Jor-joran RKAB Timah, IUP Cuma Ratusan Hektar Bisa Ekspor Ribuan Ton

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kasus korupsi tambang yang menjerat mantan Pj Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin dianggap jadi momentum isu untuk menata kembali pertambangan timah di Bangka Belitung. Jor-joran Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) smelter timah bakal berdampak buruk pada bisnis timah Indonesia.

"Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan smelter timah di Indonesia. Eksploitasi yang tak bisa dikendalikan akan berdampak buruk pada bisnis pertimahan nasional," kata Direktur Babel Resources Institute (BRiNST) mengungkap hasil riset pihaknya dalam release yang dipublikasi pada Selasa (5/9/2023) lalu.

Ia menyebutkan ekspor timah Indonesia pada tahun 2022 lalu mencapai 74.408 MT, dengan rincian 19.825 MT (PT Timah Tbk) dan 54.255 MT (private smelter).

Ekspor timah yang jor-joran menjadi sorotan apalagi saat praktik penambangan timah secara ilegal dan jual beli timah di kalangan koletor atau pengepul timah ilegal masih terjadi di Bangka Belitung.

Ia menjelaskan, dalam catatan Babel Resource Institute (BRiNST), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPK) pada tahun 2022 lalu menilai perlu adanya pembenahan tata kelola industri timah dalam negeri seiring adanya potensi kerugian negara Rp2,5 Triliun dari pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah operasi PT Timah Tbk (TINS).

"Temuan yang didapati oleh BPKP ini seharusnya dicermati oleh pihak-pihak terkait termasuk Aparat Penegak Hukum (APH)," katanya,.

Pada Semester 1 tahun 2023, BRiNST melihat kecenderungan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah ekspor tidak akan banyak berbeda.

Berdasarkan data hingga Juni 2023 yang diolah BRiNST dari Kementerian Perdagangan, ekspor timah dari Indonesia mencapai 31.876,56 MT, sebagian besar ekspor tersebut berasal dari smelter swasta.

Pada semester 1 tahun 2023, PT Timah Tbk selaku pemilik konsesi terbesar di Indonesia mengekspor 8.307 MT timah, sedangkan smelter swasta mengekspor 23.570 MT.

Teddy Marbinanda mengatakan, dalam catatan Babel Resource Institute (BRiNST), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPK) pada tahun 2022 lalu menilai perlu adanya pembenahan tata kelola industri timah dalam negeri seiring adanya potensi kerugian negara Rp2,5 Triliun dari pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah operasi PT Timah Tbk (TINS). Temuan yang didapati oleh BPKP ini seharusnya dicermati oleh pihak-pihak terkait termasuk Aparat Penegak Hukum (APH).

Pada Semester 1 tahun 2023, BRiNST melihat kecenderungan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah ekspor tidak akan banyak berbeda. Berdasarkan data hingga Juni 2023 yang diolah BRiNST dari Kementerian Perdagangan, ekspor timah dari Indonesia mencapai 31.876,56 MT, sebagian besar ekspor tersebut berasal dari smelter swasta.

Pada semester 1 tahun 2023, PT Timah Tbk selaku pemilik konsesi terbesar di Indonesia mengekspor 8.307 MT timah, sedangkan smelter swasta mengekspor 23.570 MT.

"Berdasarkan riset dan observasi lapangan yang dilakukan oleh BRiNST, RKAB yang dikeluarkan perlu dilakukan evaluasi. Dalam penerbitan RKAB tentunya harus berdasarkan pada tahapan eksplorasi yang benar, sehingga bisnis pertambangan yang adil dan bertanggung jawab dapat terwujud di Bangka Belitung. Dari data yang dipublis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ekspor timah mengalir deras dari perusahaan smelster timah yang hanya memiliki IUP di bawah 10 ribu hektar, bahkan ada yang di bawah seribu hektar," ungkapnya.

Pada semester 1 Tahun 2023, PT Timah Tbk mencatat produksi bijih timah sebesar 7.755 ton atau tercapai 78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9.901 ton.

Adapun produksi logam timah sebesar 8.100 metrik ton atau tercapai 92 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8.805 metrik ton, serta penjualan logam timah sebesar 8.307 metrik ton atau tercapai 84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9.942 metrik ton.