Bulan Bung Karno - Media Sosial dan Media Alternatif Sebagai Jalan Baru Politik Progresif

Adapun Airlangga Pribadi Kusman memberikan pandangannya tentang tumbuhnya kaum-kaum kapitalis di calon atau pemegang kekuasaan di Indonesia.

"Kapitalisme adalah sebuah masalah. Para calon pemegang kekuasaan di Indonesia saat ini membutuhkan oligarki untuk biaya kontestasi. Dan itu berbahaya karena rentan dikendalikan oleh yang membiayai," ujar Airlangga.

Berbeda dari kedua narasumber tersebut, Ika Karlina Idris memberikan pengalamannya ketika ia berkuliah di Amerika Serikat.

Ia memberikan pengalamannya tentang Audience Priority di kalangan masyarakat Amerika Serikat dimana prioritas antara anak muda dan orang tua itu jauh berbeda.

Hal ini berkaitan dalam pembuatan kebijakan publik.

"Disana (Amerika Serikat) itu bingung karena anak mudanya butuh apa, dan para orang tuanya butuh apa" ujar Ika.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa anak muda di Indonesia itu mempunyai ruang publik maya nya sendiri.

"Untuk sekarang banyak topik yang disukai di platform instagram dan twitter, tetapi mungkin di facebook dia gak suka" tambah Ika

Narasumber yang terakhir, Ade Reza Hariyadi mengemukakan pendapatnya tentang media sosial yang bisa mengawasi berjalannya kebijakan publik yang telah disahkan para penguasa.

Menurutnya, saat ini media menjadi wadah generasi muda untuk membangun kesadaran kritis baru yang berguna bagi masyarakat.

"Jadi media sosial itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memprotes kebijakan-kebijakan yang tidak ada hasilnya. Kesadaran masyarakat itu tumbuh karena kesadaran kritis dari masyarakatnya juga," ujar Ade Reza.

Komunikasi Politik pada dasarnya adalah bagaimana cara seorang individu mendapatkan sebuah kekuasaan.

Secara harfiah, politik itu sendiri artinya tentang kekuasaaan, namun dalam artian yang lebih luas politik itu berarti bagaimana sebuah kekuasaan tersebut dapat berguna bagi lingkungan dan sekitarnya.

Di akhir acara, narasumber berharap acara dengan bentuk forum seperti ini dapat diperbanyak lagi, sehingga menjadi wadah untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang politik. (*)