Ogah Dicap Fitnah, Pj Gub Babel Lapor KPK Sosok Maling di Pemprov, Suganda: Biarin, Nanti Lihat Aja

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pj Gubernur Bangka Belitung, Suganda mengaku punya tanggungjawab menjaga keuangan di pemerintahan Provinsi Bangka Belitung.

Pernyataan adanya maling besar atau pejabat main proyek itu disampaikan Suganda saat sambutan pada audiensi bersama awak media di Rumah Dinas Gubernur, Rabu (31/6/2023) lalu.

Suganda rupanya tak main-main dengan omongannya.

Adanya maling besar ini telah dilaporkan oleh Sekjen Ombudsman RI ini kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Jakarta, saat kunjungannya, Selasa (6/6/2023) kemarin.

Namun Suganda enggan menjelaskan secara detil bahkan sosok maling besar di pemprov itu, dan dia menyarankan untuk bertanya langsung kepada KPK.

"Tanya KPK, saya laporkan, saya punya hak. Nanti katanya fitnah (kalau dirinya yang menjelaskan-red), tidak boleh kalau belum ada keputusan dari APH," tegas Suganda, Rabu (7/6/2023).

"Hasilnya tanya KPK, masa tanya saya, tugas KPK masa saya campuri," katanya.

Disingung pernyataan mengenai maling besar diragukan publik karena tak ada bukti, Dia tak peduli namun menyarankan untuk melihat ke depannya.

"Biarin aja, nanti lihat saja, yang penting kita aman-aman, Bangka Belitung, tenang-tenang semua," katanya.

Upayanya untuk memberantas korupsi itu diakui Suganda mendapat dukungan dari berbagai pihak dan tak ada perlawanan.

"Gak ada (perlawanan-red), semua mendukung. Saya sebagai pemerintah, saya bertanggungjawab menjaga keuangan, dari sekecil apapun, kalau ada miring-miring saya laporkan, kalian pun harus melaporkan kalau tidak melaporkan kalian terlibat didalamya," kata Suganda.

'Bersih-bersih' di Pemprov

Pj Gubernur Babel Suganda telah bertemu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan melaporkan kondisi tata kelola pemerintahan di Pemprov Babel  pada Selasa (6/6/2023) kemarin.

Ia menyinggung soal persepsi korupsi di Babel cukup tinggi.

Mengenai upaya Pj Gubernur Babel Suganda ingin bersih-bersih di Pemprov Babel didukung oleh Wakil Ketua DPRD Babel Beliadi.

"Bersih bersih itu saya mendukung. Karena pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bersih. Saya mendukung sepenuhnya," kata Beliadi kepada Bangkapos.com, Rabu (7/6/2023) ditemui usai melakukan rapat Paripurna.

Beliadi menambahkan, terkait langkah Suganda, telah mendatangi KPK, menurutnya sudah baik, untuk melakukan antisipasi. Karena, ia memahami selaku kepala daerah sering menerima banyak laporan.

"Memang ke KPK ingin melaporkan personal, harus ada alat bukti dan data. Beliau dalam hal ini selaku kepala daerah menerima informasi. Dari berbagai macam pihak, yang membuatnya melakukan antisipasi. Jadi menurut KPK butuh penyelidikan pasti dilakukan KPK. Tetapi beliau intervensi KPK harus melakukan penyelidikan ranahnya tidak sampai situ," terangnya.

Politikus Gerindra ini, mengatakan laporkan yang disampaikan Pj Gubernur Babel, berkaitan dengan kondisi tata kelola pemerintahan di Pemprov Babel. 

Menurutnya, memang menjadi tanggung jawab kepala daerah, untuk dapat melakukan pencegahan tindakan korupsi terjadi di pemerintahan.

"Ranahnya informasi yang kita sampaikan, misal saya kepala daerah. Saya harus sampaikan ke KPK, agar KPK ada tindakan pencegahan, penindakan, preventif, dalam rangka beliau menyampikan dari isu yang masuk dari kiri dan kanan. Ada tim berjalan menyelidiki benar atau tidak," terangnya.

Lebih jauh, dikatakan Beliadi, langkah Suganda menyampaikan persoalan di daerah ke KPK. Tentunya tidak membuat KPK langsung menghukum. 

Tetapi, KPK dapat melakukan pencegahan, agar tidak terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.

"Mungkin tidak menghukum. Tetapi melakukan pencegahan," ujarnya.

Beliadi juga mengatakan, pemerintah dan DPRD tidak melakukan intervensi terkait kinerja KPK dalam upaya menuntaskan kasus korupsi di daerah.

"Kalau itu nanti KPK bekerja, tidak bisa intervensi," terangnya.

Kemudian disinggung, terkait Suganda yang langsung melaporkan ke KPK tidak melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah.

Dikatakan Beliadi, masing-masing kepala daerah memiliki pertimbangan, dalam upaya membantunya melakukan pengawasan.

"Masing orang punya pertimbangan masing-masing. Ibarat saya punya anak buah, saya akan menggunakan pihak independen untuk melakukan pengawasan. Punya strategi masing-masing. Ada hal yang dapat diskusi di sini dan ada di diskusikan ke KPK, dan di KPK juga bisa dilakukan pencegahan," ujarnya.

(Bangkapos.com/Cici/Riki Pratama)