPRD, tidak cukup hanya memberitahukan tanpa didasari alasan yang objektif, misalnya adanya kelalaian atau bank yang sebelumnya tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang disepakati, atau pertimbangan
lainnya.

(Cici Nasya Nita)