Sejarah Terbentuknya Provinsi Bangka Belitung, Provinsi yang Ke-31 Berdasarkan UU No 27 Tahun 2000

"Episode berikutnya Bangka Belitung menjadi wilayah perebutan hegemoni kekuasaan antara kesultanan Banten, Palembang Darussalam dan Riau Lingga, karena jalur rempah (spice route), politik dan ekonomi terutama Lada Putih dan Timah."

"Tarik menarik kekuasaan mengantarkan Kepulauan Bangka Belitung sebagai wilayah Sindang bersatus Mardika (vrijheren) melalui kekuasaan para lengan, gegading, batin, kriya, ngabehi patih depati dan rangga serta Tumenggung," jelas Elvian.

Elvian mengatakan, kekayaan lada dan timah Kepulauan Bangka Belitung mengundang campur tangan VOC.

Anom Alimuddin yang diakui sebagai raja di Bangka berkoalisi dengan Arung Mapala dari Sulawesi menguasai dua pertiga pulau,

kemudian berhadapan dalam kontak senjata yang panjang dengan VOC dalam rentang Sepuluh tahun (Tahun 1722-1732).

"Keterlibatan Abraham Patras sebagai utusan VOC, menyebabkan Sultan Palembang, Mahmud Badaruddin I harus membiayai peperangan dan konsesi memusnahkan tanaman Gambir dan Kapas di pulau Bangka," jelasnya.

"Kedatangan bangsa asing kulit putih mengubah tatanan kehidupan masyarakat dan adat istiadat masyarakat."

"Kerajaan Inggris juga mengubah nama Bangka menjadi Duke Of York Island (Tahun 1812), dan berdasarkan Traktat London (Tahun 1816) dipertukarkan kepada Kerajaan Belanda," tambahnya.

Menurutnya, masa kekuasaan bangsa asing kulit putih, baik Inggris dan Belanda dalam alur panjang sejarahnya, negeri ini melakukan berbagai perlawanan, dipimpin tokoh Man Makes History seperti Raden Keling, K.A Hatam, Depati Bahrin,

dan puncaknya adalah perlawanan semesta rakyat Bangka Belitung dipimpin oleh Depati Amir (Tahun 1848-1851).

Kepulauan Bangka Belitung juga sempat menderita pada rentang singkat sejarah kekuasaan Jepang dengan Bangka Belitung Gunseibu.

Menurut Elvian, pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya menetapkan pembentukan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintah RI.

Selain itu juga membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi.

Di antara provinsi yang dibentuk adalah  Provinsi Sumatera dengan Gubernurnya Mr. Teuku Mohammad Hassan.

Provinsi Sumatera terdiri atas Tiga Sub-provinsi salah satunya Sub-Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk dari 4 keresidenan masa Hindia Belanda.