Kerabat Pejabat dan Mantan Pejabat Ramaikan Kontestasi Pemilu di Babel, Bawaslu Antisipasi Hal Ini

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bawaslu Provinsi Bangka Belitung mengantisipasi peserta pemilu  yang mempunyai latar belakang kerabat pejabat ataupun mantan pejabat menggunakan fasilitas pemerintah dalam melakukan sosialisasi maupun kampanye pada Pemilu Tahun 2024. 

Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung (Babel) EM Osykar mengatakan, dilakukan agar tidak terjadi benturan kepentingan dengan memanfaatkan fasilitas pemerintahan oleh kerabat dari seorang pejabat ataupun mantan pejabat yang akan menjadi peserta pemilu.

“Politik dinasti (kekerabatan) secara eksplisit memang tidak diatur di dalam Undang-Undang Pemilu maupun Pilkada. Namun Bawaslu mendeteksi potensi pelanggaran dalam dinasti politik ini, bisa saja terjadi  semisal penyalahgunaan wewenang, mobilisasi birokrasi aparatur sipil negara (ASN) dan penggunaan fasilitas negara,” ungkap EM Osykar, Rabu (30/08/2023).

Osykar menambahkan, modal kekuasaan yang dimiliki bisa saja memudahkan akses untuk memanfaatkan kegiatan program dan mendorong memobilisasi ASN yang bisa terjadi ditingkat provinsi, kecamatan hingga kelurahan/desa. 

“Bawaslu mengawasi tahapan pemilu sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Bawaslu akan fokus pada hal memobilisasi ASN dan memaksimalkan upaya pencegahan kepada peserta pemilu dan pilkada,” tegasnya.

Meski begitu, ia juga menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif ataupun calon kepala daerah selagi memenuhi persyaratan yang ditentukan.

"Yang perlu dicatat, tentu menjadi catatan serius dalam kaderisasi suatu partai politik menjaring bacaleg (bakal calon legislatif) jika didominasi keluarga. Partai harusnya versi inklusif, bukan malah sebaliknya ekslusif dan menutup kesempatan kader-kader lainnya," pungkas Osykar.

(Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)