Helmi Yakin RKAB Tambang Timah di Babel Bermasalah, Kejagung Cek Turun Tangan, Jangan Cuma di Sultra

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Diduga terlibat korupsi penjualan ore nikel di lahan konsesi PT Antam Tbk di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, mantan Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung.

Dalam kasus tersebut, Ridwan Djamaluddin, disebutkan memuluskan proses pertambangan nikel dengan menyederhanakan aspek penilaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan yang akan menambang.

Tak hanya Ridwan Djamaluddin, kejaksaan juga menjerat tiga tersangka lainnya yakni Direktur PT Kabaena Kromit Pratama inisial AA, Pelaksana Lapangan PT Lawu Agung Mining inisial GI dan Manager PT Antam inisial HA.

Diketahui Ridwan Djamaluddin pernah menjadi penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan daerah tambang timah.

Bahkan semasa kepemimpinan Ridwan Djamaluddin, penanganan masalah tambang timah di Bangka Belitung pun menjadi sorotan.

Ia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tambang yang dipimpin oleh pelaku tambang bernama Aon.

Namun tidak diketahui hasil kerja dari Satgas Tambang Timah. Tetap saja masalah tambang timah ilegal di Bangka Belitung tak terselesaikan.

RKAB salah satu syarat yang harus dimiliki oleh perusahaan yang hendak menambang. Seperti kasus yang menjerat Ridwan Djamaluddin yang menyederhanakan syarat agar perusahaan mudah mendapatkan RKAB.

Rupanya perintah Ridwan Djamaluddin ke anak buahnya yang menyederhakan syarat RKAB ini malah membawanya ke penjara.

Bagaimana dengan RKAB perusahaan tambang timah di Bangka Belitung disaat kepemimpinan Ridwan Djamaluddin.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Babel, Azwari Helmi, mensinyalir masalah karut marut masalah tambang di Bangka Belitung ini salah satunya adalah soal RKAB.

Karenanya Azwari Helmi meminta agar Kejaksaan Agung turun tangan. Coba periksa terkait proses RKAB perusahaan tambang timah di Bangka Belitung.

"Saya sudah mengingatkan tempo hari berkali-kali. Persoalan RKAB ini, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, di Bangka Belitung juga begitu. Maksud saya, jangan hanya melihat  Sulawesi. Coba juga melirik di Babel. Saya yakin ada persoalan juga mengenai RKAB di Babel," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Babel, Azwari Helmi, kepada Bangkapos.com, Kamis (10/8/2023) di sela aktivitasnya.

Helmi serius meminta Kejagung untuk dapat melihat izin RKAB perusahaan di Babel, untuk dapat memastikan tidak adanya praktik korupsi seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara.

"Jadi mohon disikapi oleh Kejagung, terkait RKAB pertimhan di Babel, supaya perizinannya bebas dari intervensi dan segalam macam," terangnya.

Selain persoalan RKAB, Helmi juga menanyakan, terkait keberadaan Tim Pencegahan Penertiban Pengendalian Pemulihan Tambang Ilegal (TP4TI), yang pernah dibentuk Ridwan Djamaluddin, saat menjabat Pj Gubernur Babel.

Diketahui sebelumnya TP4TI ini bernama Satgas Tambang Ilegal yang dipimpin oleh pengusaha tambang bernama Aon.

Helmi juga mempertanyakan TP4IT ini apakah masih aktif atau sudah dibubarkan.

"Saya sudah juga mengingatkan apa fungsi Satgas itu, apa maksudnya dibentuk. Ini juga perlu dirilik keberadaan apakah hanya melegalkan RKAB itu saja.? Mohon Kejagung melirik satgas itu, di mana keberadaan sekarang, masih aktif atau tidak," kata politikus PPP ini.

Sementara itu Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amir Syahbana saat dihubungi bangkapos.com, terkait permsalahan tambang di Bangka Belitung masih belum mau memberikan komentar.

PJ Babel Jangan Cuma Banyak Omong

Lebih jauh dikatakan Helmi, persoalan pertambangan timah di Babel saat ini masih carut marut.

Sehingga masih perlu menjadi perhatian dan menjadi pekerjaan rumah Pj Gubernur Babel Suganda, saat ini.

"Pj saat ini juga harus mengikuti, jangan hanya mengurusi stunting dan maling besar. Tetapi urus juga pertambangan, kemarin ada dibentuk satgas tambang, bukan tidak mungkin ada persoalan RKAB di Babel ini. Soalnya sampai saat ini persoalan tambang masih carut marut, tidak terkendali," kata Helmi.

"Jadi Pj Gubernur sekarang harus juga menyikapi kondisi ini, jangan banyak omongan saja, karena msih banyak persoalan di Babel ini belum selesai," lanjutnya.

Selain itu, Helmi mengharapkan bukan hanya persoalan perizinan pertambangan yang perlu diawasi Aparat Penagak Hukum (APH). Tetapi perizinan lain, seperti perkebunan, pertanian, tambak udang dan izin lainnya.

"Semua perizinan dilirik, karena ini menyangkut orang banyak, bukan hanya tambang, perizinan perkebunan, tambak udang, semua perizinan. Kejagung melirik di Babel. Dengan harapan semua tertib dan Bangka Belitung menjadi lebih baik kedepan," pesannya.

(Bangkapos.com/Riki Pratama/Cici/Hendra)