Peserta Ngeluh Soal Sulit Passing Grade Tinggi, Hanya Enam Orang Lulus PPPK Pemprov

Ia juga mengingatkan para pelamar untuk terusmemantau informasi seputar pengadaan PPPK tenaga teknis pada laman resmibkpsdmd.babelprov.go.id.

Soal Sulit

Sulitnya soal yang diberikan untuk dijawab dan
tingging passsing grade menjadi penyebab banyaknya peserta seleksi PPPK yang berguguran.

Seperti dikatakan, seorang peserta yang tidak bersedia disebutkan namanya.
Ia mengaku soal teknis membuat dirinya dan peserta lainya gugur, karena terlalu sulit dan susah dipahami.

“Kami kesulitan dengan soal teknis, juga soal yang diberikan terlalu panjang dan susah menjawabnya. Ini di luar dugaan, jadi bukan saya saja yang mengeluh melainkan mayoritas peserta yang lain juga mengaku kesulitan di soal teknis,” ungkapnya kepada Bangka Pos, Jumat (5/5/2023).

Selain itu, katanya banyak para peserta yang mengeluh lantaran nilai ambang batas yang ditetapkan instansi terlalu tinggi.

Merespon adanya keluhan tentang pasing grade
dan sulitnya soal-soal saat tes PPPK 2022.
Menpan RB menyebutpihaknya (Kemenpan RB)
bersama BKN sedang melakukan pembahasan lebih lanjut menyoal hal tersebut.

“Saya sudah bahas soal passing grade dengan
BKN,” kata Azwar dikutip dari menpan.go.id, Kamis (4/5/2023).

Lebih lanjut, dia meminta kepada Badan Kepe-
gawaian Negara (BKN) dan instansi terkait supaya mengkaji ulang tentang pasing grade dan soal di seleksi PPPK.

“Oleh karena itu sayaminta dilakukan reformula-
si baik terkait passing grade, maupun terhadap instansi-instansi pembina yangmerumuskan soal-soal bagiu jian teman-teman PPPK,” pungkasnya. (s2)

Ombudsman Sebut Perlu Dievaluasi

KEPALA Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy menyoroti sedikitnyah onorer yang lulus pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

Diketahui dari 88 orang honorer yang mengikuti seleksi PPPK tahun 2022, hanya 6 orang yang lulus batas nilai minimal atau passing grade. Padahal dalam pengadaan

PPPK 2022 ini, Pemprov menyiapkan sebanyak 33 formasi berdasarkan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ombudsman melihat formasi PPPK lulus sangat sedikit artinya ada hal yang perlu dievaluasi. Walaupun ini ranahnya adalah kebijakan pemerintah pusat bukan daerah, tapi juga tidak menutup kemungkinan pemangku kepentingan terkait untuk memberikan masukan terhadap kondisi ini solusinya seperti apa,” ujar Yozar kepada Bangka Pos, Jumat (5/5/2023).